7 months ago · 31 view · 6 menit baca · Politik 62214_89246.jpg
www.ksp.go.id

Menakar Tantangan Program Pemerataan Jokowi
Elite Capture dan Tantangan Program Pemerataan Jokowi

Dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2017 di depan gedung parlemen, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintahannya saat ini berfokus pada pemerataan dan keadilan ekonomi.

Presiden berkata, "Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial." Maka, fokus pemerintahannya saat ini, yakni menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air, khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran, dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional, perubahan paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia.

Upaya ini terlihat dari postur anggaran belanja negara di mana anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan dana desa naik tiap tahunnya. Secara fungsi, anggaran untuk pelayanan umum mendapat porsi terbesar, yakni 30,3 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Disusul anggaran untuk ekonomi dan perlindungan sosial, yang masing-masing mendapatkan porsi 23,9 persen dan 11,2 persen.

Namun, banyak dari anggaran yang penting untuk program pemerataan ini dimandatkan kepada pemerintah daerah melalui transfer daerah, baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, hingga dana desa. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan yang bersumber dari APBN.

Dalam trennya beberapa tahun, alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam periode 2013-2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2 persen per tahun, yaitu dari Rp513,3 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp710,3 triliun pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, realisasinya diperkirakan mencapai Rp755,9 triliun.

Sedangkan pada RAPBN 2018, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa porsinya mencapai 34,53 persen dari total anggaran belanja negara. Totalnya anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada RAPBN 2018 sebesar Rp761,1 triliun atau meningkat sekitar 0,7 persen dari outlook tahun 2017.

Dalam RAPBN 2018 ini, ada beberapa pagu anggaran yang mengalami kenaikan, seperti dana insentif daerah naik sebesar Rp1 triliun menjadi Rp8,5 triliun. Dana otonomi khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh) dan keistimewaan DI Yogyakarta juga naik Rp679,7 miliar menjadi Rp20,92 triliun. Sedangkan dana desa tetap sebesar Rp60 triliun.

Apabila diurai menurut fungsi, anggaran untuk infrastruktur yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desar sebesar Rp182,8 triliun pada RAPBN 2018 meningkat dibanding outlook 2017 yang mencapai Rp178,6 triliun. Untuk anggaran kedaulatan pangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, yakni Dana Alokasi Khusus untuk Irigasi sebesar Rp4,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus untuk Pertanian sebesar Rp1,7 triliun.

Sedangkan untuk anggaran kesehatan yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp29,8 triliun, untuk anggaran pendidikan sebesar Rp279,3 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus fisik dan non-fisik untuk rehabilitasi ruang relas, pembangunan sekolah, tunjangan profesi guru, serta Bantuan Operasional Sekolah.

Dengan postur demikian, pemerintah daerah mendapat alokasi yang cukup besar dari anggaran belanja negara. Ditambah, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. 

Hal ini memang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, penyediaan pelayanan, dan infrastruktur dasar di daerah, sehingga diharapkan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang adil. Namun, hal tersebut tak berarti bersih dari tantangan, terutama yang berpotensi menghambat adanya pemerataan dan keadilan ekonomi itu sendiri.

Menakar Tantangan Program Pemerataan

Otonomi daerah merupakan capaian luar biasa pasca Orde Baru yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Namun, sudah 19 tahun berjalan sejak reformasi 1998, otonomi daerah tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Dilihat dari angka kemiskinan, masih terdapat sekitar 10 Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yang angkanya di atas tingkat kemiskinan nasional, yaitu 10,64 persen.

Begitu juga apabila dilihat dari gini rasio, masih terdapat sekitar 10 Provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi, yang juga angkanya di atas gini rasio nasional sebesar 0,394. Artinya, otonomi daerah belum optimal untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di daerah. 

Bahkan dari sejumlah provinsi yang memiliki angka gini rasio dan tingkat kemiskinan yang tinggi, banyak di antaranya justru provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran yang relatif besar, baik melalui dana bagi hasil sumber daya alam, dana otonomi khusus, dan dana perimbangan lainnya.

Faktor dominan yang mengakibatkan disfungsinya otonomi daerah, antara lain disebabkan karena sejumlah pemerintah daerah dinilai lebih fokus menjalankan kekuasaan politik daripada melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kecenderungan hanya mengejar kekuasaan politik dan memperkaya diri.

Hal ini dibuktikan dari hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan oleh PPATK sepanjang 2014, di mana PPATK mendapati 54 rekening gendut milik kepala daerah. 

Berdasarkan hasil analisisnya, terdapat 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan rekening di atas Rp100 miliar. Tentu jumlah uang itu tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat sebagai kepala daerah, yang diidentifikasi sebagai Illicit Enrichment.

Salah satu upaya sejumlah kepala daerah mempertahankan kekuasaan dan mengakumulasi kekayaan, yaitu melalui dinasti politik. Data Kementerian Dalam Negeri 2015 menemukan terdapat 61 kepala daerah teridentifikasi membangun dinasti politik, yang berarti sekitar 11 persen dari total daerah yang ada.

Menguatnya dinasti politik ini berdampak pula pada besarnya potensi korupsi di daerah. Adanya dinasti politik dapat menurunkan tingkat akuntabilitas keuangan daerah serta mengebiri mekanisme check and balanced.

Data yang dilansir KPK per 23 Mei 2017 mengungkapkan bahwa dalam sepuluh tahun, sebanyak 46 Bupati/Walikota dan 10 Gubernur terjerat tindak pidana korupsi. Sebagian besar melakukan praktik korupsi di sektor pengelolaan anggaran dengan modus penyuapan, diikuti sektor pengadaan barang/jasa dan perizinan. 

Banyaknya modus penyuapan di sektor pengelolaan anggaran ini berkaitan dengan banyaknya alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan para pemimpin daerah memiliki kewenangan yang cukup besar terkait penggunaan anggaran.

Hal inilah yang kemudian berpotensi besar memunculkan fenomena elite capture di mana para elite melalui kekuasaan/kewenangan (power) serta kekayaan yang mereka miliki mencoba mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru untuk memperbesar kekayaan mereka. Fenemona elite capture ini yang kemudian banyak menghambat program pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah, di mana anggaran yang diperuntukan untuk program pemerataan dan penanggulangan kemiskinan justru dibajak oleh para elite di daerah.

Dengan kata lain, fenomena elite capture ini mengakibatkan kinerja pembangunan lebih rendah meskipun alokasi dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat lebih besar. Bahkan studi Caeyers dan Dercon (2012) menemukan bahwa koneksi politik dan jaringan sosial yang tidak seimbang dalam sebuah daerah ataupun desa membuat distribusi manfaat dari program kemiskinan dan pemerataan ekonomi menjadi tidak efektif dan tidak sesuai target yang direncanakan. 

Temuan Caeyers dan Dercon menunjukan bahwa rumah tangga yang memiliki kaitan erat dengan para pejabat tingkat tinggi memiliki kemungkinan 12 persen lebih tinggi untuk menerima bantuan program pengentasan kemiskinan dan pemerataan daripada rumah tangga yang tidak menjadi bagian dari jaringan "vertikal" yang kuat tersebut. 

Bentuk-bentuk penguasaan semacam inilah yang membuat besarnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Namun, angka gini rasio dan tingkat kemiskinan tak kunjung turun. Ini mengakibatkan angka kemiskinan dan kesenjangan semakin tinggi di tengah besarnya dana transfer ke daerah.  

Hal inilah yang memunculkan fenomena kemiskinan dan rasio gini yang parah (di atas angka nasional) justru diderita oleh mereka daerah yang mendapat dana bagi hasil sumber daya alam yang tinggi, daerah yang mendapat dana perimbangan dan dana desa yang tinggi.

Untuk itu, masalah ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Karena hal inilah yang berpotensi menghambat keinginan pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran memang sangatlah penting. Namun, yang menjadi persoalan, tingkat pendidikan yang masih relatif rendah dan kuatnya spektrum dominasi dinasti politik di beberapa daerah membuat mekanisme pengawasan kemungkinan sangat kecil terjadi. 

Bahkan para elite di daerah seringkali menutup ruang adanya check and balanced dan transparansi dengan berbagai cara. Maka, adanya sebuah mekanisme ataupun sistem yang dapat mengontrol pengelolaan anggaran di daerah sangatlah penting untuk tercapainya pemerataan dan keadilan ekonomi seperti yang dicita-citakan pemerintah.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan adanya transparansi di daerah, misalnya dengan adanya aturan yang mewajibkan pemerintah daerah menerapkan instrumen seperti e-Budgeting dan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan anggaran. Sehingga institusi pengawasan dari pemerintah dan masyarakat dapat mengawasi proses penggunaan anggaran serta dapat membuat serapan anggaran makin baik dan berkualitas. 

Untuk itu, adanya Perpres yang mewajibkan penerapan e-Budgeting, e-Planning, dan e-Government yang terintegrasi sangatlah penting untuk memperkecil ruang korupsi sistematis. Sehingga potensi terjadinya korupsi semakin minim.

Dan yang tak kalah penting, pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan kembali adanya ruang diskresi yang terlalu besar, yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan ruang meluasnya praktik korupsi di daerah. Dengan begitu, diharapkan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dapat mencapai target yang dicita-citakan.