Gaung semangat Revolusi Industri 4.0 di Indonesia sudah sangat lama terdengar, utamanya sejak dimulai periodisasi Jokowi sebagai presiden Indonesia, hingga rutin menjadi bahan diskursus di kalangan akademisi beberapa tahun terakhir.

Sudah menjadi gambaran umum bahwasanya indikator berjalannya revolusi industri ke 4 ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan hingga pengoptimalan teknologi pada segala lini.

Salah satu final dalam Revolusi Industri 4.0 ini adalah pengembangan Artificial Intelligent atau kecerdasan buatan yang akan membantu segala aspek kehidupan manusia termasuk beberapa aspek yang bahkan bersifat intim dan privat.

Namun pembahasan teknologi lanjutan tersebut ada baiknya sedikit ditunda terlebih dahulu karena rasa-rasanya hal yang bersifat fundamental dalam pemanfaatan teknologi jauh lebih seksi untuk dibahas ketika Indonesia yang menjadi objek dalam pembahasannya.

Melihat kondisi sebelumnya, Indonesia memiliki basis teknologi dengan kategori cukup untuk sebuah negara. Akan tetapi modal cukup tersebut dapat berubah status kurang cukup ketika diawal tahun 2020 Indonesia diuji oleh pandemi covid-19. 

Di luar definisi yang literal dan mainstream, pandemi kali ini bisa kita jadikan juga sebagai media pengukur seberapa jauh keberhasilan Indonesia dalam memasuki revolusi industri 4.0. Agar terbaca lebih konkrit, mungkin bisa diistilahkan sebagai “Revolutionmeter”.

Pandemi ini sangat memengaruhi segala aspek vital kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, hingga sosial budaya. Dampak tersentuhnya aspek-aspek tersebut memaksa Indonesia untuk mengoptimalkan penuh pemanfaatan teknologi untuk segala bidang. Pendidikan misalnya.

Pengumuman penyebaran Covid-19 di Indonesia memaksakan pembelajaran yang awalnya berbasis luring berubah menjadi daring, atau yang mungkin lebih dikenal dengan istilah PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).

Konsekuensi dari kebijakan ini adalah pe-wajiban kepemilikan smartphone bagi seluruh peserta didik. Mulai dari siswa hingga mahasiswa, sekolah hingga pesantren, dan keluarga miskin hingga keluarga konglomerat.

Kemendikbud pun tak luput berkontribusi untuk mensukseskan pembelajaran daring ini melalui beberapa kebijakannya seperti subsidi kuota internet, penyesuaian kurikulum, sampai keputusan paling fenomenal sepanjang sejarah pendidikan yakni penghapusan Ujian Nasional.

Alih-alih mensukseskan pembelajaran daring, kebijakan yang ada rasanya kurang berpengaruh signifikan bagi kesuksesan pembelajaran daring itu sendiri. 

Pelaksanaan pembelajaran daring masih menghasilkan banyak masalah yang beragam. Mulai dari pembelajaran yang kurang efisien, hingga tidak meratanya infrastruktur teknologi dan kebijakan pemerintah.

Tentu saja kurang suksesnya pembelajaran daring ini melahirkan beberapa pertanyaan. Apalagi sudah menjadi kajian umum bahwasanya pelajar di Indonesia dikatakan sebagai salah satu pengguna teknologi dengan intensitas yang cukup tinggi dan masif di dunia.

Seorang akademisi bernama Judy block memiliki statement bahwa kesenjangan digital menjadi masalah utama yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. 

Beberapa faktor penyebab kesenjangan ini antara lain status sosial ekonomi yang melingkupi pendapatan, jenis kelamin, etnis, hingga letak geografi.

Jelas sekali pihak yang paling dirugikan dalam pembelajaran daring ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah hingga masyarakat di pedesaan. Jangankan pembelajaran daring, pada kondisi normal pun mereka terkadang menghadapi hambatan akses pendidikan. 

Pemerataan akses teknologi pun tidak dinafikkan juga melalui proses hitung-hitungan yang didorong oleh iklim pasar dan menuntut para penyedia layanan tersebut memusatkan cakupan akses teknologi di Pulau Jawa atau di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. 

Tak heran jika Indra Charismiadji (Center of Education Regulations and Development Analysis) menyimpulkan bahwa hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan pembelajaran daring di tengah pandemi membuktikan jika pendidikan di Indonesia masuk dalam kategori “ketinggalan zaman”.

Ketimpangan akses teknologi informasi (digital divide) ini tak hanya menyebabkan carut marutnya dunia pendidikan, namun sangat mempengaruhi sektor penting lainnya tak terkecuali sektor ekonomi. 

Kesenjangan digital yang dikatan Judy Block tersebut sangat mempengaruhi tingkat digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Padahal akses teknologi menjadi kunci dalam menghadapi era 4.0. 

Sampai pada Juni 2020, dikatakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hanya ada 13% UMKM yang memanfaatkan platform digital sebagai lahan promosinya. 

87 persen sisanya masih belum mengenal dan memanfaatkan teknologi sehingga terancam keberlangsungan usahanya dengan derasnya arus digitalisasi usaha.

Keterbatasan akses teknologi ini cukup menjadi ironi dikalangan pemerintah di tengah masifnya kampanye akan Revolusi Industri 4.0. Pembahasan ini menjadi cukup lucu jika kita menyadari bahwa pemerintah sendiri juga berkontribusi atas gagalnya Indonesia memasuki era 4.0 kala ini. 

Head to head antara otonomi daerah maupun sentralisasi kekuasaan menyumbang persentase cukup tinggi.

Sentralisasi kekuasaan yang eksis pada rezim orde baru dinilai menghambat pemerataan pembangunan serta ekonomi di seluruh pelosok negeri. Maka dari itu salah satu amanat reformasi yakni desentralisasi kekuasaan dianggap menjadi opsi yang sangat bijak. 

Bentuk manifestasi dengan istilah otonomi daerah dianggap mampu memberikan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan agar peningkatan ekonomi mampu berjalan optimal.

Akan tetapi pada kenyataannya, implementasi otonomi daerah pun belum bisa dikatakan optimal dalam menjawab ketimpangan pembangunan di Indonesia. 

Hal ini pun turut menarik perhatian Francis Fukuyama untuk menjadi bahan kajian dalam bukunya yang berjudul "Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21". 

Menurutnya, kebijakan desentralisasi kekuasaan tersebut kebanyakan memicu terjadinya tindak korupsi di semua tingkat eselon. Berdasarkan kenyataan di lapangan, pemerintah pun rasanya berinisiatif untuk mengembalikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah pusat. 

Hal tersebut diyakini melalui pengesahan Undang Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang banyak dinilai akan menghilangkan banyak kewenangan daerah, utamanya dalam proses perizinan di segala sektor.

Langkah menggebu-gebu pemerintah tersebut nyatanya tidak diamini oleh sebagian besar eleman masyarakat sehingga melahirkan aksi-aksi penolakan di seluruh daerah. 

Cukup dilematis rasanya jika menimbang rasionalitas pemerintah yang ingin menciptakan kejayaan Indonesia melalui kebijakan pelik tersebut jika disandingkan dengan narasi penolakan yang dilengkapi argument yang cukup logis dan agitatif.

Melalui semua gambaran diatas bisa dilihat bahwa ketimpangan dalam akses teknologi informasi berdampak pada banya sektor, termasuk pula pada ambisi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Revolusi Industri 4.0. 

Ibarat dadu, jika kita ingin melihat angka 1 maka kita harus rela untuk mengilangkan angka 6. Sayangnya bukan hanya pemerintah yang bermain dadu, rakyat pun ikut bermain.

Mungkin sejauh ini bisa disepakati bahwa Indonesia masih belum bisa mewujudkan atau mengoptimalkan Revolusi Industri 4.0. Jika dikalkulasikan dengan media ukur “Revolutionmeter” tadi, mungkin nilai Indonesia masih berada jauh dibawah rata-rata.

Tapi selaku masyarakat Indonesia kita patut untuk bersikap tenang. Pasalnya, diluar isu revolusi industri yang rasanya cukup susah diwujudkan, kita masih memiliki opsi lain yang mungkin tidak terlalu sulit untuk diwujudkan. Seperti misalnya revolusi mental ataupun revolusi akhlak. Duh.