96884_52711.jpg
mcmscience.org/index.php/research
Saintek · 4 menit baca

Menakar Investasi Riset di Indonesia

Dalam pengarahannya pada sidang paripurna pembahasan anggaran APBN 2019 minggu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terkait alokasi anggaran penelitian Balitbang di Kementerian yang belum efektif. Tercatat sebanyak 17 Kementerian di Indonesia mempunyai divisi riset dan pengembangan yang secara total menghabiskan dana sekitar Rp. 24,9 T per tahun, namun dianggap tidak diimbangi dengan luaran penelitian yang signifikan.

Menindaklanjuti pengarahan Presiden tersebut, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Balitbang di Kementerian dan menyatukan Balitbang dalam satu wadah.

Sepintas, wacana pembubaran Balitbang dan pengintegrasiannya tampak sebagai solusi yang efektif untuk mengefisienkan penggunaan anggaran riset. Namun benarkah demikian?

Anggaran sebesar Rp 24,9 T memang terdengar sebagai angka yang fantastis. Namun jika kita bandingkan dengan angka GDP Indonesia tahun 2016 sebesar Rp 12.800 T, investasi riset sebanyak Rp 24,9 T hanyalah sebesar 0,2% dari angka GDP nasional.

Data yang dikemukakan Presiden Jokowi tersebut berbeda dengan data UNESCO yang menyatakan bahwa investasi R&D Indonesia hanya sebesar 0,1% dari GDP, terpaut jauh dibawah negara-negara Pasifik seperti Korea Selatan (4,3% GDP), Jepang (3,4% GDP) dan China (2% GDP).

Data UNESCO juga mengungkap ketimpangan rasio peneliti/juta penduduk di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN. Jumlah peneliti di Indonesia hanya sebanyak 89 orang/juta penduduk, lagi-lagi jauh dibawah Singapura (6658 orang/juta), Malaysia (2017 orang/juta), dan Thailand (973 orang/juta).

Pernyataan Presiden Jokowi tentang luaran penelitian yang tidak signifikan bertolak belakang dengan pernyataan Dirjen Sumberdaya Ristek Dikti, Ali Ghufron Mukti, pada pertengahan 2017 lalu. Ghufron mengungkapkan bahwa salah satu indikator kinerja riset berupa jumlah publikasi Indonesia yang terindeks global telah melampaui jumlah publikasi yang dihasilkan oleh Filipina dan Thailand.

Data dari SCOPUS menunjukkan bahwa jumlah publikasi Indonesia mencapai 10.000 artikel per Juli 2017, melebihi target Kemenristekdikti sebanyak 6.500 publikasi. Ghufron pun optimis bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia mampu menyaingi publikasi internasional yang dihasilkan Singapura dan Malaysia.

Prioritas riset yang belum terarah

Disamping rendahnya anggaran riset, faktor lain yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia adalah prioritas nasional yang belum terarah. Riset sebagai investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi nampaknya belum dipahami benar oleh Pemerintah.

Ketergesaan Pemerintah dalam menuai hasil riset secara instan tampak dari pergeseran arah riset dari dasar ke arah terapan dalam beberapa tahun terakhir. Riset dasar dinilai beresiko tinggi lantaran lambat menghasilkan teknologi yang bisa diadopsi oleh stakeholder. Akibatnya, topik penelitian di Indonesia kini banyak berkutat sebagai follower penelitian negara lain, sedangkan topik penelitian yang bersifat pioneer semakin jarang.

Riset dasar dan terapan adalah dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Tengok saja Google. Situs pencari web yang paling popular tersebut dirintis oleh kedua pendirinya, Larry Page dan Sergey Brin selama mereka kuliah di Universitas Stanford. Penemuan mereka pun berhasil menarik investor di Silicon Valley. Kini, Google merupakan salah satu perusahaan IT terbesar di dunia dengan nilai pasar lebih dari Rp. 1300 T dan mempekerjakan 74.000 pegawai.

Pengukuran kinerja penelitian yang kontra-produktif

Secara umum, kinerja Kementerian masih diukur berbasis kuantitas. Besarnya penyerapan anggaran menjadi indikator pencapaian kinerja dengan mengabaikan kualitas luaran yang dihasilkan. Manajemen riset yang buruk tampak dari pendanaan riset di Kementerian yang kerap kali dinamis seiring perubahan kebijakan di dalam tubuh Kementerian sendiri.

Sistem penilaian angka kredit (PAK) sebagai indikator kinerja peneliti dan dosen juga masih bersifat kontra-produktif. Sebagai contoh, PAK publikasi didasarkan pada kontribusi fraksional. Artinya semakin banyak peneliti yang terlibat dalam penulisan publikasi, semakin sedikit angka kredit yang diperoleh.

Sistem PAK tersebut secara tidak langsung menghambat peneliti untuk berkolaborasi dengan peneliti lainnya. Banyak peneliti berupaya menghasilkan publikasi dengan nama tunggal untuk memperoleh angka kredit yang maksimal dan mempercepat kenaikan pangkat.

PAK peneliti juga masih banyak didasarkan pada kuantitas, dan bukan kualitas publikasi. Akibatnya, banyak peneliti yang memilih untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional, dibandingkan jurnal internasional yang prestisius dengan sistem seleksi publikasi yang ketat. Hal ini berdampak pada menjamurnya jumlah Guru Besar dan Profesor Riset di perguruan tinggi dan Balitbang, namun minim publikasi internasional dengan impact factor tinggi.

Belum lagi rumitnya birokrasi dan regulasi menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa bulan yang lalu, Kemendagri bahkan sempat merilis aturan kontroversial menyangkut pemberian ijin penelitian melalui Peraturan Mendagri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

Peneliti terancam untuk tidak memperoleh SKP apabila penelitian yang dihasilkan dianggap berdampak negatif.  Sayangnya, Kemendagri tidak merinci lebih lanjut kategori dampak negatif yang dimaksud dan bagaimanan metode asesmen yang akan dilakukan.

Sesuai perkiraan, Peraturan Mendagri tersebut menuai banyak protes dari kalangan peneliti dan akademisi. Pelaksanaan Permendagri no. 3/2018 tersebut akhirnya ditangguhkan karena dinilai terlalu prematur.

Belajar dari Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia Timur yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang riset dan teknologi dalam dua dekade terakhir. Sebut saja LG dan Samsung, dua korporasi teknologi dari negeri ginseng tersebut merupakan ikon teknologi yang banyak diperhitungkan di pasar global.

Komitmen Pemerintah Korsel terhadap penelitian dan teknologi ditunjukkan melalui kolaborasi dengan industri dengan menggelontorkan dana penelitian sebesar 63,7 trilliun won (setara Rp. 833,5 T) pada tahun 2014 lalu. Tidak hanya untuk penelitian terapan, Korsel juga mengalokasikan dana untuk penelitian dasar demi mewujudkan ambisi untuk memperoleh penghargaan Nobel.

Pada 2007 lalu, Korsel telah berhasil membangun Institusi Penelitian Dasar (IPD) yang setara dengan Institut Mak Planck di Jerman dan RIKEN Center di Jepang. Sebanyak 50 pusat IPD akan didanai sebesar 10 T won (Rp 130 M) per tahun selama 10 tahun untuk melakukan penelitian.

Perkembangan hasil investasi penelitian di Korsel kini makin banyak terlihat. Jumlah publikasi yang dihasilkan Korsel pada 2014 meningkat dua kali lipat, dibandingkan pada tahun 2005, yaitu sebanyak >50.000 artikel. Aplikasi paten di Korsel juga tercatat sebanyak >4500 buah/juta penduduk pada tahun 2014. Angka tersebut menyalip jumlah paten yang dihasilkan Jepang, Jerman, bahkan Amerika Serikat.

When less is not more

Hal yang ironis adalah bahwa wacana pengurangan jumlah Balitbang di Kementerian nampaknya tidak didasari riset yang mendalam. Pengambilan kebijakan selayaknya tidak dilakukan secara spontan dan terburu-buru, namun perlu dikaji secara komprehensif. 

Pemerintah dapat mendongkrak efisiensi anggaran penelitian melalui perbaikan manajemen riset, reformasi birokrasi serta peningkatan kolaborasi nasional dan internasional. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan membutuhkan waktu yang tidak instan dan hasil riset tidak harus selalu menghasilkan aset yang berwujud (intangible benefit).