Pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991, tatanan global yang bipolar perlahan bergeser menjadi unipolar. Peristiwa ini menempatkan Amerika Serikat (AS) sebagai pemenang tunggal dalam persaingan di dunia internasional. Hal tersebut juga membuat AS menjadi penguasa di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Dalam mengukuhkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain, AS mempopulerkan pelbagai istilah, seperti globalisasi, demokrasi, liberalisme, kebebasan berpendapat, dan lainnya. Adapun negara-negara yang tidak menaati AS akan dikucilkan dari dunia internasional. 

Dalam hal ini, Iran sebagai negara penentangnya beberapa kali mendapat sanksi ekonomi pada 2005-2008 dan 2010 akibat pengayaan uranium yang dinilai melanggar perjanjian non-proliferasi (NPT).

Hubungan Iran-AS sempat membaik pada 2015. Pada periode ini, 5 negara veto, Jerman, dan Iran mengadakan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). 

Dalam perjanjian tersebut, Iran dibatasi untuk meningkatkan uraniumnya sebesar 3,67% hingga 15 tahun pasca kesepakatan. Sebagai balasannya, sansi ekonomi terhadap Iran dicabut. Sehingga Iran dapat aktif kembali dalam perdagangan internasional (Tehran Times, 2015).

Pada 8 Mei 2018, Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran. Praktis, pasca pernyataan sikap ini, sanksi ekonomi AS terhadap Iran kembali berlaku. Di sisi lain, Hassan Rouhani tidak menanggapi kebijakan luar negeri AS tersebut dan tetap melaksanakan aturan dalam JCPOA (New York Times, 2018).

Alexander Wendt (1995: 73) dalam International Security berpendapat bahwa 500 buah nuklir yang dimiliki sekutu itu tidak berbahaya dibanding 5 buah nuklir yang dikembangkan oleh musuh. Begitu pula dengan AS yang memandang pengayaan uranium Iran sebagai sebuah ancaman bagi eksistensinya. Oleh karena itu, AS menarik diri dari JCPOA.

Ketegangan AS dengan Iran makin memanas pasca serangan Amerika Serikat pada 3 Januari 2020. Kejadian tersebut berawal dari serangan pesawat tanpa awak AS terhadap 2 mobil yang ditumpangi militer Iran di luar bandara internasional Baghdad. Kemudian, serangan itu menewaskan Qassem Soleimani, komandan militer Iran dan 8 orang lainnya (Washington Post, 2020).

Tindakan AS ini mendapat reaksi dari Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, yang akan melakukan aksi balasan terhadap AS. Mengingat Qassem Soleimani memiliki peran strategis sebagai komandan militer al-Quds.

Peristiwa ini tentu menimbulkan kegaduhan di antara para ahli hubungan internasional. Beragam spekulasi pun muncul, mulai dari Arab Spring jilid II hingga potensi Perang Dunia III. Namun untuk memperhitungkan kemungkinan tersebut, perlu ada pengkajian lebih lanjut.

Sudut Pandang Pro-Amerika Serikat

Terkait dengan serangan US Airstrike terhadap Qassem Soleimani dan pasukan Quds. Hal tersebut mereka lakukan guna mencegah ancaman militer Iran terhadap eksistensi AS di kawasan. 

Menurut John Mearsheimer, terdapat fakta bahwa pemerintah suatu negara memiliki kemampuan militer untuk menghadapi setiap ancaman yang diciptakan negara lain. Adapun tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk bertahan hidup (survive) (Donnely, 2000: 7).

Kemudian, Alex Mintz (2010: 121-2) dalam Understanding Foreign Policy Decision Making berargumen bahwa dalam sistem anarki, suatu negara cenderung melakukan usaha pencegahan (deterrence). Teori pencegahan yang dimaksud adalah serangkaian usaha suatu negara dengan mengirimkan militer agar mencegah kemungkinan serangan dari negara lain.

Dalam isu ini, tindakan Trump bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan Iran terhadap militer AS. Namun pada faktanya, serangan tersebut menjadi pemicu munculnya potensi serangan balasan Teheran terhadap Washington. Otomatis sistem keamanan internasional pun terancam.   

Sudut Pandang Pro-Iran

Menanggapi pernyataan Trump bahwa tindakan AS terhadap Iran merupakan upaya mencegah serangan di masa mendatang. Kevin John Keller, Profesor Hukum Universitas Amsterdam kepada Aljazeera, Senin (6/1) berpendapat bahwa pernyataan Trump yang melakukan serangan terhadap Soleimani hanya dalil pembenaran terhadap pelanggaran hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa setiap negara anggota tidak memiliki wewenang mengambil langkah inisiatif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun terlebih dahulu harus menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB sehingga dapat diputuskan tindak lanjutnya.

Barbara Slavin, direktur Future of Iran Initiative di Dewan Atlantik melihat isu ini dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, pembunuhan Soleimani merupakan upaya Trump pribadi untuk mengalihkan sementara opini publik terkait isu pemakzulan dirinya.

Pendapat tersebut sejalan dengan Senator Mark Werner yang mengaku kecewa terhadap Trump. Pasalnya, Trump tidak merundingkan terlebih dahulu dengan Gang of Eight terkait rencana penyerangan terhadap Soleimani, tapi langsung mengambil tindakan.

Mengambil kemungkinan terburuk terjadinya perang Amerika Serikat-Iran, maka perlu adanya perbandingan/head to head kekuatan militer kedua negara. Data dari Global Firepower 2019 menunjukkan bahwa AS merupakan negara peringkat 1 secara akumulasi kekuatan militer, sedangkan Iran hanya menempati peringkat 22. 

AS juga memiliki jumlah pesawat tempur terbanyak sebesar 13.683 unit, sedangkan Iran hanya memiliki 401. Dari segi kapal induk, AS mempunyai 10 unit (terbesar di dunia), sedangkan Iran tidak memilikinya. Secara keseluruhan, kekuatan militer Iran kalah telak.

Eskalasi konflik antara AS dan Iran berpotensi menjadi konflik yang lebih besar. Namun para petinggi Iran pasti akan memperhitungkan cost-benefit yang mereka dapat ketika memutuskan untuk berperang. Karena secara hitung-hitungan matematis, Iran sulit mengimbangi AS.

Terkait ancaman balas dendam Khamenei, menurut saya, hanyalah gertak sambal atau istilah dalam hubungan internasional disebut chicken game theory.