Kepengurusan lengkap Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027 telah diumumkan oleh Ketua Umum  terpilih KH  Yahya Cholil Staqup pada pertengahan Januari lalu. Kali ini ada hal yang menarik pada struktur PBNU, yaitu masuknya beberapa tokoh politisi lintas partai  menduduki posisi strategis.

Dari deretan pengurus tersebut terdapat nama politisi PDIP Mardani H Maming, politisi Golkar Nusron Wahid, Politisi PPP Taj Yasin Maimoen, politisi PKB Dipo Nusantara Pua Upa, serta Walikota Pasuruan, mantan menteri, Wakil Gubernur Jawa Timur dan anggota DPR, H Syaifullah Yusuf.

KH Yahya dalam acara dialog “Harapan Baru Perjuangan NU 2022-2027” pada 15 Januari 2022 menjelaskan bahwa kehadiran para politisi dalam kepengurusan PBNU didasari pada keinginan adanya hubungan yang setara dan adil dengan berbagai kekuatan politik, supaya NU terhindar dari eksploitasi untuk kepentingan politik praktis.

Di kesempatan lain, KH Yahya juga mengatakan bahwa NU  ingin mengambil jarak yang setara dengan berbagai kekuatan politik, dengan cara mengakomodir elemen-elemen kepentingan dari berbagai kepentingan politik.

Keinginan Ketua umum PBNU mengambil posisi seperti di atas ini cukup beralasan, mengingat sering kali ada pihak yang memanfaatkan kekuatan NU untuk tujuan tertentu. NU juga sering dianggap sangat dekat dengan partai politik tertentu dan menjaga jarak dengan partai lainnya.

Namun demikian, apakah keputusan Gus Yahya yang menempatkan beberapa tokoh politik lintas partai dalam kepengurusan PBNU akan berbuah kepada kemaslahatan, baik kepada NU sendiri maupun kepada bangsa dan negara Indonesia pada umumnya?

Sudah sejak lama diketahui, tokoh-tokoh nahdliyin tersebar di berbagai kekuatan politik tanah air. Dapat dipastikan hampir semua partai politik di dalamnya terdapat kader NU.  Bahkan untuk tingkat kepala daerah, banyak kepala daerah yang berasal dari para nahdliyin.

Namun demikian, sekalipun terdapat fakta warga nahdliyin sudah tersebar di berbagai partai politik, kebijakan KH Yahya Cholil Staqup menempatkan politisi lintas partai pada kepengurusan PBNU 2002-2027 ini memiliki makna khusus. Penempatan tokoh politik lintas partai pada jabatan strategis PBNU dapat dibaca sebagai suatu penegasan yang gamblang bahwa warga NU dapat secara bebas, tanpa ragu melakukan afiliasi politiknya pada partai politik sesuai keinginan masing-masing.

Apabila warga NU kemudian melakukan afiliasi pada berbagai partai politik, maka besarnya suara NU terdistribusi kepada berbagai partai. Suara NU menyebar sehingga tidak signifikan dalam setiap partai politik.

Kondisi suara NU tersebar di berbagai partai politik ini, di samping dapat memberi dampak positif bagi NU karena berarti NU ada di mana-mana, namun juga memberi efek negatif, yaitu tidak terkonsolidasinya suara NU. Lebih jauh lagi, suara NU yang tidak terkonsolidasi berisiko kurang diperhitungkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan.

Apabila keterwakilan NU pada suatu kabinet pemerintahan minimum atau bahkan tidak ada, maka lebih sulit bagi NU  memasukkan program kerja dan aspirasi NU dalam program pemerintah. Padahal, sebagai organisasi umat  Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang bermartabat, damai, moderat dan sejahtera.

Hal lain yang perlu diwaspadai dari menyertakan tokoh politisi lintas partai dalam kepengurusan PBNU adalah menjaga soliditas internal NU.

Menurut KH Yahya, kehadiran tokoh lintas partai dalam kepengurusan NU adalah agar para politisi di jajaran PBNU bisa memahami dinamika kepentingan politik yang berkembang, dan para politisi tersebut dapat menjadi pengawas aktivitas NU, memantau kader-kader agar tidak cawe-cawe dalam politik praktis. Namun demikian, apakah kehadiran para politisi ini tidak malah memunculkan friksi tersendiri pada tubuh NU.

Kita memahami bahwa kehidupan politisi dekat pada pusaran politik praktis. Dengan demikian kehadiran para politisi lintas partai dalam kepengurusan PBNU ini tidak lepas dari potensi membawa perilaku politik praktis ke dalam tubuh PBNU. Sejauh mana  NU di bawah KH Yahya mampu menjalankan idealismenya terlepas dari politik praktis, sementara dalam tubuh kepengurusannya diisi pula oleh politisi lintas partai?

JIka kita melihat budaya yang dianut NU, bahwa NU tidak terlepas dari kehidupan pesantren dan kiai.  NU secara kultural mempertahankan nilai nilai tradisional keislaman dari pesantren. Bagi kalangan NU kehidupan pesantren menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan. Unsur paling sentral dalam pesantren adalah kiai. Seorang kiai dianggap sebagai orang suci yang memberikan berkah sekaligus cendekiawan yang wajib ditaati.

Nilai-nilai kultural yang amat dijunjung tinggi oleh para nahdliyin seperti di atas mungkin terganggu apabila para pengurus NU dari kalangan politisi hadir dengan pendekatan yang berbeda. Para politisi yang terbiasa dengan politik praktis bisa saja kurang memperhatikan suara kiai demi alasan kepraktisan.  Jika hal ini terjadi, maka timbul potensi friksi di kalangan warga nahdliyin yang mengganggu soliditas NU.

Friksi semacam ini sempat terekam  saat jelang Muktamar NU Lampung Desember lalu. DR Moh Sholeh Basyari pada artikelnya berjudul “Pasang surut relasi Nahdatul Ulama-negara-partai politik” yang dimuat  antaranews 20 Desember 2021, menuliskan adanya friksi jelang  Muktamar NU ke-34 Lampung didominasi para politisi lintas partai yang membuat banyak pihak masygul.

Keterlibatan para politisi pada perhelatan menjelang Muktamar Lampung disebut Dr Moh Soleh  sebagai hal yang ahistoris dan menyimpang dari garis perjuangan dibentuknya NU. Disebut ahistori karena karena dalam sejarahnya NU adalah gerakan kebangkitan yang diprakarsai para kiai, bukan politisi.

Sekalipun muktamar NU yang baru lalu telah meraih kesuksesan, namun aktivitas para politisi lintas partai di tubuh PBNU tetap harus dicermati. Belajar dari peristiwa jelang Muktamar ke-34, ketika PBNU tanpa berisi tokoh politisi lintas partai sempat didominasi para politisi yang menimbulkan banyak pihak masygul, maka tantangan sekarang adalah bagaimana  PBNU mampu mengelola soliditas internal, di saat tokoh politisi lintas partai duduk di kursi kepengurusan***