Aktivitas ekonomi ilegal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang melanggar peraturan berlaku yang menyebabkan tidak tercatat ke dalam perhitungan pendapatan negara.

Tidak tercatatnya aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara yang besar, terutama dari sektor pajak. Makin besar peluang aktivitas ekonomi bawah tanah, makin besar pula pendapatan pajak negara yang hilang.

Mengutip Ian Santoso (2017), “Ekonomi ilegal merupakan aktivitas ekonomi yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ekonomi ilegal adalah bentuk penyelewengan hukum yang dapat diberi sanksi pidana.”

Tulisan ini berfokus pada pelaku bisnis prostitusi sebagai sebuah pasar gelap ekonomi. Menurut Febrianto (1998), prostitusi merupakan aktivitas hubungan seksual dengan uang sebagai hadiah dari transaksi jual-beli liur.

Prostitusi juga memberi dampak negatif bagi masyarakat, namun di lain sisi ternyata memiliki potensi untuk memberi kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Terutama pembangunan bangsa dan negara.

Secara moral, sosial, dan budaya, tindakan hubungan seksual untuk menjadi mata pencaharian tidak dapat dibenarkan.

Di tempat prostitusi, baik yang telah dilokalisasi maupun yang belum, saya menarik dua simpulan, di antaranya:

Pertama, perdagangan manusia yang jelas melanggar prinsip hak asasi manusia. Utamanya hak untuk hidup, merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kedua, anak-anak yang tumbuh di lingkungan sekitar area prostitusi mendapatkan pengaruh negatif dari lingkungannya yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mentalnya. Lebih parah lagi jika anak-anak terlibat langsung dalam kegiatan prostitusi tersebut.

Aktivitas prostitusi yang melibatkan anak dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU 10/2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography).

Di dalam KUHPidana, pelacuran diatur pada Pasal 296 KUHP yang menyebut “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Semestinya regulasi tersebut dapat digunakan untuk menjerat penyedia pelacur atau germo. Regulasinya telah jelas, namun bila kita melihat dari sisi ekonomi, aktivitas prostitusi dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi pendapatan negara.

Terence H Hull, dkk (1997) dalam “Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya” menjabarkan bahwa nilai ekonomi industri prostitusi memiliki nilai cukup besar. Jumlah pekerja seks komersial diperkirakan terdapat 140,000 – 230,000 orang dari berbagai segmen dengan penghasilan per tahun berkisar antara 1,18 miliar dollar Amerika yang jika dirupiahkan dengan kurs saat ini mencapai 15,34 triliun rupiah (Rp 13,000 per USD).

Nilai yang sangat besar tersebut adalah penghasilan di tahun 1997, bagaimana dengan nilai prostitusi saat ini? Angkanya mungkin dipastikan jauh lebih besar. Angka sebesar itu dapat menjadi objek pajak penghasilan yang besar bagi kas negara yang selanjutnya dapat memberikan dampak besar pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya.

Lalu apakah Ditjen Pajak memiliki wewenang untuk mengambil pajak dari kegiatan bisnis prostitusi?

Dalam UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan pendapatan ekonomi yang diterima dari Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari negara maupun dari luar negeri. Yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan regulasi di atas, pengenaan pajak penghasilan tidak mengatur pengecualian objek pajak apakah berasal dari sumber legal atau ilegal. Maka dengan besarnya target penerimaan negara dari pajak yang mencapai hampir Rp 1,300 triliun, pengenaan pajak pada bisnis prostitusi akan sangat membantu mencapai target tersebut dan mengurangi beban defisit yang mungkin terjadi jika target pajak tidak tercapai.

Melihat peluang

Pada masa Orde Baru, beberapa pemerintah daerah melakukan lokalisasi praktik prostitusi, seperti Kramat Tunggak di Jakarta; Saritem di Bandung; Sunan Kuning di Semarang; Pasar Kembang di Yogyakarta; Selir di Solo; dan Gang Dolly di Surabaya.

Kramat Tunggak di Jakarta dibangun pada masa Gubernur Ali Sadikin. Pada saat itu penerimaan daerah di APBD sangat kecil dan tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga Gubernur Ali Sadikin berinisiatif untuk melokalisasi bisnis prostitusi di Jakarta dan memungut pajak daerah dari kegiatan tersebut. Upaya ini cukup berhasil dalam menambah kas daerah dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Sementara, pasca-reformasi akibat tuntutan dari masyarakat, beberapa tempat lokalisasi akhirnya dipaksakan untuk ditutup, seperti Kramat Tunggak di Jakarta; Saritem di Bandung; dan Gang Dolly di Surabaya. Penutupan terjadi karena masyarakat melihat aspek sosial budaya tidak dapat menerima tindakan asusila dari bisnis prostitusi.

Indonesia berbeda dengan Belanda yang menyediakan daerah khusus yang layak bagi kegiatan prostitusi, perjudian, dan penggunaan ganja di Red Light District. Belanda, asalkan berusia di atas 21 tahun, maka hal-hal tersebut dilegalkan.

Bagi kebanyakan orang, lokalisasi tersebut mungkin dianggap aneh karena melegalkan sesuatu yang memberikan tidak dapat diterima oleh basis sosial budaya kebangsaan. Sehingga dinihilkan dampak positif di baliknya.

Padahal kegiatan pelacuran hampir tidak mungkin dihapuskan, maka dengan melokalisasinya akan membuat bisnis ini lebih teratur. Pelacur tidak akan mangkal di jalan-jalan protokol kota, anak-anak di bawah umur tidak akan terpengaruh karena ada batas umur pengunjung, dan yang paling penting menambah pendapatan negara dari hasil retribusinya.

Sangat disayangkan tatkala fakta empirik dari hal tersebut kemungkinan akan terlaksana. Sebab, hingga saat ini prostitusi tetap tumbuh subur di luar lokalisasi sehingga muncul istilah ‘prostitusi bawah tanah’. Kelayakan, kebersihan dan jaminan kesehatan di area non-lokalisasi juga tidak terjamin.