Djoko Tjandra, buron kasus cesie bank Bali, dikabarkan menghabiskan 4 miliar rupiah untuk mengurus perjalanannya selama beberapa hari di Indonesia. Anita Kolopaking, pengacara Djoko yang sekarang menjadi tersangka, mengelola uang tersebut sebagai dana operasional untuk membiayai kelancaran urusan. 4 miliar rupiah itu, di antaranya dibagikan kepada beberapa pejabat tinggi kepolisian, kepala kejaksaan negeri Jakarta Selatan, dan seorang lurah di Grogol.

Melihat besaran uang yang digelontorkan kepada aparat negara oleh seorang buron tajir macem Djoko, kayaknya berapa pun kenaikan gaji dan tunjangan khusus yang diberikan pemerintah kepada aparaturnya akan tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang yang bisa didapat dari perolehan suap. Dengan demikian, apakah kebijakan menaikkan gaji dan kompensasi kepada aparat negara efektif mencegah penyalahgunaan wewenang?

Sejak APBN 2001, pemerintah menaikkan anggaran bidang hukum dengan besaran yang signifikan. Kepolisian saat itu mendapat kenaikan anggaran 500 miliar. Berbagai perbaikan dilakukan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota polisi.

Kemudian pada 2018, Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja TNI-Polri sebesar 70 persen. Seorang babinsa yang semula mendapatkan tunjangan operasional 310 ribu rupiah, mulai Juli 2018, pendapatannya meningkat menjadi Rp2,7 juta.

Untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, pada 2012, pemerintah lewat PP No 94/2012 menaikkan tunjangan hakim. Seorang hakim baru, gaji pertamanya adalah  gaji pokok ANS ditambah tunjangan sebesar Rp8,5 juta. Ditambah gaji pokoknya sebagai ANS golongan 3A sekitar Rp2,5 juta, seorang hakim baru membawa pulang Rp11 juta.

Jika ia mau menghabiskan gaji pertamanya dengan mentraktir sate kambing keluarga dan kawan-kawannya, ia bisa mengajak 200 orang lebih. Sementara hakim di pengadilan tinggi dengan pangkat terendah mendapatkan tunjangan sebesar 27 juta, di luar gaji pokok sesuai golongan ASN.

Demikian juga dengan kejaksaan, lewat Perpres Nomor 29 Tahun 2020, seorang jaksa dengan kelas jabatan tertinggi mendapatkan tunjangan sebesar Rp38.226.000. Yang terendah mendapatkan Rp3.510.400.

Namun demikian, sekali lagi, apakah peningkatan pendapatan aparat hukum meningkatkan kinerjanya, membuat mereka makin profesional dan bersih? 

Sepertinya tidak. Indeks persepsi korupsi versi Transparency International Indonesia (TII) pada 2019 masih menempatkan Indonesia di posisi bawah di antara negara Asean. Indonesia dengan poin 40 masih jauh di bawah Singapura yang mendapatkan poin 80, Brunei 60, dan Malaysia 56. Pejabat lembaga kepolisian dan yudikatif, bersama dengan pejabat eksekutif, legislatif, dan militer, mendapatkan skor paling rendah, 21 poin.

Demikian pula jika kita lihat kasus-kasus korupsi di DPR dan BUMN. Gaji dan tunjangan yang besarannya sangat fantastis ternyata tidak mampu membendung hasrat korupsi.

Di level bawah, peningkatan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dari tahun ke tahun justru diikuti kenaikan angka korupsi. ICW mencatat, selama 2015-2018, ada 215 kepala desa tersangkut perkara korupsi.

Bagaimana dengan di negara lain? Di Ghana, pemerintah yang melihat tingginya pungutan liar oleh polisi di jalanan menaikkan gaji polisi 100%. Tentu saja maksudnya untuk menurunkan angka pungli oleh polisi. 

Pengumpulan data antara 2006-2012 oleh United States Agency for International Development (USAID) West African Trade Hub melibatkan 2.100 truk serta sekitar 45.000 kesempatan melakukan suap. Hasilnya justru mengecewakan. Angka pungli tidak turun. Dan parahnya, jumlah nilai uang yang dipungut justru makin tinggi.

Jakob de Haan, Erik Dietzenbacher, Văn bHà Le di tahun 2013 melakukan penelitian dengan data yang lebih akurat. Hasil akhirnya, pengaruh kenaikan gaji terhadap menurunnya korupsi hanya sekitar 0,35 poin, dari skala 0 hingga 6.

Studi dan pengalaman banyak orang juga menemukan bahwa kepuasan dari kenaikan gaji, atau penghasilan, tidak bertahan lama. Ini terutama disebabkan oleh kecenderungan orang untuk segera meningkatkan kebutuhannya begitu meningkat gajinya. Akhirnya, kenaikan gaji tidak memiliki daya dorong lebih lanjut pada semangat dan kinerja seseorang.

Kebijakan kenaikan gaji untuk menekan korupsi berasal dari asumsi bahwa orang korupsi karena gaji yang diterima kecil. Bagaimana dengan penjaga palang kereta api yang gajinya tidak seberapa, mau korupsi apa mereka? Begitulah juga dengan pejabat BUMN, hakim Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia yang korupsi, apakah gaji mereka kecil?

Tidak. Tidak ada korelasi besar kecilnya gaji dengan korupsi. 

Meskipun demikian, peningkatan penghasilan aparatur negara bukan kebijakan yang  sia-sia, asalkan dibarengi dengan mekanisme yang mendukung. Misalnya peningkatan penghasilan lewat insentif, ini bisa menjadi perangsang peningkatan kinerja yang efektif, termasuk pemberantasan korupsi. Peningkatan gaji yang berbasis kinerja, dan dilengkapi dengan kriteria yang terukur dan jelas, akan memiliki efek yang diinginkan.

Misalnya, seorang jaksa mendapatkan insentif sekian juta rupiah jika berhasil mengungkap kasus korupsi di wilayahnya, sedikitnya 5 kasus per triwulan. Insentif dilipatkan 100 persen jika yang ditangkap kepala daerah atau anggota DPR. Begitu juga dengan kepolisian, pemberian rangsangan berupa insentif yang dikaitkan dengan jumlah kasus yang bisa diungkap, atau penurunan angka kejahatan di wilayahnya, adalah insentif yang sangat efektif.

Apalagi jika insentif ini juga disertai dengan tekanan, atau punishment. Di Kalteng dan Kalsel misalnya, di sepanjang aliran sungai Barito, jika ada kayu tebangan liar yang bisa keluar dari hutan, maka setiap polsek yang dilewati kayu tersebut akan diganti kapolseknya. Ini cara yang efektif, mengikuti prinsip carrot and stick.

Dari uraian di atas, peningkatan penghasilan aparat negara akan memberi dampak positif jika diberikan dengan mekanisme yang tepat. Insentif yang mensyaratkan hasil, nilai tambah, akan merangsang peningkatan kinerja. Ia dipahami sebagai penghargaan atas prestasi kerja personal dan kelompok. Karena sudah terbukti, bahwa peningkatan gaji tanpa syarat tidak mendorong perbaikan.