Dalam upaya mengidentifikasi "media pers dan media abal-abal," Dewan Pers mengintrodusir verifikasi perusahaan pers dan pemberian barcode. Sebagai bagian dari tugas yang diamanatkan oleh UU Pers untuk mendata pers, dan untuk menegakkan pers yang profesional.


Rujukan Implementatif dari verifikasi adalah "empat peraturan" Dewan Pers, meliputi Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Penegakan empat peraturan ini telah diratifikasi oleh 17 pimpinan perusahaan pers dalam satu kesepakatan yang dinamai Piagam Palembang, pada 9 Februari 2010.


Perusahaan pers yang menandatangani Piagam Palembang berkomitmen untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab. Dewan Pers berharap perusahaan pers lainnya juga akan meratifikasi, selain perusahaan dari 17 grup media besar yang telah menandatangani. Program ratifikasi, verifikasi, dan pemberian barcode, semula akan dicanangkan (kick off) pada momentum "Hari Pers Nasional," 9 Februari 2017, di Ambon, namun ditunda setelah muncul kontroversi dan penolakan.


Problematik

Upaya Dewan Pers menuai kontroversi karena program pendataan yang bersifat suka rela kemudian terkesan menjadi mengikat dengan adanya verifikasi dan pemberian barcode (logo terverifikasi). Ajakan Dewan Pers ke berbagai jenis perusahaan media untuk mendaftar dan untuk diverifikasi mengundang pertanyaan, karena jika "tidak lolos" dinilai bukan perusahaan pers profesional.


Selain itu, pendataan dengan verifikasi dan pemberian label agak tidak lazim, karena pengumpulan data biasanya untuk mengetahui jumlah kuantitas. Dari kuantitas yang terdata dapat dianalisa, diolah, dan dipilah berdasarkan spesifikasi serta kualifikasi sesuai tujuan pendataan--berdasarkan metodologi yang terukur.


Mendata dan memverifikasi perusahaan pers dengan niat untuk mengidentifikasi kualitas jurnalismenya (mainstream atau abal-abal; karya jurnalistik atau hoax) bukan cuma tidak mudah, melainkan juga akan menimbulkan masalah, antara lain sebagai berikut:


Pertama, soal metodologi. Verifikasi pendataan mengacu pada 17 poin standar perusahaan pers yang dirumuskan Dewan Pers. Standar ini selain menetapkan syarat administratif, seperti berbadan hukum (penekanan pada bentuk PT), memiliki modal, mampu memberikan upah UMR, juga mensyaratkan hal-hal yang cukup abstrak, seperti memberikan perlindungan hukum dan mencerdaskan bangsa. 


Bagaimana Dewan Pers dapat memastikan 17 poin standar itu dilaksanakan oleh perusahaan yang terverifikasi? Bagaimana mengukurnya secara akurat dan obyektif? Apakah standar itu diberlakukan secara ketat untuk semua jenis perusahaan pers, baik cetak, penyiaran, maupun media online, baik yang baru atau yang lama? 


Kedua, soal garansi. Benarkah ada jaminan perusahaan pers yang lolos verifikasi akan selalu profesional, selalu menghasilkan jurnalisme berkualitas? Sebaliknya, media yang tidak lolos diragukan kemampuannya? Bagaimana dengan grup media yang memenuhi kriteria verifikasi, namun diketahui seringkali menjadi corong kepentingan politik si pemilik? 


Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi berkala Dewan Pers untuk memastikan sekian banyak perusahaan pers yang terverifikasi karya jurnalistiknya selalu sejalan dengan syarat dan maksud verifikasi? Apakah label terverifikasi memiliki masa kadaluwarsa?


Ketiga, soal konsepsi. Verifikasi-pendataan ini tertuju pada perusahaan. Namun jelas, sasaran utama sesungguhnya adalah produk jurnalistiknya. Dengan asumsi, hanya perusahaan pers profesional yang mampu menghasilkan produk jurnalistik berkualitas. Asumsi ini boleh jadi benar untuk jurnalisme era pra-milenium, ketika teknologi informasi masih analog. Ketika kualitas perusahaan menentukan produk.


Di era digital, produk tidak memerlukan perusahaan sebagaimana yang kita kenal di era analog. Ini terjadi pada semua sektor bisnis, bukan cuma pers--sering disebut dengan istilah "digital disruption." Perusahaan taxi tidak memiliki taxi (Uber); perusahaan telepon tidak memiliki telepon (skype); perusahaan media terbesar tidak membuat karya (facebook). 


Dengan demikian, upaya menerapkan verifikasi jurnalisme melalui pendataan perusahaan, dengan syarat formal, ibarat mengaplikasikan sistem analog ke teknologi digital. Kita tahu: Media mainstream tidak perlu, media on-line tidak terlalu peduli.


Identifikasi

Meskipun ditujukan ke semua jenis perusahaan pers, cukup jelas rasanya, sasaran verifikasi adalah media on-line, yang menurut Dewan Pers jumlahnya mencapai 43.000. Pers cetak cukup mudah diidentifikasi, sementara media penyiaran telah memiliki mekanisme verifikasi melalui perijinan frekuensi. Selain itu, pendataan perusahaan pers cetak sudah ditangani Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan media penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Media on-line belum tertangani.


Situasi media on-line memang terasa kacau dan membingungkan, generasi era analog belum sepenuhnya memahami situasi dan konsekuensi dari era digital. Pendataan media on-line (tanpa verifikasi) patut diapresiasi jika itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi publik untuk memahami peta, situasi, dan deskripsi media on-line dengan segala keunikan dan keragamannya.


Di era konvergensi media yang masih terus berkembang dan mencari bentuk, yang diperlukan adalah kajian, studi, atau analisis tentang media on-line yang komprehensif. Dewan Pers menyebut ada 43.000 media on-line, ini adalah data yang perlu diurai, diolah, dan dipilah untuk mengidentifikasi sejauh mana media on-line adalah medium bagi karya jurnalistik. Media apa saja yang berorientasi ke jurnalisme, jurnalisme warga, atau sekadar platform interaksi sosial--termasuk mengidentifikasi media on-line penyebar informasi bohong (hoax).


Di era banjir informasi saat ini, jurnalisme di media on-line harus bertarung dengan aneka ragam informasi yang mengalir deras. Jurnalisme akan tetap bertahan, karena ibarat makanan, ia paling bergizi. Namun di era serba cepat saji (on-line), makanan bergizi tinggi (jurnalisme) mungkin bukan preferensi sehari-hari. 


Di media on-line kualitas karya jurnalistik tidak identik dengan perusahaan. Sebagaimana restoran besar tidak menjamin selalu menghasilkan makanan bergizi, perusahaan pers besar juga tidak menjamin menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. 

Verifikasi pada perusahaan pers layaknya penerapan manajemen mutu perusahaan, semacam ISO 9001, namun agak kurang tepat untuk diterapkan pada karya jurnalisme.

Karena jurnalisme tidak lazim diverifikasi secara mekanis-administratif.


Alih-alih memverifikasi, kita bisa menilai karya jurnalistik. Dan itu cukup mudah dilakukan dengan rumusan baku 5W+1H, atau dengan merujuk sembilan elemen jurnalisme-nya Bill Kovach, atau mengupas aspek-aspek kesesuaiannya dengan kode etik. 


Memverifikasi adalah soal administrasi, menilai adalah soal substansi. Dewan Pers adalah lembaga yang diamanatkan untuk menilai karya jurnalistik. Menilai media atau "jurnalisme abal-abal" mudah dilakukan tanpa harus memverifikasi perusahaannya. Tidak lazim menilai jurnalisme dengan memverifikasi perusahaannya, kecuali itu dimaksudkan untuk urusan non-jurnalisme.


________

Penulis adalah Dewan Pengurus Yayasan Multimedia Adinegoro-Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS)