Advocate Assistant
1 tahun lalu · 221 view · 5 menit baca · Sejarah 81492.jpg
http://affant.deviantart.com

Memungut Teori, Paradigma dan Perspektif dalam Ke-bhinneka-an

Bhinneka merupakan kata dalam bahasa jawa kuno yang berarti beragam atau berbeda-beda. Dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal jargon “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari suatu kitab yang ditulis oleh Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit (abad 14). Kata dari Mpu Tantular itu tidak semerta-merta diusulkan lalu disepakati bersama oleh para pendiri bangsa ini. Meski Mpu Tantular saat itu merujuk pada hal yang menyangkut agama (hindu-budha) namun para pendiri bangsa membuat penafsiran kontekstual sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dan akan terus relevan seiring berjalannya zaman.

Perbedaan adalah hal yang lumrah, sunnatullah dan niscaya keberadaannya. Maka sejatinya perbedaan bukan lagi hadir untuk ditolerir tapi mesti diterima adanya sebagai sebuah ketentuan Ilahi. Orang lain bukanlah kita begitupun sebaliknya. Mesti diakui bahwa tidak mudah menyikapi suatu perbedaan secara bijaksana karena dalam diri manusia selalu ada hasrat hegemoni atau naluri untuk saling menguasai. Manusia sebagai binatang yang berpikir bakal tetap memiliki sifat (naluri) kebinatangan bahkan tidak menutup kemungkinan justru karena kemampuan berpikirnya ia lebih liar, buas dan berbahaya dibanding binatang (asli) lainnya.

Di mana pun berada kita bakal menemui perbedaan. Demi hukum keseimbangan, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Jika perspektif tersebut yang digunakan berarti Sama berpasangan dengan beda. Dalam pelajaran bahasa Indonesia keduanya adalah antonim atau kata yang saling berlawanan. Namun dalam payung semboyan ke-bhinneka-an keduanya bukanlah hal yang mesti dipertentangkan atau saling berlawanan karena sama akan merujuk baik dan beda akan merujuk pada indah.

Cukup ironis jika bangsa ini tiba-tiba diguncang dengan isu SARA, radikalisme, fundamentalisme dan hegemoni mayoritas. Debat tentang Negara sekuler, Negara agama & Negara federal telah selesai 72 tahun yang lalu sekarang konsepsi tentang hal tersebut sudah jelas adanya tinggal bagaimana mengisi dan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Adalah suatu kemunduran jika dalam era modern ini kita kembali ingin mengutak-atik hal yang telah disusun sedemikian rupa oleh founding fathers Negara ini.

Perjalanan bangsa ini sejak masih dilekatkan dengan istilah nusantara pun telah menunjukkan nilai toleransi. Sebagai contoh adalah penyebaran agama Islam di bumi nusantara. Para pedagang-pedagang Arab kala itu diterima dengan baik oleh pribumi karena menggunakan metode yang “Islam” dalam bersosialisasi yang membawa keselamatan. Saya tidak ingin membayangkan jika para penyebar Islam kala itu tampil dengan kegarangan dan sisi maskulinitas saja. Saya meyakini kalau Wali Songo di pulau Jawa serta 3 Datuk (patimang, ditiro, ribandang) di Sulawesi Selatan beserta para Wali lainnya menyebarkan agama Islam tentu tidak lepas dari sisi toleransi. Saya percaya agama lain pun demikian.

Para tokoh yang terlibat dalam BPUPKI dan The Founding Fathers pun berasal dari latar belakang pendidikan, suku dan agama yang berbeda. 72 tahun yang lalu perbedaan latar belakang primordial telah dimakan mentah oleh para pendahulu kita demi kepentingan berbangsa dan menjadi Negara merdeka sebagaimana trisakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara social budaya.

Setiap Negara di dunia ini memiliki perasaan kebangsaan. Jika ada yang melukai perasaan kebangsaan tersebut maka akan muncul naluri berlawan untuk menyembuhkan dan melindungi. Di Indonesia pancasila hadir sebagai ideologi Negara dan demokrasi sebagai sistem politik serta berbentuk Negara kesatuan dalam tubuh republic. Ketiganya telah menjadi perasaan kebangsaan yang dikonstruksi dari sejarah. Jadi jika ada suatu kelompok yang ingin melukai atau bahkan mencabik, maka rakyat yang direpresentasi oleh pemerintah akan memunculkan naluri berlawan untuk melindungi perasaan berkebangsaan untuk tetap baik-baik saja.

Pada kisaran tahun 1970-an Amerika Serikat kala itu kebanjiran imigran yang berdiaspora dari Afrika, Eropa dan Asia. Para imigran tersebut membawa tradisi dan budaya lokalnya ke AS. Masyarakat AS pada saat itu khawatir dan cemas oleh desakan sosio-kultur baru. Rasisme sangat kental pada saat itu terlebih antara kulit putih dan kulit hitam. Namun seiring berjalannya waktu dan kemampuan warga AS untuk menerima perbedaan maka isu konflik yang menyangkut hal primordial dapat teredam. Saya mengambil contoh AS karena Negara tersebut adalah Negara yang juga cukup kental isu SARAnya. Kalau memang kita sulit untuk menggali sejarah bangsa sendiri, tidak ada salahnya melihat contoh kasus pada Negara (besar) lain. Namun alangkah bagusnya jika kita kembali mencermati kutipan Bung Karno yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah).

Indonesia telah berada dalam fase perebutan makna. Saya meminjam kalimat tersebut dari pernyataan salah seorang budayawan Makassar bernama Alwy Rachman. Kalimat tersebut cukup nyaman tersimpan dalam benak saya. Belakangan ini seolah terjadi perebutan makna antara kaum muda dan kaum tua dalam menyikapi kehidupan bernegara. Keduanya saling berebut makna untuk diklaim sebagai kebenaran yang mesti diikuti. Mengapa kita tiba-tiba kehilangan makna dalam persatuan ? mari kita renungkan bersama.

Indonesia adalah Nation state atau Negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa di mana berbangsa merujuk pada lokalitas. Untuk menjaga keutuhan Negara maka lokalitas mesti digiatkan dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan local yang diiringi dengan basis pendidikan untuk membangun bangsa dan Negara. Sederhananya, dari hal sekitar untuk menuju hal yang sangat luas. Dari beberapa ungkapan yang diklaim sebagai data penelitian, semakin ke kawasan timur Indonesia maka semakin tipis lapisan pendidikan. Sulawesi diklaim lapis terdidiknya baru sampai pada lapis ke dua dan Papua lapis pertama pun masih tak karuan. Lapis terdidik yang dimaksud jika kakek kita (generasi muda) telah mengenyam pendidikan formal berarti kita adalah lapis ke tiga namun jika baru kita yang mengeyam pendidikan maka pendidikan baru berada pada lapis pertama.

Konsekuensi dari tipisnya lapisan terdidik adalah rentan terjadi konflik dan sangat rentan dimainkan oleh aktor intelektual dalam mencapai suatu misi kepentingan (politik). Logika sederhananya adalah bagaimana bisa sehat berpolitik dengan keadaan lapis terdidik yang sangat tipis. Meski tidak dimunculkan, Sulawesi diklaim sebagai daerah darurat konflik karena merupakan jangkar sosio-kultur bagi daerah di kawasan timur. Apabila jangkarnya goyang maka akan terjadi kegalauan dan guncangan arah.

Konflik yang belakangan terjadi tidak lebih dari tipuan politik. Istilah sosiologis yang kerap digunakan seperti mayoritas & minoritas seringkali melahirkan dikotomi dan bahkan seolah cukup jahat dengan klaim hegemoni mayoritas. Padahal jika ditinjau dengan filosofis(filsafat) maka tidak ada mayoritas dan minoritas yang ada hanyalah tunggal, tunggal yang banyak. Dalam era dominasi teks dunia maya, seringkali kita diprovokasi dengan sebaran-sebaran hoax. Parahnya adalah kita kerap tidak mencermati dan menganalisis terlebih dahulu lalu dengan spontanitas langsung turut terlibat dalam memperkeruh konflik dan menjadi bagian kecil di antaranya. Sederhananya, barangkali kita kehilangan teori, paradigma dan perspektif untuk menganalisis objek atau jangan-jangan kita malah belum pernah menemukan hal itu.

Artikel Terkait