Desain sistem Presidensial yang dipilih oleh Indonesia memiliki tujuan untuk membangun tatanan demokrasi dengan stabilitas politik yang kokoh. Dalam perjalanannya, tujuan membangun stabilitas politik dalam rezim demokrasi ini tidak selalu terjadi. Praktik sistem presidensial pada realisasinya dapat terjebak pada praktik demokrasi delegatif yang ditandai oleh pemusatan kekuasaan Presiden yang berjalan tanpa kontrol yang kuat.

Selain itu, hubungan ketegangan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang terus terjadi berakibat kepemimpinan Presiden yang labil dalam mengkonsolidasikan dukungan, bahkan krisis kepercayaan atas integritas kepemimpinan dari lembaga eksekutif. Apabila membaca kecenderungan yang berlangsung dalam politik di Indonesia saat ini, kecenderungan terakhir ini sepertinya menjadi tantangan bagi sistem politik di Indonesia.

Beberapa akademisi, seperti Arend Lipjhart (1984), Andrew Heywood (2002), Scott Mainwairing (1990) mengutarakan karakteristik utama dari sistem presidensial, yaitu pertama, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, baik presiden maupun legislator dipilih oleh rakyat sehingga memunculkan legitimasi kelembagaan dari rakyat yang berimbang.

Ketiga, lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan. Keempat, presiden tidak dapat membubarkan institusi lembaga parlemen. Sehingga kedua lembaga tersebut memiliki keseimbangan dalam relasi di antara keduanya.

Mengamati faktor di atas, salah satu kemajuan dalam praktik sistem presidensialisme di Indonesia adalah keberhasilan untuk menerima mekanisme demokrasi sebagai aturan main bersama yang ditopang oleh kemauan secara bertahap dari militer untuk tidak terlibat dalam arena politik formal. 

Kondisi inilah yang membuat sistem presidensial di Indonesia relatif dapat lepas dari ancaman pembalikan dari kondisi demokrasi yang didorong oleh kudeta kaum militer dan kekuatan politik yang tidak sabar akan ketegangan politik antar institusi.

Dinamika politik Indonesia yang muncul sejak awal tahun 2009 mengarah pada kecenderungan yang berbeda. Kesadaran politik yang tengah tumbuh dan bangkit di kalangan masyarakat sipil di Indonesia memunculkan antusiasme dan kesadaran publik untuk melakukan kritik dan kontrol terus menerus terhadap berjalannya kekuasaan.

Realitas “rumah kaca” kekuasaan, (yaitu fenomena ketika rakyat sebagai penonton bisa secara transparan melihat segala tindakan mereka, tapi amat sulit sekali untuk menyentuh, berkomunikasi, dan mengawasi tindak-tanduk para elite politik) publik secara perlahan sadar akan realitas tersebut dan hadir berpartisipasi untuk memperlihatkan “power politics” mereka, memantau setiap momen-momen politik yang berlangsung.

Kondisi munculnya kesadaran politik baru di kalangan masyarakat sipil di Indonesia memberikan pengaruh pada partai politik maupun lembaga legislatif. Lembaga legislatif yang berbasis partai politik, dan partai politik yang dipaksa untuk mendengar suara rakyat dan konstituen, perlahan-lahan mulai bangkit menjadi kekuatan pengimbang dari lembaga kepresidenan.

Karakter Kepemimpinan Presiden

Terkait dengan persoalan sistem presidensial di Indonesia, agaknya persoalan utamanya bukanlah pada ancaman delegative democracy maupun ancaman kudeta militer, namun lebih pada performa dan kokohnya lembaga presiden dalam menjaga stabilitas politik. Persoalan dari sistem presidensial di Indonesia dalam kondisi adalah pada karakter kepemimpinan dari presiden di Indonesia.

Ada fenomena aneh dalam proses politik di Indonesia pasca Pilpres 2014 khususnya polarisasi parlemen antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat menjadi tantangan terberat yang sulit dihindarkan pemerintahan Jokowi dan sampai pada akhirnya Presiden Jokowi mampu membangun koalisi gemuk yang mendominasi parlementer tidak berbuah pada keberhasilan Presiden dalam mengkonsolidasikan tatanan politik dan membangun stabilitas politik dalam koridor sistem presidensial.

Runtutan kasus pun terjadi. Seperti, benturan antara KPK dan kepolisian, TNI AD yang terkesan meletakan Presiden sebagai warga kehormatan, Polri yang tidak menganggap Presiden, korupsi yang menggurita, sampai pada kasus saham Freeport yang mengguncang integritas pemerintahan adalah bukti dari fenomena tersebut. Dalam konteks inilah pemahaman akan perangkat institusional yang dipilih dalam penataan sistem politik sangat berhubungan dengan karakter kepemimpinan dari Sang Presiden.

Setidaknya ada beberapa hal yang patut untuk dicermati terkait dengan relasi antara karakter kepemimpinan dan sistem presidensial yang menjadi fondasi dari pemerintahan Indonesia. Pertama, bahwa melampaui kemampuan untuk melakukan komunikasi dan kompromi politik yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan sistem presidensial untuk membangun stabilitas politik (Jose Antonio Chiebub 2007; Firman Noor 2009).

Dalam konteks benturan kasus Polri dengan KPK misalnya, Presiden Jokowi terbukti memiliki sense of crisis yang lemah. Kondisi politik yang krisis direspons oleh Presiden Jokowi secara lamban, seakan tidak ada krisis apa-apa, dan respons yang muncul ketika situasi mendesak adalah melemparkan tanggung jawab kepada pembantunya terhadap persoalan tersebut.

Langkah politik seperti ini justru mengikis popularitas Jokowi sebagai presiden yang mampu menyelesaikan persoalan secara sigap. Sementara dalam konteks koalisi partai politik yang mendukung presiden, kelambanan dan keengganan untuk mengambil tanggung jawab politik melemahkan dukungan di internal koalisi itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan apabila kita dapati bahwa partai-partai politik pendukung Presiden berbalik arah dan mengambil posisi sebagai kekuatan oposisi terhadap Jokowi.

Kedua, stabilitas politik dalam sistem presidensial yang didukung oleh koalisi pemerintahan yang kuat dibangun dalam asumsi keberhasilan Presiden dalam membangun tatanan koalisi yang solid ketika mendukungnya baik di dalam eksekutif maupun di lembaga legislatif.

Dalam konstruksi kelembagaan presidensial seperti ini, diharapkan terjadinya reduksi ketegangan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang sama-sama merasa mendapatkan legitimasi penuh dari rakyat. Sejauh ini, persoalan pemerintahan Presiden Jokowi adalah kegagapan membangun integritas politik membuat partai-partai yang pada awalnya adalah bagian dari koalisi pemerintahan terkadang berpaling dan membangun manuver-manuver politik yang justru menekan Presiden Jokowi.

Ketiga, faktor lemahnya kepemimpinan Presiden dan realita sistem presidensial kita juga diperparah oleh tidak responsif dan artikulatifnya Presiden dalam menyambut tekanan politik dari kekuatan masyarakat sipil sebagai bagian dari kekuatan oposisional di luar sistem politik.

Fenomena ini sebenarnya sudah mulai dipertanyakan saat Presiden menunjuk HM Prasetyo yang berasal dari politikus Partai NasDem mengangkatnya sebagai Jaksa Agung. Pertanyaan pun kembali muncul ketika Presiden menyodorkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara RI ke DPR. Tak berselang lama, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK menjadi titik balik dukungan masyarakat sipil terhadap Presiden Jokowi. Euforia terhadap sosok Presiden Jokowi yang dinilai menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia mulai sirna.

Para aktivis dan pegiat antikorupsi menilai, Presiden tak sepenuhnya berada di belakang KPK ketika lembaga antirasuah itu diserang balik oleh polisi setelah penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam periode ini, kepemimpinan Jokowi tidak sensitif terhadap tekanan politik dari masyarakat sipil.

Presiden Jokowi terlihat takut dengan tekanan publik, ketakutan itu dikhwatirkan akan membuat Presiden Jokowi lemah. Kemudian, Jokowi akan tunduk kepada kepentingan-kepentingan di sekitarnya.

Presiden merasa bahwa dukungan rakyat masih tinggi seperti pada saat dia dipilih, sementara ia tidak membaca merambatnya suara-suara kekecewaan dan tuntutan agar Presiden sigap dalam merespons  setiap permasalahan yang terkait dengan integritas kepemimpinannya.

Setelah membaca ketiga faktor tersebut, maka sepertinya sangatlah jelas, bahwa kemampuan Presiden dalam menghadirkan karakter virtue dalam kepemimpinan sangatlah penting dan hal itu akan membantu dirinya mengkonsolidasikan modal-modal politik yang telah ia kumpulkan.

Setidaknya ada tiga hal ancaman kedepan yang akan dihadapi oleh lembaga kepresidenan apabila Presiden Jokowi tidak segera mengubah karakter kepemimpinannya menjadi lebih kuat dan berintegritas dan hanya mengandalkan kemampuan berkompromi dengan elite-elite politik, yaitu:

Pertama, Presiden akan menghadapi tekanan dari elite partai-partai politik untuk selalu bertransaksi memasukkan kepentingan-kepentingan politik mereka. Tanpa ketegasan kepemimpinan Presiden, maka jabatan publik seperti Menteri selanjutnya hanya akan menjadi proses bongkar-pasang pemerintahan yang tidak berkesudahan untuk memuaskan kepentingan politik dari elite-elite politik.

Kedua, kepemimpinan Presiden yang memiliki kelemahan pada karakter memimpin dan integritas politik, akan memudahkan kekuatan-kekuatan politik untuk melakukan strategi berulang-ulang melalui lembaga parlemen untuk melakukan ‘ancaman politik’ kepada Presiden melalui proses-proses politik yang mengarah pada proses impeachment atau pemakzulan politik selama periode kepemimpinannya.

Hal ini akan melemahkan lembaga kepresidenan untuk menjalankan pemerintahannya secara stabil dan efektif untuk mendeterminasi kebijakan-kebijakan politik yang mereka lakukan. Lembaga eksekutif akan banyak tersandera oleh manuver dan aksi-aksi politik yang memanfaatkan kelemahan integritas memimpin dari presiden sendiri yang berujung pada lemahnya performa dari lembaga kepresidenan.

Ketiga, ancaman terpenting dari lemahnya integritas presiden dalam sistem presidensial adalah terkikisnya dukungan politik dari masyarakat sipil, dan melemahnya kepercayaan rakyat bahwa Presiden akan dapat menjalankan kepemimpinan dengan performa prima dalam masa kepemimpinan sampai 2019.

Apabila hal ini yang terjadi maka dapat kita prediksi bahwa lima tahun kepemimpinan Jokowi hanya akan melahirkan sistem presidensial limbung yang selalu terengah-engah dalam menerka dan menyesuaikan dengan dinamika politik yang tengah berlangsung.

#lombaesaipolitik