Uraian ini saya buat sebagai respons atas tulisan "Politisasi Survei" yang ditulis oleh mas Septa Nuril Fahmi beberapa waktu lalu di sini. Ketidakhadiran beliau di sesi rilis survei kami, PT. Grup Riset Potensial (GRP), Senin (16/1) minggu lalu, mungkin menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pertanyaan beliau, belum bisa dijawab oleh kami.

Namun kami bersyukur, melalui media yang budiman ini, klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kami jawab sesegera mungkin.

Mas Septa, sebelum kami menjabarkan lebih jauh mengenai metodologi yang kami gunakan dalam menelaah peta elektabilitas para pasangan calon di Pilgub DKI 2017 ini, mungkin lebih baik kami memperkenalkan terlebih dahulu siapa kami, dan di mana posisi kami berdiri hari ini. Saya rasa ini cukup penting, untuk kemudian menjelaskan kepada Anda keberpihakan kami selama ini.

Sebagai sebuah lembaga riset pemasaran yang telah berdiri selama 22 tahun (terbentuk tahun 1994) di Indonesia, kami telah cukup panjang mencicipi asam garam dunia market research, maupun survei politik. Jauh sebelum lembaga survei politik lahir dan tumbuh subur di Indonesia, pada tahun 2001 silam, kami telah memulai tonggak survei elektabilitas di Indonesia. Terkait hal ini, boleh Anda bandingkan dengan periode kemunculan lembaga-lembaga survei yang lain.

Pada waktu itu, kami memang tak menggunakan diksi elektabilitas, untuk memahami seberapa besar pengaruh keterpilihan calon pemimpin yang hendak mengikuti kontestasi politik, seperti Pilkada dewasa ini. Saat itu, kami lebih senang untuk menggunakan istilah Public Confidence Index (PCI), dalam menunjukkan kecenderungan sikap memilih masyarakat.

Mungkin mas Septa juga mafhum, pada tahun 2001 sistem pemilihan langsung belum terjadi seperti sekarang ini. Maka dari itu, kami mengamati elektabilitas Megawati Soekarnoputri pada saat itu, menduduki posisi teratas jajaran calon pimpinan nasional, sesuai kehendak masyarakat. Tapi memang, sesudah momentum itu kami menarik diri dari gelanggang survei politik. Pada akhirnya kami lebih masyuk untuk bergelut di bidang riset pemasaran.

Rekam jejak kami di dunia riset pemasaran memang tak setenar nama-nama lembaga riset pemasaran internasional lain, semisal AC Nielsen. Namun beberapa mitra kerja kami di bidang ini, tidak bisa dianggap sepele. Kami setia menemani Indosat dalam penyediaan data-data yang dibutuhkan, selama hampir delapan tahun lamanya.

Pun dengan Bank Indonesia, yang turut menjadi client tetap kami hingga hari ini dalam meriset harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Sisanya, saya rasa Anda bisa googling untuk informasi lebih lanjut.

Latar Belakang Turun Kembali di Politik

Mas Septa, sebagai salah satu lembaga riset senior di Indonesia, kami turut prihatin akibat tragedi 2014. Gaduhnya perpolitikan nasional akibat Pilpres dan polarisasi politik yang terasa hingga hari ini, akhirnya merembet pada turunnya muruah lembaga riset di mata masyarakat.

Hadirnya lembaga survei yang awalnya menciptakan optimisme publik akan lahirnya sumber informasi netral, sekarang menjadi ternoda akibat segelintir ulah tercela oknum-oknum yang mengatas namakan lembaga riset. Seolah-olah mengadakan riset itu sebuah perkara mudah. Hanya menyusun segugus pertanyaan di kuesioner, lantas menyebarkan para interviewer di lapangan, maka proses survei telah rampung dilaksanakan.

Terlebih lagi, adanya fakta bahwa beberapa lembaga survei tergadaikan oleh sejumlah uang dan keberpihakan politis, membuat kami selaku pemain lama di sektor ini merasa terlecehkan. Karena bagi kami, proses melakukan sebuah riset tak sesederhana itu. Dan tak semudah melacurkan kaidah akademis untuk hal-hal berbau politis.

Kegeraman kami bertambah, seiring dengan berbagai polemik yang terjadi menjelang Pilgub DKI 2017 ini bergulir. Derasnya pemberitaan negatif terkait Pilgub kali ini, dan ragam manipulasi data yang dilontarkan oknum-oknum pendulang suara calon tertentu, membuat zona nyaman kami terhenyak. Sebagai salah satu aktor utama di bidang riset, naluri akademis kami bangkit.

Tujuan kami jelas, untuk kemudian mengawal Pilgub DKI 2017 berlangsung secara baik, adil, dan terlebih lagi dijalankan secara benar. Sebagai sumbangsih kami kepada warga Jakarta, dan sebagai pertanggung jawaban akademis kami, kebenaran yang kami maksud bisa dilalui dengan penyediaan data-data dan informasi yang valid, dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai kaidah akademik yang berlaku secara umum.

Untuk itulah kami hadir hari ini. Melalui prosedur yang telah diatur secara legal, maka dengan kebulatan tekad dan semangat akademis itulah, kami mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, sebagai lembaga survei yang resmi tercatat untuk menyelenggarakan quick count di tanggal 15 Februari nanti.

Menggugat Metodologi Lembaga Survei Politik

Dalam perspektif kami, metode yang selama ini jamak dipakai oleh berbagai lembaga riset politik yang ada, belum dapat digolongkan ke dalam kategori memuaskan. Menurut kami, metode multistage random sampling, tidak cukup representatif dan akurat dijadikan acuan dalam menilik peta elektabilitas dibanding metode yang kami usung, yakni stratified systematic sampling. Untuk itulah, saya membuat tulisan "Membedah Metodologi Lembaga Survei Politik".

Terkait komponen penelitian yang kami susun, kami meyakini bahwa kondisi majemuk masyarakat Jakarta, perlu distratifikasi terlebih dahulu melalui variabel-variabel yang kami pilih. Landasan kami memilih variabel-variabel tersebut, sejatinya lebih kepada alasan sosiologis masyarakat Jakarta yang tentunya memiliki karakteristik masing-masing.

Saya jelaskan satu per satu variabel-variabel apa saja yang kami masukkan ke dalam komponen riset kami. Pertama, proporsi jumlah penduduk Muslim. Hal ini kami masukkan, karena dalam pandangan kami, yang juga sudah saya jabarkan melalui tulisan "Hantu Primordialisme di Pilkada DKI", perlu mendapat perhatian penting.

Kedua, variabel kepadatan penduduk dan luas wilayah. Mas Septa jelas mafhum, bahwa pilihan politik di antara masyarakat dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang juga berarti bahwa interaksi sosialnya cenderung tinggi, akan jauh berbeda dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah, di mana interaksi sosialnya juga tergolong rendah. Kami jadikan ini sebagai salah satu acuan dalam melihat pengaruh keterpilihan terhadap kandidat.

Ketiga, variabel sex ratio. Faktor ini juga kami anggap penting untuk melihat sejauh mana perbandingan proporsi jenis kelamin, di daerah yang kami jadikan sample penelitian. Keempat, variabel tingkat pendidikan S-1. Tentunya mas Septa juga dapat memahami alasan kami memasukkan faktor ini ke dalam variabel penelitian.

Kelima, strata pekerjaan (TNI/Polri/PNS). Kami berasumsi, bahwa salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, setidaknya dipengaruhi oleh elemen ini. Dan terakhir, adalah variabel proporsi pekerja informal dan pekerja kantoran. Tentu kita juga semua dapat memaklumi, bahwa pilihan politik bagi para pekerja informal akan memiliki kecenderungan berbeda dengan pekerja kantoran.

Enam variabel itulah yang kami jadikan fondasi bagi penentuan lokus penelitian kami. Di sini saya ingin terangkan, bahwa kami memilih lokus Kelurahan sebagai zona sentral riset, berdasar kepada presentase 10% dari total Kelurahan yang ada di DKI Jakarta, yakni 267. Maka dari itulah, jumlah 27 kelurahan, menjadi angka yang relevan untuk dijadikan patokan jumlah.

Dengan sebaran 100 responden di setiap Kelurahan, maka total dari jumah sample kami sebesar 2.675. Jumlah sample yang amat banyak tentunya, bila Anda bandingkan dengan lembaga survei yang lain. Maka dari itu, margin of error yang kami tetapkan sebesar 2% saja. Untuk angka ini juga, bisa Anda bandingkan dengan lembaga lainnya.

Adapun pemilihan Kelurahan, kami lakukan dengan menyortir daftar Kelurahan yang ada di seluruh DKI Jakarta sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), dan kami cocokkan dengan variabel-variabel tersebut. Daftar kelurahan mana saja yang kami jadikan sampling  beserta proporsi variabel yang kami maksud, dapat Anda unduh di sini.

Sampai sini saya ingin jelaskan terlebih dahulu kepada Anda, mas Septa. Bahwa tidak pernah ada lembaga riset politik yang melakukan hal sejernih ini. Coba sesekali Anda minta daftar kelurahan di mana salah satu lembaga riset itu melakukan survei, sudah barang tentu takkan pernah mereka ungkapkan.

Teknis Pengambilan Data

Para interviewer kami di lapangan, sudah terbiasa menggunakan aplikasi dalam gawai untuk memperoleh data. Sejak lima tahun belakangan, kami menciptakan sebuah aplikasi survei bernama Mobile Survey Application (MOSAIC), yang kami kembangkan sendiri untuk menunjang kinerja.

Setelah daftar Kelurahan ditentukan (sesuai data BPS dan variabel-variabel penelitian), para interviewer kami di lapangan akan membagi proporsi Rukun Warga (RW) yang ada, dengan pengambilan jumlah responden. Jadi, bila di satu kelurahan terdapat lima RW, maka dari masing-masing RW akan didapat 20 responden.

Mekanisme penentuan responden, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan sistematis. Hal yang pertama kali dilakukan pewawancara adalah mendatangi rumah ketua RW setempat, untuk kemudian mengambil responden lainnya dengan melompat 3 rumah ke kiri ataupun ke kanan, sesuai nomor rumah bertingkat.

Jadi, bila nomor rumah ketua RW adalah 15, maka tiga rumah setelahnya (entah ke kanan atau ke kiri) yakni nomor 18 lah, yang kelak dijadikan responden. Ketentuan sistematis itulah yang kami jalankan secara bertahap, hingga jumlah responden di lokasi tersebut memenuhi target yang telah ditentukan.

Sebagai informasi tambahan saja, bahwa data yang dikirimkan oleh para pewawancara ke server di kantor pusat, bukan saja data mentah berupa lampiran jawaban atas pertanyaan dalam gawai. Namun juga meliputi data foto, lokasi koordinat GPS, dan rekaman suara saat wawancara berlangsung. Hal ini kami percaya, dapat mengurangi potensi kecurangan timbulnya fake interview, di samping memudahkan kinerja tim quality control dalam melakukan validasi data.

Sampai sini, Anda paham ya, mas Septa?

Analisis Data

Tahapan selanjutnya, setelah data terkumpul dan terverifikasi oleh quality control, maka proses analisis data merupakan langkah berikutnya. Data yang terkumpul, kami olah sedemikian rupa, sehingga memunculkan angka-angka dan analisis mendalam. Hasil dari olahan tersebut, kemudian kami masukkan ke dalam sebuah formulasi statistika, bernama regresi multinomial logit, untuk dilakukan model pendugaan terhadap populasi.

Hal ini memang jarang, dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga survei politik lainnya. Lazimnya, mereka hanya menampilkan data hasil riset di area sampling yang telah ditentukan. Maka sebab itulah, angka 46,4% keunggulan pasangan AHY-Sylvi, terlihat mencolok dibandingkan angka elektabilitas yang dirilis lembaga survei politik lain. Oleh karena telah mengalami proses pendugaan regresi multinomial logit.

Dan setelah data tersebut berhasil kami olah, maka rilis hasil survei ini kami sampaikan ke publik. Publik pun boleh mengakses data-data yang kami punya, seperti data Kelurahan mana yang dijadikan sample, hingga peta elektabilitas per-Kelurahan di seluruh DKI Jakarta hasil regresi multinomial logit tersebut, dengan terlebih dahulu meminta akses server kepada contact person yang kami cantumkan saat rilis dilaksanakan.

Andai saja kami merupakan lembaga survei pesanan salah satu calon tertentu, sudah barang tentu akses terbuka yang kami terapkan kepada publik, merupakan penyalah gunaan kode etik internasional bagi lembaga riset, dan pihak client yang membayar, tentunya akan menggugat lembaga riset yang menyebarkan hasil risetnya kepada pihak lain. Dengan kenyataan tersebut, kami ingin membuktikan bahwa survei yang dilakukan bukan atas pesanan suatu pihak.

Mudah-mudahan paparan ringkas saya mengenai profil, maksud-tujuan, dan metodologi yang digunakan oleh kami, PT. Grup Riset Potensial, dapat memuaskan kegelisahan akademis Anda, mas Septa Nuril Fahmi, dan juga memenuhi tuntutan publik agar transparansi serta kaidah-kaidah statistik yang dijalankan para lembaga survei dapat dipahami dengan baik.

Salam hangat.