2 tahun lalu · 177 view · 5 min baca · Politik ftd-320px.jpg
tellectual.com/Freedom-to-Doubt.html

Mempertanyakan Independensi

Refleksi Freedom to Doubt

Karlina Supelli, dosen pascasarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pernah berkata pada salah satu sesi kelas Extension Course tentang pertarungan iman antara Tuhan dan ilmu sains. Secara sederhana Karlina Supelli menyimpulkan, perbedaan sudut pandang antara agama dan sains pada masa lalu yang membuat banyak benturan antara teolog dan ilmuwan sesungguhnya adalah pertarungan masing-masing pihak mencari kebenaran ilmiah.

Masalah pertarungan mencari kebenaran ilmiah ini tiba-tiba membayangi batin penulis saat melihat baliho-baliho dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang meminta warga DKI Jakarta segera mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 mendatang.

Sebagai warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, penulis pun melihat lagi tiga pasangan kandidat yang sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI 2017. Mereka adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan petahana diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Ada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan ketiga ada Agus Yudhoyono dengan Sylviana Murni yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hiruk pikuk pro dan kontra, kritik dan apresiasi atas tiga kandidat ini sudah meramaikan media sosial. Dengan segala kegaduhan itu, penulis pun baru menyadari ketiga pasangan kandidat itu tidak ada yang berdiri sebagai kandidat independen.

Iseng, penulis mencoba berdiskusi dengan dosen-nya.

“Pak, gimana nih Pilkada DKI tidak seru, tidak ada kandidat independen lagi. Dulu masih ada Pak Faisal Basri, sekarang sudah tidak ada. Bagaimana nih?”

Beginilah jawaban sang dosen kepada penulis.

“Ya kamu jangan tanya saya, tanyalah kepada Ahok yang awalnya mau maju dari jalur independen mengapa sekarang mau diusung partai?”

Mendengar itu penulis hanya bisa tersenyum kecut. Ah, iya, mengapa harus maju melalui jalur partai? Tak pelak kondisi itu mengingatkan penulis pada beberapa komentar kawan-kawan muda melalui pesan singkat di media sosial. Kawan-kawan penulis mengungkapkan kekecewaannya karena calon gubernur petahana itu akhirnya maju melalui jalur partai. Rasanya, sia-sia saja kawan-kawan muda mengumpulkan KTP untuk Ahok.

Penulis juga iseng berdiskusi dengan ayahnya.

“Pap, gimana nih, kita ikut Pilkada DKI tidak? Kita harus daftar urus segala administrasi kalau mau ikut. Tapi kok tidak asik ya, Pilkada tahun depan tidak ada kandidat yang independen.”

“Ya itulah. Makanya, kok jadi tidak semangat ikut Pilkada. Golput saja kali, tidak ada senyawa baru yang dihadirkan pada Pilkada kali ini,” jawab ayah penulis.

MENAKAR INDEPENDENSI

Diskusi singkat itu justru membawa penulis terlempar jauh pada masa ketika masih ada orang seperti Faisal Basri yang nekat maju sebagai calon Gubernur DKI dari jalur independen. Sekalipun tidak jadi gubernur, setidaknya, Faisal Basri pernah menorehkan sejarah keberanian nekat maju secara independen.

Sepengetahuan penulis, sekalipun Faisal Basri tidak kembali maju untuk Pilkada tahun depan, Faisal sudah memberikan KTP-nya untuk mendukung petahana, yaitu Ahok, saat masih ingin maju secara independen dengan bantuan Teman Ahok.

Agar tak ahistoris, kita perlu mengingat pada awal 2016 ketika Ahok hendak maju melalui jalur independen dalam Pilkada mendapatkan sejumlah hambatan. Sebelumnya, sempat muncul keinginan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperberat syarat calon perseorangan atau menurunkan syarat bagi calon yang diusung partai politik.

Caranya dengan merevisi UU Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).

Awalnya pada Pasal 41 UU Pilkada menyebutkan pengusung pasangan calon kepala daerah harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah terdaftar dalam DPT pemilu/pilkada sebelumnya.

Banyak pihak menilai Pasal 41 UU Pilkada membatasi kebebasan warga negara memilih. Logikanya, bagaimana mungkin pemilih perdana, alias pemilih pemula telah terdaftar dalam Pilkada sebelumnya? Jika aturan itu dipaksakan maka pemilih muda terancam gagal berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Singkat cerita, akhirnya DPR dan pemerintah sepakat syarat bagi calon perseorangan maupun parpol tidak berubah. Calon independen cukup mengumpulkan KTP 6% sampai 10% dari jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk partai politik atau koalisi gabungan partai politik harus meraih 20% suara atau 25% kursi DPRD untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakilnya.

Teman Ahok dan gerakan relawan lain jelang Pilkada tahun depan memang cenderung beruntung. Jika kita kembali mengintip cerita perjuangan jalur independen yang ditempuh oleh Faisal Basri lebih fantastis. Bagaimana tidak, Faisal Basri dinyatakan tidak lolos dalam uji verifikasi faktual. Pasalnya, dukungan KTP untuk Faisal berkurang hampir separuh dari KTP yang dikumpulkan.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada 2012 yang diakses penulis melalui Republika.co.id, pasalnya dari 422.938 dukungan awal yang diserahkan Faisal Basri, yang memenuhi syarat hanya 216.584 dukungan atau sekitar 51,21%. Data tersebut menunjukkan jumlah dukungan yang harus mereka penuhi kembali adalah sebanyak 190.756 dukungan.

Faisal Basri sendiri mengakui langkah yang ditempuhnya 2012 adalah sebuah sikap politk untuk mengoreksi arogansi partai politik. Calon independen adalah check and balances. Nah, pertanyaan penulis sederhana. Dengan kondisi saat ini dimana tiga pasang kandidat yang maju diusung oleh partai politik, bolehlah kita memasang keragu-raguan, dimana koreksi atas arogansi partai politik?

Di manakah fungsi check and balances? Ataukah mungkin partai politik memang seyogyanya adalah jalur utama pencapaian kekuasaan? Dengan demikian penulis harus mengakui partai politik masih menjadi pilar demokrasi meskipun kondisi saat ini sebagian partai politik tak lagi mewarisi semangat etika berpolitik yang bersih.

Penulis pun berselancar kembali pada website Teman Ahok, relawan yang awalnya ngotot hendak mengusung Ahok secara independen. Websitenya sudah berubah menjadi sangat elegan bernuansa oranye dengan menampilkan kesan semangat baru untuk mengusung Ahok menjadi gubernur pada periode berikutnya. Padahal penulis ingat jelas ada beberapa artikel dan tulisan pada website itu yang begitu idealis mempertahankan Ahok sebagai calon independen.

Mungkin demikianlah politik, begitu dinamis, dan anak muda seperti penulis diminta ikut berlari menangkap jejak-jejak. Lengah sedikit saja, ketinggalan berita, sulit memaknai narasi politik. Fenomena Pilkada DKI 2017 ini membawa penulis teringat pada bagian penutup kuliah Karlina Supelli, manusia harus memiliki keragu-raguan pada segala sesuatu agar mampu memaknai sesuatu. Freedom to doubt namanya.

Mungkin segala pola ini membuat penulis sendiri kesulitan memaknai apa itu hakikat dari perjuangan politik melalui jalur independen ketika partai politik memasuki fase krisis yang tak mampu membidani lahirnya pelaku-pelaku partai atau kader partai baru. Sekarang penulis juga bertanya kepada yang membaca, apakah kamu juga tengah meragukan kekuatan independensi?

Sumber:

Syarat Calon Independen dalam RUU Pilkada Tak Jadi Diperberat. Kompas.com. 2016. http://nasional.kompas.com/read/2016/05/30/18084931/syarat.calon.independen.dalam.ruu.pilkada.tak.jadi.diperberat

Akhirnya, Syarat Calon Independen Diuji ke MK. Hukum Online. 2016. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57653566b5321/akhirnya--syarat-calon-independen-diuji-ke-mk

Faisal Basri Terancam Gagal 'Nyalon' Independen. Republika.co.id. 2012. http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/03/12/m0rz4e-faisal-basri-terancam-gagal-nyalon-independen

Faisal Basri: Calon Independen adalah Koreksi atas Arogansi Parpol. Kompas.com. 2016. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/18/19464381/Faisal.Basri.Calon.Independen.adalah.Koreksi.atas.Arogansi.Parpol

#LombaEsaiPolitik

Artikel Terkait