Dalam draft rancangan RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh DPR saat ini terdapat salah satu pasal kontroversial yang memungkinkan anggota partai politik (parpol) bisa menjadi komisioner KPU.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat 7. Pasal itu menyebutkan bahwa komposisi anggota KPU, KPU provinsi, hingga kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan partai politik.

Berikut isi Pasal 16 ayat 7 Draft Usulan RUU Pemilu :

(7) “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan Partai Politik secara proporsional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya”

Draft usulan pasal tersebut jelas bertentangan dengan aturan dalam RUU Pemilu yang berlaku saat ini yaitu :

“Calon Anggota KPU harus memenuhi berbagai syarat yang telah tertulis dalam Undang-Undang diantaranya telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”

Sejarah Rekrutmen Anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Berbicara tentang rekrutmen anggota KPU memang berkaitan dengan model lembaga penyelenggara pemilu di masing-masing negara.

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyebut ada tiga model besar penyelenggara pemilu yaitu model pemerintahan, model campuran dan model mandiri.

Model Pemerintahan

Dalam Model pemerintahan, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah melalui sebuah kementrian atau pemerintah daerah, model ini dipakai oleh Indonesia pada masa pemilu era orde baru sampai dengan tahun 1999. 

Pada pemilu era orde baru model penyelenggara pemilu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang mengatur bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

Namun, dalam prakteknya penyelenggara Pemilu adalah pemerintah, terutama Departemen Dalam Negeri. Pada Pemilu di masa rezim Orde Baru ini, bisa disimpulkan tidak mencerminkan asas independensi, imparsialitas, dan transparansi dari Penyelenggara Pemilu.

Model Campuran

Dalam model campuran pemilu diselenggarakan oleh sebuah badan yang melibatkan unsur independen dan pemerintah atau parpol. Model ini digunakan Indonesia dalam pemilu 1999 (pemilu pertama pasca reformasi).

Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri yang terdiri atas unsur-unsur parpol peserta pemilu dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam pemilu yang diikuti 48 partai politik itu, KPU terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah. Ketika itu, terdapat 53 komisioner KPU, yang dipimpin mantan Menteri Dalam Negeri Rudini sebagai ketua.

Model Mandiri

Dalam model mandiri pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang secara kelembagaan bersifat mandiri dan otonom dari cabang pemerintahan eksekutif.

Hal ini sesuai dengan amanat dalam UU Pemilu yang berlaku hingga saat ini yaitu "Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan nonpartisan."

Dalam model ini rekrutmen atau seleksi anggota KPU dilakukan oleh sebuah tim seleksi independen yang dibentuk oleh Presiden yang terdiri dari unsur pemerintah,akademisi dan masyarakat.

Tim seleksi sendiri melaksanakan sejumlah tahapan seleksi yakni pengumuman seleksi, seleksi administrasi,seleksi psikologis seleksi wawancara dll sesuai pedoman pada UU Pemilu. 

Dalam proses seleksi sendiri tim seleksi juga menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat. Sebanyak 14 calon anggota KPU yang dihasilkan tim seleksi selanjutnya diajukan kepada presiden untuk kemudian diteruskan kepada DPR-RI yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit n proper test) 

Untuk kemudian dipilih 7 orang anggota KPU, ketujuh orang anggota KPU yang dipilih oleh DPR ini kemudian disahkan oleh presiden melalui Keputusan Presiden.

Berbagai penelitian menunjukan bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan professional yang bebas dari pengaruh pemerintah memberikan peluang untuk terciptanya pemilu yang berhasil.

Khususnya bagi Indonesia yang sedang mengalami fase demokratisasi pasca reformasi 1998 mempunyai kelembagaan penyelenggara pemilu yang otonom juga secara positif berkaitan dengan demokratisasi yang berhasil.

Kembali ke wacana awal, perubahan pasal terkait keterwakilan parpol dalam keanggotaan KPU dinilai sangat mencederai proses independensi dari sistem kelembagaan penyelenggaraan pemilu hal ini juga akan membuat demokrasi di Indonesia mundur beberapa langkah kebelakang.

Keberadaan pasal tersebut dinilai problematis pertama pasal ini berpotensi melanggar konstitusi. Kedua pasal ini bertentangan dengan prinsip independensi dan kemandirian KPU.

Terkait dengan poin pertama keberadaan pasal ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 81/PUU-IX/2011. Putusan MK yang telah ada saat ini sudah memberi batasan yang jelas mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi anggota KPU.

Putusan ini menutup kesempatan anggota parpol untuk menjadi calon anggota KPU atau anggota Bawaslu. Jika hendak menjadi penyelenggara pemilu, mereka diharuskan mundur dari parpol sekurang-kurangnya lima tahun saat pendaftaran.

Kedua bahwa keberadaan unsur parpol bisa mengganggu independensi KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Menurut pendapat penulis sulit untuk berharap para anggota KPU yang berasal dari parpol ini untuk bekerja secara independen karna secara tidak langsung mereka akan menjadi “petugas partai” yang akan menjaga kepentingan partainya masing-masing di KPU.

Dalam kasus ini sebaiknya DPR tidak perlu merubah aturan mengenai rekrutmen anggota KPU karena dasar hukum dan aturan yang ada pada saat ini sudah sangat kuat yaitu putusan MK.

Dalam putusan MK tersebut juga sudah sangat jelas mengatur mengenai batasan-batasan mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi anggota KPU.

Aturan yang ada mengenai perekrutan anggota KPU pun saat ini telah mengarah pada penyelenggaraan pemilu yang independen dan sesuai dengan prinsip dasar pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD RI.

Jikalau ada yang perlu di revisi dari peraturan ini pun lebih ke arah penyempurnaan dari pasal tersebut saja tanpa harus mengubah substansi bahwa anggota KPU tidak harus independen dan boleh berasal dari parpol.

Harus diakui pasal yang ada mengenai rekrutmen anggota KPU saat ini pun meskipun telah sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu yang independen namun masih terdapat sedikit celah dalam implementasi pelaksanaanya.

Misalnya dalam melakukan seleksi rekrutmen calon anggota KPU Tim Panitia Seleksi yang bersifat independen lah yang berhak menyeleksi dan memilih secara utuh para calon anggota KPU tanpa harus melibatkan peran dari DPR-RI dalam proses fit n proper test dan proses voting.

Seharusnya proses rekrutmen tidak dilakukan langsung oleh para anggota parlemen. Sebab, hal tersebut bakal membuka celah tawar-menawar antara kandidat dengan para politisi dan partai yang jadi kontestan dalam Pemilu.

Panitia seleksi independen lah yang berhak menseleksi dan memilih secara utuh para calon anggota KPU ini karena para calon anggota komisioner KPU ini nantinya haruslah memegang prinsip independensi dalam bertugas.