Kekuasaan selalu identik dengan politik sebagai jalannya. Walau hingga saat ini politik banyak dicerca, dianggap buruk, dan bahkan menjijikkan proses kerjanya. 

Kekuasaan dengan pemerintahan sangat erat kaitannya. Pemerintah adalah sebutan secara administratif, sementara kekuasaan itu politis.

Beragam persepsi publik mengenai penguasa, tetapi tetap saja mayoritas selalu menang. Menganggap penguasa di negeri ini membangun setengah hati.

Wajar bila demikian, sebab praktik kekuasaan yang diterapkan di Indonesia berbeda jauh dengan teori yang dipelajari di ruang kuliah kampus. Teori keadilan, teori sosial, adalah bagian dari pelengkap politik menuju kekuasaan. 

Misalnya, Plato, yang menganggap politik sebagai jalan menuju kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. 

Kesaksian kita terbalik, justru mereka memanfaatkan politik menuju kekuasaan. Setelah tiba di puncak, mereka gunakan kekuasaan untuk akumulasi dan cenderung eksploitatif. Ngeri, bukan?

Dari dulu, sejak puluhan tahun masih belum mengubah fakta di lapangan.Uang, kekeluargaan, kedekatan, dan segala bentuk kemewahan masih mendominasi keluarnya banyak kebijakan yang timpang.

Tak sesuainya teori dengan kenyataan. Bukan berarti teori telah ditinggal, karena dibantahkan oleh teori baru, melainkan praktik manipulasi fakta, entah untuk kepentingan tertentu, atau memang sengaja demi kekuasaan elite.

Salah satu contohnya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah salah satu tujuan berdirinya negeri ini. Dalam konstitusi pun diatur soal pendidikan yang diyakini mampu memajukan bangsa tercinta ini. 

Hanya saja, seperti yang saya uraikan secara singkat di atas, kenyataan selalu berbanding terbalik. Di lain sisi, pendidikan digenjot; sisi lain, diterapkan tindakan tak senonoh oleh penguasa. Membubarkan paksa aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa, misalnya. Itu bentuk kontroversi nyata.

Tak heran bila Paulo Freire mendeskripsikan pendidikan yang menurutnya 'gaya bank'. Sebagai akumulasi kapital nan subur dan tak sepenuhnya mencerdaskan kehidupan sosial.

Kontradiksi moral antara menumbuhkan intelektual lewat pendidikan dengan praktik represif feodal terhadap mahasiswa di beberapa daerah merupakan bukti nyata bobroknya sistem pemerintahan di negeri yang bertajuk tanah surga ini.

Selanjutnya, pemerintah ingin memajukan ekonomi desa melalui kucuran dana terbilang lumayan banyak. Demi desa membangun Indonesia, ini juga termaktub dalam Nawacita Jokowi. 

Parahnya, berbagai infrastruktur jalan di sejumlah desa di Indonesia menghambat akses masyarakat untuk bertani, ibu hamil bersalin, pedagang membeli, dan segala aktivitas masyarakat setempat tentunya. 

Adalah juga bertentangan dengan visi-misi pemerintah antara pemerataan pembangunan dengan fakta mengerikan yang serba terbatas di desa. 

Selalu ada kontradiksi, baik secara teori maupun dalam bentuk lainnya. Inilah yang membuat publik kehilangan pegangan pada nuraninya. EEntah kepada siapa lagi rasa percaya itu disodorkan. 

Melihat kenyataan, membaca berbagai berita dari banyak sumber, menonton TV, memaksa kita membuat sintesis. Bahwa pemerintah atau pihak tertentu setiap saat sengaja melakukan program setengah hati.

Dugaan publik tak lagi terbantahkan dengan mudah, di mana kebodohan seolah menjadi salah satu program yang dipolitisasi. Agar pemerintah atau siapa pun itu yang memiliki kewenangan tetap bertahan dalam kekuasaannya. 

Keamanan kekuasaan ada pada kebodohan rakyat. Makin bodoh rakyat, makin tenang mereka yang di atas. Sebab tak ada banyak komentar, tak ada protes, tak ada perlawanan. Mungkin itulah tujuan sejati dari kekuasaan. 

Seolah penguasa bukan hanya mempertahankan kebodohan, tetapi juga menciptakan persoalan tersebut. Lalu tiba-tiba datang dengan berbagai perihal disodorkan: pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Hingga tampaklah mereka layaknya pahlawan di mata orang bodoh.

Tetapi bila logika itu dibalik, misalnya, semua orang selalu menyempatkan waktu belajar. Tak ada lagi yang bodoh. Kepercayaan pada penguasa tentu akan menurun, dengan sendirinya politisi berpikir 12 x lipat untuk mencalonkan.

Jadi selama ini, saya membayangkan, bahwa penguasa memang sengaja menciptakan kebodohan, agar rakyat mudah dikelabui. Program pendidikan tak lebih dari rekayasa belaka. 

Bila ingin melihat fakta-fakta terkait apa yang saya uraikan, datang saja ke desa-desa terpencil di pelosok negeri ini. Jangankan sekolah atau membaca buku, anak-anak untuk berbicara pendidikan saja mereka takut. "Pendidikan itu mahal," kesalnya. 

Saya pernah mencoba meyakinkan, bahwa kalian adalah aset negara. Bermimpilah, pendidikan telah digratiskan oleh negara. "Gratis di sekolah, tapi baju, buku, sepatu, dan untuk sampai di sekolah yang jauh itu perut harus kenyang," lanjutnya seraya menunjukkan pulau di seberang rumahnya. 

Bila ada peningkatan atau pernyataan di TV mengatakan terkait pemerataan pendidikan, matikan saja TV-nya. Itu omong kosong belaka. 

Negeri ini lebih dominan membangun tol, membakar hutan, mematikan lembaga independen yang bersih (KPK), daripada memikirkan nasib isi kepala dan isi perut rakyatnya di hari yang akan datang. 

Berhentilah berharap pada negara. Negara hanya milik mereka yang bermodal dan punya statistik suara saat pemilu. Meski pajak yang menjadi gaji mereka adalah jerih-payah kami.

Kembalilah membaca buku, membantu ayah kita masing-masing yang notabenenya adalah petani. 

Memberikan makan sapi di kandang, menjaga hutan di belakang rumah, membersihkan sampah di saluran irigasi tetangga. Sebab berharap pada pemerintah, sama halnya meminta balikan pada mantan kekasih yang sejak lama sudah menikah dengan lelaki lain.