Sektor industri kertas harus terus didorong untuk tumbuh dan berkembang. Ia menyerap tenaga kerja mencapai 260.000 orang sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi devisa negara. Sebagai salah satu industri strategis nasional, sudah seharusnya pemerintah memberikan prioritas dalam pengembangan kedepan.

Negara tak ingin kecolongan dengan keunggulan komparatifnya dibandingkan Negara-negara pengekspor kertas. Pemerintah pun membuat kepastian hukum untuk mengembangkan industri padat karya itu yakni mengeluarkan PP no.14 tahun 2015.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional menetapkan industri pulp dan kertas sebagai salah satu industri prioritas nasional. Ketentuan ini menjadi modal pergerakan perluasan industri kertas di tanah air.

Memang tak sebesar komoditas sawit yang mencapai 22 miliar dollar, tapi ia urutan ke-7 penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2016, industri pulp dan kertas menyumbang Rp. 3,79 miliiar US dollar pada pendapatan nasional. Ini memberikan kontribusi ekonomi terbesar, meski belum menempati posisi pertama.

Perlu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian lebih besar lagi. Salah satunya meningkatkan jumlah konsumsi. Terlebih Indonesia tingkat konsumsinya masih sangat rendah dibandingkan Malaysia. Padahal jumlah penduduk Negara jajahan inggris dan portugis itu lebih sedikit dibandingkan Indonesia.

Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Suhendra Wiriadinata mengatakan Indonesia tingkat konsumsi kertas masih rendah yakni 30 kg per kapita per tahun. Sedangkan Negara Malaysia  sudah mencapai 100 kg  per tahun. Negara tirai bambu, Jepang jauh lebih dahsyat mencapai 255 kg per tahun.

Jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia, namun tingkat konsumsi hanya sepertiganya. Jika dibandingkan Jepang justru lebih jauh lagi rentangnya. Faktor penyebab salah satu diantaranya belum dimaksimalkannya penggunaan kertas untuk produk kemasan maupun perkantoran.

Itulah mengapa perlu dilakukan perluasan, selain meningkatkan capaian produksi juga konsumsinya. Sebuah potensi sekaligus peluang bagi pemerintah dan swasta bersinergi untuk terus meningkatkan laju konsumsi.

Konsumsi kertas otomatis mendongkrak peningkatan permintaan. Kebutuhan akan kertas harus terus di dorong, meskipun kini eranya millinial sebuah masa akan meninggalkan kertas, karena tergantikan dengan kertas digital.

Sejumlah penelitian justru menemukan kebutuhan kertas akan tetap tinggi dan tidak terpengaruh dengan kemajuan dunia digital. Meningkatnya jumlah penduduk akan dibarengi dengan meningkatnya jumlah kebutuhan kertas.

Setiap anak yang lahir memerlukan identitas. Mempertegas identitas diperlukan kertas. Akta lahir masih menggunakan kertas, kendati sudah melalui online. Jumlah buku yang tercetak juga masih jauh dari Negara-negara di eropa. Perlu gerakan massal meningkatkan budaya baca.

Rendahnya minat baca memengaruhi tingkat konsumsi kertas. Rendahnya daya beli masyarakat membeli buku, karena harga kertas masih mahal. Mahalnya harga kertas karena jumlah perusahaan yang memproduksi tak lebih dari seratus buah.

Harga-harga di dalam negeri masih mahal, bagaimana mau mendorong peningkatan minat jika tidak didukung dengan sarana pendukung yang murah dan mudah. Jelas, eksistensi kertas akan terus bertahan guna meningkatkan ekonomi dan mencerdaskan anak negeri.

Peluang lain adalah proyeksi penduduk dunia terus mengalami peningkatan akan dibarengi dengan konsumsi atau penggunaan kertas. Banyak pihak masih memprediksikan kertas tetap tumbuh dan berperan dalam kehidupan kita.

Diproyeksikan penduduk dunia mencapai 9 miliiar orang pada tahun 2050. Dimana 60-70 persen diantaranya berada di Asia diprediksikan masih menggunakan kertas untuk berbagi keperluan baik kemasan produk, legalitas, buku, uang, dan lain sebagainya.

Berbasis lokal merebut pasar global 

Dinamika perindustrian selalu mengalami pasang surut. Demikian halnya geliat industri ini menemui hal yang sama. Menurut data Kemenperin Indonesia memiliki 83 industri pulp dan kertas pada tahun 2013.

Dari jumlah itu, terdiri diri 4 industri pulp, 73 industri kertas, serta 5 industri pulp kertas terintegrasi dengan kapasitas terpasang sebesar 18,96 juta ton. Realisasi produksi di sector ini masing-masing 4,55 juta ton untuk pulp dan 7,98 juta ton untuk kertas.

Atas dasar kemampuan produksi tersebut, Indonesia menempati peringat ke-9 sebagai produsen pulp terbesar di dunia dan produsen kertas ke-6 terbesar di dunia.  Sedangkan ekspor pulp sebesar 3,75 juta ton dengan nilai USD 1,85 Milliar dan untuk kertas sebesar 4,26 juta ton dengan nilai USD 3,76 milliar dolar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyampaikan, pasar ekspor pulp dan kertas tumbuh sekitar 2,1 persen per tahun. Peluang ini hendaknya menjadi peluang Indonesia disaat makin berkurangnya peran Negara-negara Skandinavia yang sebelumnya pemasok utama pulp dan kertas di pasar Internasional.

Jumlah perusahaan yang bergerak di sector industri kertas pun terus mengalami peningkatan. Data terakhir tahun 2017 sudah bertambah 84 perusahaan. Kabar menggembirakan sejumlah perusahaan akan meningkatkan kapasitas terpasang juga meningkatkan kualitas produksi.

Salah satu perusahaan yang memiliki kapasitas terpasang mencapai 500.000 ton pertahun adalah Unit Produksi Kertas Tissue di PT OKI, diperkirakan akan mulai produksi Juni 2018. Hal yang sangat menggembirakan perusahaan kertas juga sudah mulai merambah untuk kertas digital.

Saatnya peluang potensial dimanfaatkan maksimal untuk perluasan industri kertas berbasis lokal untuk merebut pasar global. Caranya memperbanyak sebaran wilayah kawasan industri tidak hanya menumpuk pada satu provinsi seperti Kepulauan Riau dan wilayah Sumatra.

Wilayah Kalimantan juga sangat terbuka luas karena iklim tropis sangat mendukung secara geografis maupun demografis.  Kebutuhan dalam negeri akan kertas mulai dari sektor pendidikan hingga ekonomi tetap membutuhkan produk kertas, seperti kualitas kertas tulis cetak, kemasan pangan, kantong semen, dan lainnya.

Kewajiban V-legal 

Kemudahan-kemudahan harus diciptakan untuk percepatan memperluas industri kertas. Semua pasti sepakat kertas menjadi prioritas untuk di dorong pertumbuhannya. Namun faktanya masih menemui kendala baik pengaruh lesunya ekonomi internasional maupun perijinan dari aspek keluarnya kayu.

Bahan baku kertas masih mengandalkan kayu dari hutan. Sejumlah pengusaha mulai mengeluhkan adanya kebijakan administrativ legalitas kayu secara internasional. Pelaku usaha mengusulkan agar kertas dikeluarkan dari kewajiban mengantongi dokumen V-legal untuk keperluan ekspor ke Eropa.

Hal itu disebabkan produk pulp sebagai bahan bakunya sudah dikenai aturan tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda berpendapat dokumen V-Legal sebagai bagian dari penerapan system verifikasi legalitas kayu (SVLK) itu semestinya hanya diberlakukan pada produk hulu.

Sebagaimana diketahui mekanisme itu diberlakukan untuk menjamin kayu dan produk turunannya dari Indonesia diperoleh dengan cara yang legal, menyusul penerapan Europien Union Timber Law (EUTR) di Benua Biru.

Para pengusaha memberikan usulan perlunya produk turunan pulp dengan system suka rela (voluntary), meskipun diberlakukan SVLK. Dikutip dari industri.bisnis.com, legalitas kayu, pebisnis minta kertas keluar dari kewajiban V-Legal.

Permendag No 64/2012 tentang ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan perlu ditinjau untuk direvisi dengan mengeluarkan 10 pos tarif dalam kelompok A dari kewajiban SLVK. Kesepuluh produk itu diantarata tisu, kraft, dan wallpaper.

Sebagian besar industri kertas di Indonesia belum mengantongi V-Legal. Terbukti dari 14 produsen pulp baru 6 yang mengantongi V-Legal. Enam perusahaan ini pun berbasis ekspor. Bagi perusahaan yang belum ekspor tidak perlu memenuhi SVLK. Meskidemikian kertas dari Indonesia diolah dari pulp yang sudah tersertifikasi.

Kementrian Perdagangan dan perindustrian diharapkan segera mengeksekusi tidak sekedar berkoordinasi dengan diplomasi namun terus melihat progressnya. Ini angin segar yang ditunggu perusahaan priotitas nasional, kertas.

Kementrian Kehutanan juga hendaknya memberikan atensi mengenai persoalan kewajiban V- legal. Perlu dilakukan upaya meminta kepada Uni Erop agar produk hilir kayu tidak perlu dikenai kewajiban memenuhi SVLK.

Disampig itu, pengawasan harus diperketat, agar pengelolaan hutan memerhatikan ekosistem didalamnya, ramah lingkungan. Melakukan usaha dengan standart tata kelola yang berkelanjutan. Ekonomi hijau harus berlaku untuk semua sektor termasuk industri kertas.

Memperluas industri kertas sebuah keniscayaan, semua pihak bergandengan tangan duduk satu meja mewujudkannya. Komitmen regulasi dan implementasi harus segera, jika tidak jalannya ekonomi seperti sebelumnya. Jika mampu berlari, kenapa harus berjalan. Meniti perluasan industri untuk membangun Negara masa depan.