Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN (26/06/2020) seakan memperkuat kiprah diplomasi Indonesia di ASEAN. Hal itu tampak pada national statement Presiden Jokowi mengenai dua tantangan besar yang perlu diatasi dan usulan strategi bersama bagi negara-negara ASEAN dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 seolah menjadi re-entry Indonesia berdiplomasi di tingkat ASEAN. Sejarah diplomasi Indonesia di ASEAN memang dikejutkan oleh perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia (PLNI). Lima tahun pertama pemerintahan Jokowi memang tidak lagi menempatkan ASEAN sebagai satu-satunya pilar penting diplomasi Indonesia. Melalui kebijakan kelautan dan perikanan, Jokowi melalui Susi Pujiastuti tidak segan-segan menangkap nelayan dan kapal asing, serta menenggelamkan kapal-kapal itu. Indonesia ’menghukum’ negara-negara anggota ASEAN yang menantang otoritas wilayah nasionalnya. Dalam situasi itu, Indonesia secara bertahap mengurangi kehadiran dan keterlibatan regionalnya di ASEAN.

Sejak Covid-19 mewabah di kawasan ini di awal Februari 2020, Indonesia mencoba 'kembali' memainkan perannya di ASEAN. Perubahan orientasi diplomasi Indonesia di ASEAN itu menjadi sangat menarik terkait upaya Indonesia mendorong sentralitas dan soliditas ASEAN. Indonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN mengantisipasi tantangan berat paska-pandemi Covid-19. Kedua tantangan itu adalah penanganan Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya.

Travel corridor

Di tengah upaya-upaya penanganan pandemi Covid-19, situasi global tetap berjalan sangat dinamis ditandai persaingan atau rivalitas negara atau kekuatan besar yang semakin meningkat. Ketegangan diplomatik muncul dalam penyediaan alat-alat kesehatan dari negara lain dan menjamin perdagangan barang-barang penting (essential products) tetap berlangsung tanpa hambatan tarif.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Cina melakukan tindakan provokatif-militeristik di Laut Cina Selatan (LCS). Cina terlibat konflik klaim dengan empat negara anggota ASEAN (Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam), serta memancing keterlibatan Amerika Serikat (AS). Akibatnya, potensi perang antara AS dan Cina menadi terbuka justru pada saat pandemi Covid-19 lebih memerlukan kerjasama antar-negara.

Kondisi geopolitik ini mendorong Presiden Jokowi menekankan urgensi konektivitas ASEAN sebagai salah satu solusi utama menumbuhkan perekonomian di Asia Tenggara. Konektivitas ini meliputi barang, jasa, maupun para pelaku ekonomi. Ketiga faktor konektivitas itu perlu memperoleh perhatian utama dari para pemimpin ASEAN. Tujuannya adalah agar perekonomian regional dapat tetap berjalan menopang berbagai inisiatif regional dalam menangani pandemi Covid-19.

Diplomasi Indonesia mendorong ASEAN perlu membuat aturan regional (regional protocol) mengenai mobilitas barang dan manusia lintas-batas ASEAN. Salah satunya aturan itu adalah kebijakan ASEAN travel corridor. Kebijakan ini perlu dibuat secara hati-hati, terukur dan bertahap di antara ke-10 negara anggota ASEAN.

Aturan main regional ini bisa dimulai dengan essential business travel corridor berdasarkan protokol kesehatan yang ketat. Dua sektor yang menjadi target kebijakan ini adalah sektor bisnis dan pariwisata. Protokol kesehatan secara ketat tetap memerlukan perhatian serius dalam travel corridor itu. Beberapa kasus positif Covid-19 pada akhir-akhir ini berasal dari negara lain atau imported cases.

Bagi diplomasi Indonesia, ASEAN travel corridor ini mendesak dilakukan. Apalagi pemerintah Singapura telah menyatakan negaranya mengalami resesi ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Sedangkan Indonesia sedang mempertimbangkan membuka travel corridor bagi pengusaha dari Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Urgensi isu ini sebenarnya menunjukkan keterkaitan isu kesehatan dengan isu ekonomi regional. Harapannya, tentu saja, tata kelola yang baik pada kedua isu itu di tingkat regional ASEAN akan berdampak positif pada situasi ekonomi nasional di 10 negara anggota ASEAN.

Selain untuk percepatan ekonomi ASEAN, ASEAN travel corridor sebenarnya sekaligus menunjukkan arti penting ASEAN, baik di kawasan maupun di mata dunia internasional, dalam mengelola persoalan regional secara mandiri.

Sentralitas Indonesia

Arti penting lain dari ASEAN travel corridor itu adalah diplomasi Indonesia agar ASEAN mampu menjadikan dirinya sebagai subject, bukan object dalam mengelola berbagai persoalan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menjadi pemain utama di kawasan ini, bukan arena permainan kekuasaan dari berbagai negara besar.

Bagi diplomasi Indonesia, kerjasama regional di ASEAN menjadi penting untuk meningkatkan harapan di tengah pesimisme terhadap kerjasama multilateral. Berbagai inisiatif kerjasama multilateral memang berkembang di antara berbagai negara sebagai upaya bersama menggalang solidaritas global merespon pandemic Covid-19. Namun demikian, kecenderungan diplomasi Indonesia ke ASEAN menjadi lebih pragmatis mengingat ada semacam ikatan emosional di antara negara-negara ASEAN ketimbang inisiatif kerjasama multilateral lain.

Dalam konteks ini, sentralitas dan kesatuan ASEAN perlu menjadi perhatian bersama. Padahal sentralitas ASEAN hanya bisa bermakna jika diterima oleh kekuataan besar eksternal (major great powers) yang selama ini menjadi mitra strategis ASEAN, seperti AS dan Cina.

Persoalan muncul ketika negara-negara anggota ASEAN sendiri, di satu sisi, ternyata tidak mampu bersatu dalam isu-isu strategis, seperti konflik klaim di LCS. Sementara itu, di sisi lain, Cina, misalnya, tidak bisa menerima sentralitas ASEAN begitu saja. Bahkan Cina seringkali melakukan upaya-upaya bertentangan dengan sentralitas ASEAN. Oleh karena itu, pada KTT ke-36 itu ke-10 negara ASEAN mengajak Cina untuk kembali ke meja perundingan dan meneruskan pembicaraan mengenai aturan main bersama dalam pengelolaan LCS.

Dalam situasi inilah, diplomasi Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat ASEAN. Bagi diplomasi Indonesia, penanganan Covid-19 dan isu LCS menjadi pertaruhan masa depan ASEAN. Indonesia memang berkepentingan untuk memimpin negara Asia Tenggara lainnya dengan cara membangun kerangka kerja regional (regional protocol) yang bebas dan terbuka.