Penulis
4 minggu lalu · 95 view · 4 menit baca · Budaya 98687_76142.jpg
Dok. Pribadi

Memperjuangkan Free Cargo Literacy Sampai Mati

17 April, pemilu serentak digelar dengan suka cita. Suara-suara diberikan untuk calon dan wakil presiden serta anggota legislatif.  Foto-foto dengan jari bertinta tumpah ruah di media sosial, ada banyak diskonan pula bagi mereka yang sudah menyumbangkan suara. Masyarakat Indonesia tengah merayakan pesta demokrasi.

Tanggal 17, di bulan April ini, menjadi momentum tak terlupakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pun bagi pegiat literasi, bahkan tanggal 17 bulan ini menjadi tanggal paling menyedihkan dan mengecewakan bagi mereka. 

Sebabnya bukan karena pesta demokrasi, tetapi karena pesta literasi atau Free Cargo Literacy terhenti. Program yang digagas oleh Pustaka Bergerak Indonesia dan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia ini menemui perjalanan baru setelah 23 kali berjalan, mengirim buku-buku ke berbagai pelosok negeri.

Program yang berawal dari gerakan kecil

Pada 2014, sebuah gerakan kecil namun memberikan dampak besar pada perkembangan literasi Indonesia saat ini lahir. Gerakan ini muncul dari kepedulian dan semangat berbagi. Gerakan itu bernama Pustaka Bergerak. 

Pustaka Bergerak memiliki konsep bahwa perpustakaan harus datang menemui pembaca, khususnya kalangan anak-anak, dan bukan menunggu didatangi.

Siapa saja pegiatnya? Siapa pun yang peduli, mulai dari tukang rawat kuda, tukang tambal ban, mantan wartawan, seniman, mahasiswa putus sekolah, supir bemo, polisi, dan berbagai latar belakang profesi lainnya. Mereka ini lebih mudah ditemukan di jalan-jalan, taman-taman, ngemper dengan lapak bukunya atau dengan kuda/bemo. 

Hingga saat ini, tercatat kurang lebih 2.500 simpul pustaka bergerak di seluruh Indonesia. Angka yang cukup fantatis untuk negara yang disurvei minat bacanya rendah. Dan angka itu terus bertambah tiap bulannya.


Tapi angka ini bukan simsalabim abrakdabra yang langsung ada. Berkat kerja sama pegiat literasi, masyarakat, donatu,  dan suatu program yang membuat anak-anak di kampung, perbatasan, pulau terpencil bisa mendapatkan akses buku yang sama.

Program itu bernama Free Cargo Literacy (FCL) atau Pustaka bebas bea setiap tanggal 17 di setiap bulannya. Program ini menjembatani antara donatur buku dengan pegiat literasi di daerah-daerah. Buku-buku terdistribusi dengan baik, menyambangi mereka yang ada di kampung, pulau, gunung, perbatasan, kota, gang-gang sempit, kolong jembatan. 

Sinergi juga dilakukan antarpegiat literasi, saling tukar-menukar koleksi. Paket buku yang telah disalurkan hingga bulan Maret 2019, PT Pos Indonesia sudah mengirimkan lebih dari 45 ribu koli yang berat totalnya hampir 289 ton buku.

Perjalanan Baru Itu Bernama Birokrasi

Sejak diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 27 Mei 2017 lalu, Free Cargo Literacy mengalami beberapa kendala terkait pendanaan. PT Pos Indonesia menanggung biaya operasional dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ternyata tidak kuat menanggungnya sendiri. Lalu pada akhir 2018, program ini sempat terhenti dan mulai kembali dengan bantuan dari Kemendikbud.

Awal bulan April, keluarlah Surat Edaran dari Badan dan Pengembangan Bahasa, Kemendikbud untuk menjawab ketidakpastian FCL beberapa bulan terakhir. Isinya, bagi pegiat literai dinilai tidak berpihak pada kemajuan literasi di Indonesia. Regulasi yang baru meniadakan Free Cargo Literacy setiap tanggal 17 dan digantikan dengan sistem pengiriman buku yang baru. Sistem yang diharapkan dapat memperbaiki tata kelola FCL justru membatasi. Beberapa hal di antaranya:

Kriteria & jenis Buku

Selama ini, donatur bebas menentukan kriteria & jenis buku yang akan didonasikan. Donatur mengkurasi sendiri buku layak donasi. 

Di peraturan yang baru, donatur diharuskan menyerahkan buku ke Satuan Kerja (Satker) Badan Bahasa, sesuai dengan kriteria dan jenis yang telah ditetapkan. Perihal ini, Badan Bahasa tidak main-main karena donatur diharuskan mengisi formulir donasi dan surat pernyataan. Buku yang tidak sesuai kriteria akan dikembalikan lagi ke donatur.

Bisakah kiranya Satker, selaku kurator berlaku adil pada buku-buku yang akan diseleksi? Mengingat selama ini cukup banyak tuduhan pada buku yang dianggap mengajarkan ideologi/paham sesat/pornografi, dll.


Buku dikirim ke Satker Kemendikbud Terdekat 

Kalau biasanya donatur cukup mengantar ke kantor pos, kali ini harus diantar ke Satker Kemendikbud Terdekat. Terdekat di sini bukanlah selemparan batu, melainkan ke dinas pendidikan/badan bahasa terdekat. Di provinsi Jawa Timur, hanya ada di kota Surabaya. Artinya, donatur yang tinggal di pulau Madura atau daerah lain di Jawa Timur harus mengantar donasi ke kantor Satker di Surabaya.

Sistem ini justru tidak memberikan kemudahan sama sekali bagi donatur. Apalagi belum tentu buku yang dibawa lolos kurasi Satker. Lalu bagaimana dengan di daerah lain yang akses ke Satker juga jauh?

Penerima Buku

Di poin ini, mengatur penerima donasi adalah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) yang terdaftar di aplikasi Donasi Buku Kemendikbud. Padahal, dari jumlah 2.500 simpul Pustaka Bergerak, tidak semuanya terdaftar sebagai TBM. 

Untuk menjadi TBM pun ada banyak persyaratan administrasi yang belum bisa dipenuhi para pegiat seperti  IMB, Surat pajak bumi, NPWP, dll. Mereka bergerak di mana saja, pinggir sawah, depan warung ayam geprek, belakang rumah, dan di mana saja anak-anak biasa bermain atau berkumpul. 

Lalu bagaimana dengan simpul Pusataka Bergerak yang belum menjadi TBM?

Pembatasan wilayah Donasi

Selain pembatasan penerima donasi, peraturan lain yang disesalkan adalah pembatasan wilayah donasi. Disebutkan Satker Kemendikbud menentukan penerima buku yang ada di wilayah kerjanya (dalam satu provinsi). 

Ketika pengirimannya dibatasi untuk dalam provinsi bagaimana Simpul Pustaka Bergerak yang ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya karena selama program FCL pengirim buku terbesar berasal dari Pulau Jawa. Sudah tentu buku-buku hanya akan menumpuk di satu provinsi dengan jumlah donatur terbanyak.


Para pegiat literasi dan donatur di berbagai penjuru Tanahair telah menyatakan ketidaksetujuan dan kesedihannya atas aturan ini. Beberapa di antaranya bahkan telah turun ke jalan, menyerukan kemerdekaan bagi FCL, kemerdekaan bagi anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. 

Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

"Kamu calon konglomerat ya, kamu harus rajin belajar dan membaca, jangan ditelan sendiri. Berbagilah dengan teman-teman yang tak dapat pendidikan.” ~ Wiji Tukul.

Artikel Terkait