40515_67811.jpg
Detik.com
Agama · 4 menit baca

Mempelajari Boleh, Menghakimi [Agama Lain] Jangan
Eggi Sudjana & Penistaan Agama

Belum reda perkara kelompok bisnis penebar kebencian, Saracen, muncul kasus serupa. Kali ini ujaran seorang tokoh pengacara tenar--yang juga terkait kasus Saracen--saat memberikan pernyataan di depan wartawan pasca sidang gugatan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi, Senin, 18 September 2017 lalu.

"Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha setahu saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali apa yang diajarkan Siddhartha Gautama, maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum jika Perppu diterima dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan," ujar sang pengacara di video yang ramai beredar di media sosial.

Sontak pernyataan tersebut menuai kontroversi. Pro kontra merebak, hingga akhirnya paling tidak 2 kelompok masyarakat di Jakarta dan Denpasar melaporkan sang pengacara ke pihak kepolisian. Penistaan agama dan ujaran kebencian jadi pokok laporan.

Dari ujaran di atas, saya tergelitik untuk coba mengupasnya. Tentunya sejauh pengetahuan dan pemahaman saya.

1. SARA di Indonesia

Isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan) senantiasa rawan di negeri ini. Dari jaman kolonial, masa revolusi, era pemerintahan Soekarno, Orde Baru Soeharto hingga masa reformasi sampai kini.

Karena keempat hal tersebut terkait erat dengan sentimen primordial dan emosional mereka yang termasuk di dalamnya. Juga karena bangsa kita, belum tuntas belajar menerima yang beda dan hidup dalam perbedaan.

Kita berkali terjerembab dalam kubangan konflik sosial--terkadang sampai berujung kekerasan dan tumpahnya darah--karena isu SARA. Dan sejauh ini, kita masih terus menegosiasikan, bertarik ulur, saling dorong-mendorong batasan apa yang 'politically correct' dan apa yang tidak terkait isu SARA.

Memahami kondisi bangsa kita seperti ini, siapa pun dengan akal sehat, akan berpikir dua belas kali, untuk membuat pernyataan, tulisan, unggahan atau apa pun yang berpotensi menyinggung emosi mereka yang berbeda. Atau sebaliknya, pengetahuan akan kondisi ini justru bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu--istilah kids jaman now--'menggoreng isu'.

Kasus sang pengacara di atas, saya masih meraba-raba, beliau masuk kategori yang pertama atau kedua. Keceplosan atau sengaja. Karena keduanya tipis adanya---jadi ingat kasus Koh Ahok beberapa waktu sebelumnya.

2. Tafsir Agama

Serupa dengan Ahok yang terkena pasal penistaan agama dikarenakan ujarannya yang dianggap menafsirkan ayat di Surah Al Maidah, sang pengacara kita ini terkena pasal serupa karena menafsirkan konsep ketuhanan di tak hanya 1 agama, namun 3 agama sekaligus; Nasrani, Hindu dan Buddha.

Menafsiri ajaran agama tidak mudah, tidak pernah mudah dan tidak akan jadi mudah. Mereka yang menafsir, khususnya dalam tradisi abrahamik senantiasa orang-orang dengan kapasitas mumpuni, baik secara intelektual, moral maupun spiritual. Dan umumnya, para penafsir yang reliable, datang dari tradisi agama itu sendiri, alias menganut ajaran agama yang ditafsirinya.

Ketika penafsiran datang dari pihak luar, datang dari mereka yang tidak mempercayai ajaran bersangkutan, tidak mengimani doktrin yang ada, alih-alih mencerahkan, biasanya terjebak penghakiman. Serupa contohnya yang dirasakan umat Islam ketika era kolonial beberapa abad lampau, para orientalis berlomba-lomba menafsirkan sang Timur dengan segala eksotismenya, termasuk ajaran-ajaran agamanya--dalam contoh ini Islam.

Penafsiran yang dilakukan pengacara kita di atas nampaknya terjerumus pada pola tersebut. Fakta bahwa beliau tidak mengimani ajaran agama-agama yang ditafsirnya, tak mempunyai kapasitas intelektual di bidang agama dan perbandingannya, tak mempunyai track record sebagai muffasir, merupakan 3 point pokok mengapa ujarannya alih-alih mencerahkan, justru menimbulkan polemik yang berujung keresahan dan sangkaan penistaan.

3. Belajar Dari Para Bapak Bangsa

Bagi mereka yang menggemari sejarah, tentunya pernah mendengar, membaca atau mempelajari potongan sejarah penetapan dasar negara Indonesia; Pancasila. Di mana sempat terjadi polemik perilah 7 kata yang disebut Piagam Jakarta, yang akhirnya dihilangkan.

Ada 3 kepentingan besar bermain di kasus tersebut--untuk menyederhanakan kondisi di era 45 tersebut. Kelompok Islam yang diwakili Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Teuku Mohammad Hasan. Kelompok non Islam yang diwakili Sam Ratulangi. Serta kelompok tengah yang diwakili Soekarno, Kasman Singodimejo, Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Subarjo.

Penolakan Sam Ratulangi perihal 7 kata tentunya sangat beralasan mengingat fakta bangsa 'Indonesia' yang tengah digodok bersama bukan hanya terdiri dari umat Islam, namun banyak umat-umat beragama & berkepercayaan lain.

Indonesia yang tengah dirajut bukan hanya berisi suku Jawa (termasuk Sunda & Madura), namun juga suku-suku lain yang ratusan jumlahnya.

Indonesia yang sedang dipahat bersama bukan hanya berisi satu ideologi, namun beragam ideologi lain, sebanyak kepala anak bangsa bumiputera, indo maupun londo totok yang mengaku bertumpah darah padanya. Adalah sangat absurd bagi kesemua bapak bangsa kita di saat itu, untuk 'hanya' menggunakan satu kacamata pandang dalam memaknai, menafsiri dan menahkodai kapal bangsa ini.

Karenanya, dengan kerendahan hati namun penuh ketinggian moral, masing-masing pihak berkaca, berefleksi, meredam emosi, melakukan negosiasi yang akhirnya kita terima sampai sekarang sebagai komitmen ideologi bangsa bernama Pancasila.

Jika ditanya apakah Ki Bagus yang ketua umum Muhammadiyah saat itu tidak ingin Piagam Jakarta diimplementasikan. Saya yakin pasti beliau ingin. Namun beliau mencotohkan diri bahwa sentimen primordial atas agama tidak boleh dijadikan satu-satunya pertimbangan ketika ada kepentingan lebih besar yang dipertaruhkan; yang bernama bangsa.

Apakah Sam Ratulangi menolak ketujuh kata hanya karena sentimen emosi-nya sebagai seorang Nasrani. Bisa jadi, namun mungkin juga karena beliau melihat jika hal semacam ini dibiarkan di awal berdirinya negara ini, ia akan jadi preseden kurang apik ke depannya.

Pernahkan kita membayangkan, apa rasanya dan apa jadinya jika Sam Ratulangi dan umat nasrani menuntut adanya 7 kata serupa--namun dengan versi kristen--dalam dasar negara? Lalu umat Hindu, Buddha, Khonghucu atau apa pun lainnya menuntut hal serupa. Indonesia tak akan pernah ada, Indonesia tak akan pernah merdeka, dan kita tak akan pernah ada di sini bicara semua hal ini.

Moral lesson-nya, siapa pun Anda, siapa pun kita, apa pun background agama, kepercayaan dan ideologi, silakan mempelajari ajaran lain, silakan membaca kitab dan buku-buku, mengkaji pemahaman, menganalisis keimanan yang berbeda.

Namun, simpan pembelajaran, pemaknaan, penilaian tersebut untuk diri sendiri, atau kalau pun 'terpaksa' membaginya, lakukan dalm ruang personal, secara santun, dalam koridor norma dan aturan hukum, serta hindari penghakiman.

Karena sebagaimana umat Islam tak suka 'Qur'an' ditafsirkan oleh Ahok, begitu juga umat Nasrani, Hindu dan Buddha tak suka ajarannya ditafsirkan Eggi Sudjana.

Salam damai untuk Indonesia.