Permasalahan korupsi kini bukan lagi bahaya yang ada di ambang pintu. Tajinya kian brutal menusuk segala sendi kehidupan. Lebih parah lagi (hingga sekarang) tak ada yang bisa menghentikan lingkaran setan korupsi. Entah karena tidak ada kemauan membenahi atau karena dibiarkan atau jangan-jangan dianggap tradisi, yang jelas korupsi seperti dituhankan di negara ini.

Semua seperti tak memiliki daya untuk melawannya, padahal kita bisa mengupayakan banyak cara untuk menangkal praktik kotor ini.

Korupsi seakan-akan menjadi hajatan yang didalamnya menawarkan beragam kemewahan-kekayaan-dan kesenangan semu. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah upaya untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, kelompok dan golongan dengan cara-cara yang tidak benar.

Entah itu melalui suap, gratifikasi, penggelapan uang, pencucian uang, penyalahgunaan wewenang, dan sampai praktik melawan hukum telah dipertontonkan dengan gamblang oleh para aparatus negara kita.

Kasus baru-baru ini tertangkapnya ketua DPD yakni Irman Gusman (IG) kembali memberikan tamparan keras dalam ranah pemerintahan kita. IG yang terkenal baik (katanya) bisa tercebur dalam kubangan korupsi ini. Padahal bila menilik lembaga yang ia naungi merupakan lembaga yang sebelumnya dianggap tak banyak menuai kelabu, kini menjadi tercoreng oleh tindakan satu orang saja.

Maka menjadi relevanlah pepatah yang mengatakan demikian, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Oleh karena tindakan satu orang, rusak seluruh jajaran lembaga yang ia naungi.

Gurita korupsi ini merupakan implikasi dari kian tak menyemainya integritas dalam diri seseorang. Secara personal, apa yang dilakukan Irman Gusman merupakan penggadaian prinsip hidupnya terhadap entah siapapun itu yang melakukan suap. Logikanya seperti ini. Integritas adalah prinsip hidup yang dipegang yang semuanya bersifat baik. Namun karena tawaran uang yang katanya tidak hebat-hebat kali itu, ia kemudian tercebur.

Makanya tak berlebihan Djakob Sumarjo dalam tulisannya Manusia Dubuk di Kompas beberapa waktu lalu mengatakan bahwa koruptor itu bagaikan dubuk yang memiliki mental pengecut, tak berani sendiri dan mainnya gerombolan. Mental inilah yang masih kental eksis di tubuh pemerintahan kita.

Semua mengejar profit, tak peduli itu salah atau benar yang jelas hari ini saya pastikan, bila negara kita terus melanjutkan tren buruknya soal korupsi, perlahan negara kita akan hancur oleh ulah diri kita sendiri, betapa mengerikan bukan?

Tapi bagi saya, tak semata-mata soal uang. Ada indikasi lain yang menyempurnakan korupsi itu. Pertama, perilaku Irman Gusman ini merupakan salah satu abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang kemudian ikut menyumbangkan dirinya menjadi tersangka dalam kasus-kasus politis.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh filsuf Inggris Lord Acton yang mengatakan bahwa power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung berlaku korup, tapi kekuasaan yang mutlak cenderung berlaku korup secara mutlak. Siapapun tak ada yang menyangkal hal ini, IG yang menjadi ketua DPD tentunya memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan politis dalam lembaganya.

Tak menutup kemungkinan ia bisa tercebur dalam kubangan korupsi. Seperti yang sudah-sudah, ketua MK, Irjen Pol Djoko Susilo dan banyak pejabat daerah sudah membuktikan itu, sehinggga tak menjadi rahasia khusus lagi.

Tapi perlu diingat, korupsi terjadi bukan karena direncanakan saja, tapi karena ada kesempatan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bang Napi, kejahatan bukan karena ada niat dari pelaku tapi karena ada kesempatan. Ada indikasi tindakan korupsi ini terjadi karena adanya program bagi-bagi jatah. Entah itu bagi-bagi materi atau jabatan, yang jelas korupsi telah menjadi lumbung empuk dalam mencapai tujuan busuk yang mereka cari.

Yang penting juga dicatat ialah korupsi tidak berjalan sendiri, pasti ada kekuatan-kekuatan politik yang bermain di dalamnya, entah itu sebagai pengatur, penggerak atau penyuruh, banyak terjadi korupsi terjadi karena adanya malsistem dalam sebuah kelembagaan yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan itu.

Ingat kasus BLBI? Siapa yang berada di belakang, ya, kekuatan konglomerat dunia yang mengintimidasi sistem kita sehingga melakukan cara-cara yang terkesan beraroma mafia dan tentu tidak berimplikasi ke masyarakat. Hal ini telah menjadi warisan kolonialisme yang begitu kentara, kentalnya struktur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atasan (pangreh praja) ketimbang pelayan masyarakat telah begitu eksis muncul dan mendarah daging sampai sekarang.

Seharunya prinsip check and balances dijalankan. Seluruh unsur trias politika harus memainkan tupoksi sebagaimana mestinya. Legislatif membuat peraturan perundang-undangan dan juga pengawasan (terhadap eksekutif), eksekutif mengeksekusi peraturan itu dan yudikatif menjalankan pengawasan. Namun yang jadi soal adalah, bagaimana jadinya bila yang ketiga ini telah ikut menambah kebobrokan instansi pemerintahan kita dengan melakukan tindakan korupsi?

Ini menjadi pertanyaan yang keras dan cukup menampar wajah institusi kita. Ini fakta, dan kita harus terus melakukan upaya-upaya proaktif dalam menguatkan trias politika ini dan ekspektasinya ada upaya pembenahan dalam sistem kelembagaan kita untuk mencegah hal-hal yang memungkinkan terbukanya pintu korupsi itu.

Ketika praktik korupsi ini begitu gamblang dipertontonkan di televisi atau media cetak, yang menjadi pusat perhatian adalah generasi muda kita sebagai pelanjut estafet kepemimpinan negara. Ketika mereka melihat atau membaca kasus tersebut, yang terlintas di benak mereka (sedikit banyaknya) pasti menimbulkan kekecewaan, dan tak jarang justru melahirkan rasa pesimis untuk membangun negeri.

Hal inilah yang perlu kita mitigasi, sebelum ajal sampai menjemput negara ini. Kita harus melakukan upaya berbasis akar rumput demi menumbuh-kembangkan kepribadian yang berintegritas bagi anak-anak bangsa. Pertama, mari kita kembangkan dan bumikan gerakan pendidikan dan kampanye antikorupsi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda kita.

Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia sekarang dan mendatang yang anti terhadap korupsi. Kedua, gencarkan pendidikan agama di ranah pendidikan formal dan nonformal untuk memproteksi anak dari tindakan korupsi.

Kalau untuk pemerintahnya, kita bisa melakukan penambahan instansi KPK yang di daerah-daerah untuk  melakukan kontrol terhadap keberlangsungan pemerintahan di daerah. Apalagi di Sumut yang menempati rangking pertama sebagai daerah terkorup, sungguh hal ini sangat saya sarankan. Dan juga untuk pemilihan aparatus negara dilakukan dengan sangat teliti, transparan dan akuntabel.

Ketiga, merevitalisasi peran Ombudsman dengan menguatkan perannya untuk memeriksa masalah administrasi yang ada di tubuh pemerintahan kita sebagai langkah memitigasi tindakan korupsi ini. Keempat, berantas mafia-mafia yang berada di belakang praktik korupsi yang terjadi demi membongkar lingkaran korupsi sistematis dan masif tersebut.

Itu saja saya pikir. Semoga.