Ada sesuatu yang mencemaskan terkait tekanan negara-negara Barat kepada Presiden Indonesia untuk meminta maaf atas kejahatan rezim Suharto pada tahun 1960-an. Apakah Presiden Jokowi yang mewakili jutaan orang lain punya hak untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan? Kesalahan dia sendiri? Kesalahan orang-orang yang dia wakili? Kesalahan kolektif?

Dalam tulisannya, “Negara dan Maaf,” Goenawan Mohamad menyatakan bahwa “... permintaan maaf dari Negara yang sekarang secara tak langsung melepaskan kaitan Rezim Soeharto dengan kekejaman di tahun 1960-an yang lalu.” Permintaan maaf itu tidak hanya melepaskan kaitan rezim tersebut dengan genosida, tapi juga melanjutkan warisannya dalam menciptakan perasaan kesalahan kolektif yang begitu lama membungkam diskursus tentang apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya.    

Tidak ada kesalahan kolektif. Tidak boleh ada perasaan bersalah atas sesuatu yang kita tidak lakukan, sesuatu yang terjadi tanpa partisipasi aktif kita.

Yang bersalah adalah orang tertentu, mungkin banyak orang, tapi masing-masing dari mereka punya nama, tanggal lahir, kadang-kadang juga alamat tinggal. Bukan dan tidak boleh seluruh masyarakat bersalah.

Persoalan ini sudah lama dibahas Hannah Arendt dalam esainya “Collective Responsibility.” Dia menegaskan bahwa konsep tanggung jawab bersama berbeda dengan kesalahan kolektif. Tanggungjawab bersama adalah sesuatu yang nyata. Kita sering bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi tanpa kesalahan kita. Inilah harga hidup dalam masyarakat. Tapi ini tidak berarti bahwa kita bersalah.

Di Jerman Barat pasca Perang Dunia Kedua muncul pengakuan “kita semua bersalah” atas kejahatan Nazi. Meskipun bunyinya luhur, ia menyimpan kekaburan kesalahan dan menjauhinya dari para pelaku.

Ketika semua orang bersalah, tidak ada yang bersalah. Strategi menciptakan "kesalahan kolektif" merupakan warisan rezim Suharto yang, konon, Indonesia tidak ingin menghidupkannya lagi.