Freelancer
1 tahun lalu · 394 view · 3 menit baca · Ekonomi 60416_56019.jpg
beritagar.id

Memilih Pemimpin Cerdas Menuju Bonus Demografi

Sejak tahun 2012, pemerintah dan sejumlah ekonom memprediksi bahwa Indonesia akan menghadapi Bonus Demografi pada tahun 2030-2035. Bonus Demografi merupakan sebuah fenomena kependudukan di mana populasi masyarakat suatu negara akan didominasi oleh angkatan kerja produktif (15-60 tahun) yaitu sekitar 64 persen dibandingkan penduduk non produktif (di bawah 15 atau di atas 60 tahun).

Perlahan tapi pasti, prediksi mengenai Bonus Demografi mendekati kenyataan. Hal tersebut dapat dilihat melalui pertumbuhan jumlah angkatan kerja Indonesia yang sejak 2010 berjumlah 108,21 juta jiwa berangsur-angsur meningkat sebesar 12,4 persen pada 2014 menjadi 114,63 juta jiwa. Di akhir 2017 jumlahnya meningkat sebesar 13 persen menjadi sejumlah 121,02 juta jiwa atau 50,3 persen dari total jumlah penduduk. (BPS, 2018)

Bonus Demografi adalah peluang sekaligus tantangan tersendiri. Jika pemerintah berhasil merespons dengan menciptakan tenaga kerja profesional dan membuka luas lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia, maka hal tersebut akan menggerakan perekonomian negara. Namun jika tak mampu dilakukan, maka bukan tidak mungkin ledakan angkatan kerja yang berada di depan mata tersebut akan mengantarkan Indonesia sebagai negara yang banjir pengangguran di masa depan.

Lantas, apakah pemerintah telah menyiapkan diri untuk menghadapi Bonus Demografi?

Kecerdasan Buatan

Di saat yang sama, masyarakat global hari ini sedang menghadapi fenomena revolusi industri ke empat. Beberapa pihak menyebutnya revolusi digital, era big data, atau era disrupsi (disruption).

Revolusi industri ke empat ditandai dengan lahirnya kecerdasan buatan (artificial intelligence). Yaitu kecerdasan yang dibuat dari program perangkat lunak komputer melalui sistem komputasi dan algoritma berbasis data, yang dirancang untuk memecahkan permasalahan rutin manusia dan hewan.

Kelahiran Artificial Intelligence (AI) mengakibatkan peran pekerjaan yang biasa dilakukan manusia dapat digantikan oleh robot. Beberapa negara maju telah menggunakan AI untuk melakukan pekerjaan. Bandara-bandara di Amerika Serikat telah menggunakan robot untuk menggantikan pekerjaan cleaning service  seperti mengepel lantai. Di Jepang, kini mulai jarang ditemui pramusaji manusia di beberapa restoran. Selain lebih efisien, AI dinilai dapat mengurangi risiko kelalaian manusia (human error).

Perkembangan AI yang semakin banyak melibatkan robot dalam aktivitas kerja tentu mengancam Bonus Demografi yang akan dihadapi Indonesia. Melimpahnya stok tenaga kerja yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian negara tersebut akan menjadi tidak berguna jika pekerjaan justru dilakukan oleh robot.

Fisikawan tersohor Stephen Hawking, memprediksi bahwa AI berpotensi mengakhiri peradaban manusia. Prediksi penulis buku The Theory of Everything  yang baru beberapa waktu lalu meninggal dunia tersebut dilandasi oleh kemampuan replikasi teknologi yang sangat cepat, sementara evolusi manusia yang lambat akan mengalami kekalahan.

Bahkan sejak 2015, sejumlah bank besar di Indonesia mencatatkan penurunan jumlah pegawai akibat perkembangan financial technology (Fintech). Menurut International Data Corp, sebesar 35 persen organisasi terkemuka di bidang logistik, kesehatan, utilitas, dan sumber daya akan mengeksplorasi robot pada 2019 untuk mengotomatisasi kerja operasional. Akibatnya, peningkatan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja menjadi momok menakutkan yang harus segera dicarikan solusi.

Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat pada 27 Juni nanti seharusnya menjadi momentum bagi para calon kepala daerah untuk menawarkan gagasan dan visi misi mengenai peluang Bonus Demografi dan tantangan AI serta mempertarungkannya dengan kandidat lain.

Sayangnya, partai politik dan para calon kepala daerah lebih senang mewarnai pemberitaan di media dengan membicarakan tentang keturunan, golongan, atau etnis mereka. Kita seakan terlena bahwa ada sesuatu genting yang mengancam kehidupan ratusan juta jiwa masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Padahal di setiap pagelaran kampanye, program pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, serta pembukaan lapangan kerja baru menjadi isu-isu seksi yang selalu ditawarkan. Tapi nampaknya perbincangan mengenai identitas lebih terasa laris membius masyarakat.

Oleh karena itu, sudah waktunya pertengkaran politik identitas yang secara tidak sadar telah meretakkan sendi-sendi persatuan dialihkan pada perdebatan yang lebih konstruktif mengenai visi misi serta program yang konkrit dan realistis dari setiap calon kepala daerah.

Era AI sangat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berdemagogi di atas podium, namun juga mampu dengan serius merumuskan wacana inovatif dan membangun metodologi yang akurat dalam menghadapi persoalan masyarakat.

Periode kepemimpinan yang hanya 5 tahun bukanlah alasan untuk tidak berpikir progresif mengenai Bonus Demografi. Justru seharusnya dimaksimalkan untuk meletakkan fondasi pembangunan. Karena sejatinya kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mewariskan tatanan lebih baik setelahnya.

Jika mendiang Hawking mampu memikirkan akhir dari peradaban manusia, kita perlu pemimpin yang sanggup menghadapi tantangan zaman dan memiliki kemampuan pikir berdaya ledak.