Penulis
5 bulan lalu · 35 view · 4 menit baca · Politik 44088_69340.jpg
nusakini.com

Memilih Pemimpin

Pada 13 September 2018, Mahkamah Agung (MA) memutuskan gugatan perihal boleh tidaknya mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif. Menurut pertimbangan hakim, gugatan KPU yang berisi larangan mantan napi korupsi maju menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Alhasil, mantan napi korupsi boleh maju menjadi caleg sesuai dengan aturan yang ada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri tampak lebih memilih untuk menghormati putusan MA tersebut ketimbang menyesali putusan itu. Sebagai institusi penegak hukum, sikap KPK ini boleh jadi sudah tepat, sebab mereka juga harus menghomati MA yang juga merupakan institusi peradilan.

Namun, alasan-alasan lain yang perlu diungkapkan adalah, apakah diperbolehkannya napi korupsi untuk nyaleg kembali sudah sesuai dengan kode etis? Jika secara undang-undang dibolehkan, apakah menurut standar moral juga demikian? 

Saya sendiri percaya bahwa dalam hukum, orang hanya bisa dihakimi setelah melakukan kejahatan. Tetapi secara moral, orang yang bahkan baru berniat untuk melakukan kejahatan, sudah termasuk melanggar prinsip moral.

Lalu apa kaitannya dengan bekas napi koruptor? Secara garis besar, masyarakat tidak mau seorang bekas napi koruptor nyaleg kembali. Alasannya, tentu saja, mereka telah melanggar prinsip etis di mana kejahatannya di masa lalu sangat mungkin terulang di kemudian hari jika caleg itu telah terpilih. Hal ini paling tidak dapat menjadi gambaran bahwa rakyat sudah tidak lagi percaya dengan caleg bekas napi itu.

Fenomena bekas napi korupsi yang dibolehkan nyaleg kembali ini tentu menandakan bahwa demokrasi pancasilais di Indonesia sudah agak sedikit mapan. Artinya, ada kebebasan pada setiap pelaku kejahatan untuk dapat kembali menjadi pemimpin rakyat ketika napi-napi itu sudah menghapus dosa-dosanya di sel jeruji. Betapapun karakter demokrasi pancasilais ini belum sepenuhnya dapat mengakomodir aspirasi rakyat.

Pemimpin yang Sehat

Pertanyaan krusial yang perlu diajukan, apakah bekas napi korupsi itu layak menjadi wakil rakyat kembali? Jika tidak, bagaimana seharusnya kita mencari wakil rakyat dan memilih pemimpin yang sehat? Yakni seorang pemimpin yang bersih, berkompeten, dan memiliki integritas yang memadai.

Persoalan kepemimpinan ini perlu dijawab secara gamblang, agar kita dapat mempersiapkan seorang pemimpin yang handal. Dan lagi, agar kita juga tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan masa lalu dan tidak mengulang kembali. 

Kiranya, masyarakat perlu mengetahui kriteria-kriteria seorang pemimpin yang baik dengan tujuan agar rakyat tak mudah dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang mengatasnamakan rakyat, tapi kelakuannya layaknya pencuri yang tidak tahu malu.

Selain itu, para politisi, parpol, dan caleg juga harus bisa mawas diri agar mereka semakin dipercayai oleh rakyat. Pasalnya, publik saat ini telah banyak kehilangan kepercayaan terhadap figur politisi dan sejumlah wakil rakyat di Senayan, disebabkan sudah terlalu banyak kasus korupsi yang begitu merugikan rakyat. Dengan kata lain, prosesi politik ini harus ada timbal balik antara politisi dan rakyat, di mana politisi mulai membenah diri dan rakyat harus tahu kriteria pemimpin yang baik.

Dalam menghadapi Pilpres dan Pileg pada 2019 mendatang, para kandidat semakin gencar bergerilya. Mereka dan tim suksesnya sudah mulai mencuri perhatian masyarakat. Para kandidat ini pada gilirannya akan berusaha untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat demi menjemput kemenangan.

Kita perlu menyadari, output Pilpres dan Pileg adalah pemimpin yang akan menjadi nahkoda pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam 5 tahun ke depan. Inilah titik awal kemajuan atau kemunduran suatu negara, baik pemimpinnya maupun daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jika rakyat salah memilih, maka jangan harap akan ada perubahan yang signifikan.

Rakyat juga harus ingat, sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam setiap pemilu, uang masih ditempatkan sebagai faktor dominan yang menentukan terpilihnya seorang kandidat. Kekuatan uang seakan menjadi parameter utama. Kapasitas dan kapabilitas calon kadang tidak menjadi penilaian utama. Bukan visi-misi yang dilihat, tapi siapa yang banyak mengisi amplop, itu yang akan dipilih.

Para kandidat pun akhirnya banyak yang tidak fokus menjelaskan visi-misinya. Kandidat dan timses sibuk mengikat simpul-simpul massa yang kemudian diiming-imingi materi agar kemudian memilih dirinya. Bila yang terjadi begini, dialektika pembangunan dan kemajuan tampak semakin sulit ditemukan. Transaksional dan pragmatisme politik akhirnya tumbuh subur.

Suka atau tidak, faktor uang masih menjadi dasar utama masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Bahkan menurut survei KPK (2013), sebanyak 71,72% masyarakat menganggap politik uang hal yang lazim dalam pemilu. Fakta inilah yang melegitimasi kewajaran perilaku para pejabat yang cenderung mementingkan diri sendiri dan ujung-ujungnya terjerat korupsi.

Mengutip Solehudin (2018), ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa pemimpin itu merupakan representasi pemilihnya. Baik dan buruknya seorang pemimpin bisa dilihat dari rakyatnya yang memilih. Bila keduanya memiliki timbal balik yang baik, maka pemimpinnya bakal baik, begitupun sebaliknya. 

Tentu, pengandaian semacam ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret dan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana politik yang sehat, yang pada gilirannya akan melahirkan pemimpin yang sehat pula.

Pesta demokrasi harus menjadi ajang penyatuan visi kita sebagai bangsa. Momentum Pilpres dan Pileg mendatang harus mengedepankan integritas, kapasitas dan kapabilitas, baik kepada para kandidat maupun rakyat yang memilih, agar kita mampu menemukan seorang pemimpin yang sehat dan dapat menjadi jembatan menuju kemakmuran.

Kita perlu mengikis pemilih transaksional dan pragmatis, yakni pemilih yang mendengarkan hati nurani dan akal sehatnya. Memilih pemimpin yang sehat harus dimulai dengan menjadi pemilih yang sehat. Betapapun kita tidak peduli lagi siapa dan dari mana dia, yang penting jejak rekam serta kualitas pribadi dan kemampuannya benar-benar teruji dan layak menjadi seorang pemimpin.

Terakhir, masyarakat secara luas harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia telah cukup siap membangun demokrasi yang sehat dan juga siap memilih pemimpin-pemimpin yang sehat.