Peneliti
2 tahun lalu · 305 view · 4 menit baca · Hukum 2000px-hrw_logo.svg_.png
Foto: Wikipedia

Memetakan Syariat dan HAM

Saya pernah mengikuti satu kegiatan menarik, menantang sekaligus sensitif. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar tiga puluh (30) peserta pilihan dari seluruh Indonesia, hasil seleksi ketat PUSAM (Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme) UMM, yang diketuai Prof. Syamsul Arifin.

Menarik dan menantang, sebagaimana saya sebutkan di awal, karena bahasannya adalah seputar wacana yang bersinggungan antara syariah (hukum Islam) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Sensitif isunya, karena menghadapkan hukum Islam dengan HAM Internasional, yang dipersepsi banyak orang adalah produk pemikiran Barat yang membahayakan eksistensi hukum Islam itu sendiri.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Malang, tepatnya di Kampus UMM, 30 Mei-03 Juni 2016 dengan tema “The Master Level Course on Sharia and Human Rights: Background and Core Issues in Contemporary Indonesia”. Hadir sebagai nara sumber yang populer dan kompeten dari berbagai kalangan, yang didatangkan baik dari dalam maupun luar negeri.

Pertanyaan primer yang kemudian muncul adalah: “Bagaimana, sebenarnya, relasi antara HAM dan syariah tersebut?” Sebuah pertanyaan yang terlihat sederhana, namun sangat mendasar dan kritis sekali. Menjawabnya harus hati-hati, tidak sembarangan, karena berkaitan dengan hukum Islam sebagai objek bandingannya.

Jika kita sederhanakan, kira-kira menjadi begini: “Syariah adalah hukum Islam, di mana sang pembuat hukum tersebut adalah Tuhan dan Rasul-Nya, sedangkan HAM adalah sebuah konsensus internasional yang berlaku untuk seluruh manusia, tidak memandang suatu agama apapun. Dan perancangnya adalah manusia itu sendiri.”

Mereka berkumpul dan menetapkan sebuah kesepakatan yang kita disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, yang isinya terdiri dari 30 pasal yang berkaitan dengan hak sipil dan politik (sipol) serta ekonomi, sosial budaya (ekosob).

Menjawab pertanyaan di atas, kita akan mendapatkan kesulitan yang menghadang.  Pasalnya, kita sedang memotret wacana HAM dari perspektif hukum Islam. Menjawabnya, tentu, membutuhkan beberapa pendekatan dialogis agar tidak terjadi tuduhan-tuduhan negatif terhadap satu pihak, kelompok atau golongan tertentu yang anti terhadap HAM.

Bagaimana citra Islam di Barat terkait dengan penegakan HAM selama ini? Islam kerap bercitra negatif karena ada beberapa hukuman pidana dalam syariat Islam, yang dicitrakan para analis Barat, kurang menjunjung tinggi HAM. Kemudian muncullah ‘islamofobia’ di Barat, karenanya. Kondisi ini berdampak negatif serta merugikan hukum Islam secara umum. Bagaimana Islam menanggapi diskursus HAM Internasional ini?

Beberapa Tanggapan

Halliday, dalam Buku Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam, karangan Mashood A. Baderin, mengidentifikasi tanggapan-tanggapan Islam terhadap perdebatan HAM Internasional tersebut. Identifikasi Halliday, saya ringkaskan kembali menjadi tiga (3) pandangan, di antaranya; Pertama, Islam selaras dengan hak asasi manusia Internasional. Pandangan ini merupakan salahsatu bentuk tanggapan moderat yang mengapreseasi lahirnya DUHAM 1948 dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penghargaan atas kebebasan, keadilan, toleransi, perlindungan kehidupan dan martabat manusia merupakan prinsip-prinsip pokok yang diakomodasi juga oleh syariat Islam, dan Al-Quran secara tekstual mencatat haltersebut dalam QS. 16:90.

Pandangan ini jauh lebih baik, lebih maju beberapa langkah karena ia terbuka terhadap produk baru kendatipun dari Barat datangnya. Dengan keterbukaan ini, maka akan membuka kajian-kajian kontemporer yang lebih mendalam dan komprehensif dalam perspektif baru, tentunya.

Kedua, HAM Internasional seharusnya, dalam pelaksanaannya, tunduk di bawah hukum Islam. Pandangan ini merupakan satu bentuk eksklusionis atau semacam egoisme sepihak. Ada anggapan bahwa HAM Internasional adalah sebuah proyek imperialis yang ingin mengganggu kenyamanan Islam.

Anggapan tersebut muncul dari kekhawatiran-kekhawatiran terhadap neo-kolonialisme yang memaksa pendefinisian hak asasi manusia dalam perspektif Barat tanpa mempertimbangkan konteks lain yang berbeda dengan Barat.

Ada juga penolakan terhadap HAM Internasional tersebut menggunakan argumentasi bahwa manusia, siapa pun, tidak mempunyai hak apa pun kecuali tunduk patuh terhadap perintah-perintah Tuhan yang sudah termaktub dalam syariat Islam. Mereka menggunakan prinsip ilegalitas, dan konsekuensinya hidup menjadi susah dan dibatasi.

Hal ini, sebenarnya, bertentangan atau inkonsisten dengan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang mempertimbangkan kemajuan bagi manusianya itu sendiri. Sebenarnya, tidak hanya pada persoalan HAM saja. Sesuatu yang dihasilkan Barat, mereka menganggapnya sebagai produk anti-Islam.

Islam, sesungguhnya, tidak egois dengan persoalan-persoalan kekinian, ia justru mengajak kerja sama dalam rangka mencapai kebaikan manusia seluruhnya. Jika kita memaknai HAM Internasional sebagai produk universal untuk melindungi setiap manusia dari ancaman dan penindasan pihak luar, maka pandangan Islam terhadap HAM Internasional tersebut seharusnya sejalan. Pandangan kedua ini, menurut saya, adalah langkah mundur bagi Islam itu sendiri.

Ketiga, Islam sama sekali tidak selaras dengan HAM Internasional. Pandangan ini merupakan kebalikan dari pandangan pertama yang cukup moderat, dan terlihat cukup kontras perbedaannya. Mereka menganggap bahwa Islam adalah sesuatu yang ada di menara gading dan HAM Internasional jauh lebih rendah di bawahnya.

Mayoritas kaum muslim yang beranggapan bahwa ketidakselarasan antara Islam dan HAM Internasional, sesungguhnya, lebih mencerminkan kekecewaan  sekaligus bentuk protes terhadap hegemoni Barat. Barat selalu berdiri di atas dua kaki, menggunakan standar ganda dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran HAM. Lihat saja misalnya, invasi Amerika terhadap Irak, Syiria, Libanon dan lain-lain; selalu memakai HAM dalam setiap operasinya.

“Demokrasi dikembangkan asalkan jangan sampai membawa fundamentalisme Islam kepada kekuasaan; nonproliferasi (nuklir) ditegaskan untuk Irak dan Iran tapi bukan untuk Israel, dan sebagainya. Standar-standar ganda dalam tindakan adalah harga yang tidak bisa dihindarkan dari standar-standar universal suatu prinsip,” demikian Huntington memberikan perhatian kepada protes Ismat Sayf al-Dawla, seorang kritikus Mesir.

Pandangan ketiga yang cukup ekstrem ini, menganggap tujuan HAM Internasional mengandung agenda antiagama yang terselubung. Tuduhan tersebut merupakan kecurigaan yang diakibatkan pemisahan antara Gereja dan Negara di dunia Barat. Dan Barat, anggapannya, akan memperlakukan hal sama terhadap dunia Muslim. Perang Salib (Crusade) adalah alat yang dipakai Barat untuk menggantikan keimanan Islam dengan ideologi baru, yaitu humanisme internasional.

Menurut Ibn Rusyd, yang dikutip Komaruddin Hidayat, bahwa kejayaan Islam adalah hasil perpaduan antara nalar dengan wahyu. Dalam Islam, kedua komponen tersebut memiliki posisi saling melengkapi, bukan sebaliknya, berbenturan.

Pada saat yang sama pernyataan Ibn Rusyd tersebut sangat asing sekaligus menohok gereja yang selalu bertolak belakang dengan pendapat para ilmuwan, yang kemudian dari tangan merekalah lahir gerakan humanisme-sekularisme di Barat.

Kasus di atas melahirkan perdebatan panjang dan lama antara hukum hak asasi manusia dan hukum Islam. Perdebatan tersebut melahirkan kembali kesan bahwa seakan-akan Islam tidak pro atau bahkan anti-Islam. Kondisi demikian diperburuk oleh agama yang ditafsirkan rigid oleh sebagian orang.