Dalam kamus besar bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan atau penjajahan. Tidak terikat atau bergantung kepada orang atau pihak lain.

Bagi Indonesia, sebuah bangsa yang selama ratusan tahun pernah mengalami pahit getirnya penjajahan, kata ‘merdeka’ tentu mempunyai makna yang sangat berarti dan mendalam. Dengan kemerdekaan di tangan, bangsa ini dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Wajar apabila kemudian, euforia perayaan hari jadi kemerdekaan begitu terasa, baik sebelum maupun sesudahnya. Setiap tahun, gegap-gempita HUT RI telah menjadi semacam ‘pesta’ nasional yang tak boleh terlewatkan.

Namun, benarkan Indonesia telah sepenuhnya merdeka? Pertanyaan itu kerap terlontar, terutama dari kaum nasionalis yang berpikiran kritis. Jawabannya sendiri gampang-gampang susah. Secara fisik, tentu saja jawabannya ya. Tidak ada lagi invasi tentara asing ke negara kita. Semua jabatan publik pun dipegang oleh orang-orang kita sendiri. Namun, secara psikis, banyak yang meragukan Indonesia telah benar-benar merdeka.

Salah satu indikator kemerdekaan ialah adanya kedaulatan. Baik itu di bidang politik maupun ekonomi. Bukan kebetulan kalau Gunnar Myrdal, seorang ahli ekonomi Swedia pemenang hadiah Nobel, beberapa tahun lalu memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negeri-negeri berkembang yang ia sebut sebagai kelompok ‘negara-negara lunak’ (soft states)

Sebutan ini pernah menjadi kontroversi dan bahan perdebatan di kalangan kaum intelektual karena bernada merendahkan. Soft states sendiri artinya kurang lebih negara yang belum memiliki kedaulatan penuh. Kenyataannya memang, baik di bidang ekonomi maupun politik, kita kerap berada dalam bayang pengaruh bangsa-bangsa lain yang lebih kuat dan superior.

Setidaknya, ada dua hal yang menjadi penyebab Indonesia belum diyakini sepenuhnya merdeka, setelah puluhan tahun diproklamirkan. Pertama, Belanda yang telah menancapkan kuku kolonialismenya di negeri ini selama ratusan tahun, ketika angkat kaki, mereka meninggalkan warisan berupa ‘watak kolonial’. Seperti kita ketahui, pada masa pemerintahan kolonial, Belanda tidak memerintah sendiri, melainkan bersama-sama dengan penguasa pribumi yang mereka angkat sebagai pegawai pemerintah. 

Pegawai pemerintah inilah (umumnya golongan bangsawan terpelajar) yang mewarisi watak tersebut. Tak heran, walaupun Belanda sebagai induk semangnya telah pergi, praktik kolonialisme masih berlangsung hingga kini. Bedanya, kalau dahulu dijajah oleh bangsa lain, sekarang malah oleh bangsa kita sendiri.

Kedua, penjajahan yang berlangsung begitu lama, tidak bisa tidak telah membentuk karakter atau watak sebagai bangsa jajahan. Celakanya, karakter itu sulit hilang meskipun kini dikatakan telah merdeka. Bahkan, secara terang- terangan, sastrawan Pramoedya Ananta Toer mengatakan bangsa kita ini bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lainnya. Kolonialisme telah menyebabkan rakyat Indonesia memiliki sifat rendah diri, gugup, pasif, serta imperior terutama di hadapan bangsa-bangsa yang lebih maju.

‘Memerdekakan’ Diri Sendiri

Jika benar untuk setiap keberhasilan tentu ada ongkosnya, maka salah satu ‘ongkos’ menjadi bangsa merdeka ialah harus mau melakukan segala sesuatunya sendiri. Berpikir dan bertindak secara mandiri. Tentu, setelah sekian lama terbiasa hidup diatur dan diperintah oleh orang lain, hal tersebut bukanlah pekerjaan gampang.

Menurut budayawan Jakob Sumardjo, manusia lama Indonesia-didikan kolonial tentunya, ialah manusia-manusia egosentris. Manusia yang berpusat pada kepentingan diri sendiri, bukan pada kepentingan orang lain. Mereka senantiasa berpikir tentang aku atau kami, bukan berpikir tentang kita sebagai sebuah bangsa. Maraknya korupsi, kolusi, serta nepotisme ialah salah satu bukti nyata adanya sikap tersebut.

Keegosentrisan tentu diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya ialah adanya rasa bahwa ‘saya lebih berhak atas Indonesia daripada yang lain’. Sikap ini kemudian berkembang menjadi semacam rasa ‘memiliki’ yang membabi-buta dan berujung pada keinginan untuk menguasai dan mengangkanginya sendiri. Pada titik yang lebih ekstrim, egosentris menjerumuskan manusia-manusia Indonesia ke dalam pikiran-pikiran sempit sehingga tidak ada lagi tempat berbagi dengan orang lain.

Oleh karena itu, salah satu syarat utama ‘memerdekakan’ Indonesia ialah dengan cara ‘memerdekakan’ diri sendiri. Memerdekakan diri sendiri artinya belajar melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Belajar menjauhi sikap egosentris. Belajar menjadi manusia baru yang berpikiran maju dan terbuka.

Dalam kehidupan berbangsa, sikap egosentris tentunya sebisa mungkin harus dihilangkan. Sebab, seperti yang dikemukakan ahli sejarah Arnold Joseph Toynbee, di sanalah persoalan-persoalan manusia tumbuh dan berkembang. Tentu saja, untuk menjadi pribadi atau individu yang merdeka diperlukan keberanian serta pengorbanan yang besar.

Revolusi Mental; antara Slogan dan Cita-cita

Pejuang revolusioner Cuba yang termasyhur, Che Guevara, dengan lantang pernah berseru, ”Bagaimana pun Anda mengubah masyarakat, berapa kali pun Anda menstrukturnya kembali, niscaya semua itu akan berakhir dengan kerakusan, nafsu dan ambisi, kecuali Anda menciptakan manusia baru serta mengubah sikap mereka.” Dengan kata lain, manusialah yang menjadi penentu keberhasilan. Bagaimana pun bagus dan idealnya struktur tatanan negara atau pemerintahan, tetap tidak akan berarti banyak apabila unsur manusianya tidak mendapat perhatian serius. Adapun salah satu soal pokok manusia ialah perkara mentalitas.

Revolusi mental, inilah sesungguhnya tugas paling berat pemerintah sekarang dalam mewujudkan ‘kemerdekaan’ Indonesia. Dikatakan paling berat karena ini menyangkut sesuatu yang bersifat dasar dan substansial. Mentalitas itu sendiri bersifat abstrak. Tidak jelas wujud dan bentuknya sehingga sulit menentukan ukuran-ukurannya.

Mentalitas merupakan Sesutu yang berada dalam wilayah personal. Ia terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Perubahan mentalitas senantiasa disertai dengan gejolak-gejolak. Tanpa kesiapan matang menghadapinya, gejolak-gejolak tersebut bukan tidak mungkin akan menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar.

Terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden tak lepas dari kampanyenya yang mengusung jargon ‘revolusi mental’. Sebagai seorang politisi sekaligus negarawan, ia tentu tahu betul bahwa perubahan yang diusungnya perlu disertai perubahan mentalitas dari rakyat yang dipimpinnya. 

Tak heran, apabila kemudian setelah terpilih menjadi presiden, salah satu langkah Jokowi untuk mewujudkan revolusi mental tersebut ialah dengan cara mengangkat ‘Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan’.

Banyak harapan agar revolusi ini benar-benar dijalankan atau setidaknya dijadikan cita-cita nasional. Tentu saja kita mafhum untuk mewujudkan hal tersebut diperlakukan keberanian serta tekad yang kuat, baik dari pemerintah maupun rakyat itu sendiri. 

Tanpa adanya keberanian dan tekad yang kuat bukan mustahil apabila revolusi mental nasibnya hanya akan berakhir sebagai slogan. Kalau itu sampai terjadi, maka ‘kemerdekaan’ Indonesia agaknya masih (hanya) sebatas harapan.