Menguatnya Politik Identitas akhir-akhir ini menjadi salah satu bahaya besar bagi keberlangsungan bangsa. Tidak hanya persoalan Pikada DKI Jakarta tetapi kiranya untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Artinya para elit politik akan berpotensi untuk menggunakan “jurus-jurus” identitas dalam mengalahkan kandidat lain. Isu-isu seperti suku, etnis, ataupun agama bahkan ideologi biasanya sangat rentan dan ampuh dalam membakar emosi atau keinginan massa.

Tentu situasi ini sangat bertentangan dengan esensi dari kemerdekaan di mana setiap kita semestinya diperlakukan sama sebagai warga negara. Siapa saja yang menjadi warga negara, dia memiliki hak yang adil dan setara termasuk hak-hak politik. Kalau kita menelisik sejarah kita, politik identitas menguat justru ketika masa reformasi yang diharapkan dapat memperbaiki orde baru yang “katanya” otoriter itu.

Sebagai generasi muda dan yang tidak mengalami pemerintahan orde baru, saya memperoleh  beberapa informasi melalaui cerita dan beberapa sumber yang kurang lebih menjelaskan suasana politik orde baru. Tanpa harus  diuraikan secara eksplistit, setidaknya saya dapat membandingkan dan kiranya berani untuk mengatakan bahwa masa reformasi lebih baik dibandingankan dengan orde baru teurtama dalam hak-hak politik setiap warga (ataupun partai politik).

Namun mirisnya, reformasi yang didambahkan di mana setiap kita bebas terutama dalam hak-hak politik malah menimbulkan masalah dan persoalan baru. Misalnya saja, Megawati Soekarnoputri pernah  “ditolak” dalam mencalonkan diri menjadi Presiden dengan alasan dalil agama atau ideologi tertentu terutama menyangkut pandangan agama bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi pemimpin. Tanpa harus melihat lebih dalam lagi persoalan atau dalil idelogi itu, pokoknya ini menyalahi asas demokrasi di mana kebebasan dan kesetaraaan itu sangat ditekankan.

Demikianpun dengan isu-isu seputar Pemilihan Presiden 2014 maupun Pilkada DKI 2017. Isu ras atau agama menjadi dua isu yang sering dimainkan. Wacana-wacana serupa akan menjadi semakin berpotensi konflik ketika dukungan-dukungan antara kubu itu seimbang dan tidak memiliki selisih yang berarti. Situasi masyarakat menjadi terpolarisasi oleh kepentingan para elit politik yang menggunakan wacana politik identitas. Kita sebagai pendukungpun semakin terhipnotis dan berani berkorban demi memenangkan calon atau pendukung kita.

Mengapa saya harus menyadarkan bahwa sikap kritis terhadap fenomena ini sangat penting? Kecenderungan manusiawi kita sering terdorong oleh hasrat idoltaria. Artinya, kita berani bahkan membelah mati-matian terhadap dukungan kita. Maka dari itu, segala bentuk cara diambil sekalipun itu buruk secara moral. Namun kalau kita berpikir bukankah para calon pemimpin itu memiliki visi dan misi untuk semua warga tanpa harus mengkhususkan bagi pendukunya saja?

Artinya, kita sebagai masyarakat tidak perlu merasa tidak diperhatikan jika sosok yang menjadi dukungan kita gagal menjadi pemimpin. Karena  dorongan idoltaria buta sering sekali digunakan oleh elit politik dalam merebut kekuasaan. Alih-alih mencari atau menggunakan argumen-argumen logis dalam meraih dukungan, isu-isu SARA (Politik Identitas) kembali dimainkan sebagai wacana yang ampuh dalam membakar emosi massa.

Bagi saya sebagai generasi muda, situasi dan fenomena politik identitas justru tidak memerdekaan kita sebagai warga negara karena akibat dari wacana-wacana politik identitas selalu mengarah pada konflik horizontal. Masyarakat menjadi korban sementara para elit politik hanya mengambil “keuntungan” yaitu memenuhi nafsu kekuasaannya. Maka melihat dan selalu mengkritisi wacana politik para elit menjadi salah cara dalam merawat kemerdekaan. Kita tidak boleh begitu cepat untuk menyakini tanpa melewati permenungan lebih dalam terhadap sikap-sikap para elit.

Ketika sudah “terhipnotis” oleh wacana busuk para elit, kita semakin mudah terbawa oleh rayuan yang diangkat para elit politik. Misalnya, mereka melemparkan isu bahwa etnis Tionghoa telah menguasa perekonomian kita sehingga pergerakan merek mesti dibatasi sementara korupsi justru terjadi di kalangan para elit politik. Mereka pandai menciptakan wacana agar mereka luput dari perhatian rakyat terutama praktek-praktek buruk baik itu korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Alih-alih, semua itu bermuara agar mereka selalu nyaman dengan kekuasaan.

Misalkan saja, para wakil rakyat kita sudah banyak melakukan praktek koruspi. Bukankah lebih baik para elit politik mengkampanyekan bahwa para koruptor mesti ditindak tegas daripada mengatakan bahwa etnis x atau agama z tidak boleh menjadi pemimpin.

Saya tertarik untuk menjelaskan sebuah contoh di mana para elit itu dapat menjadi “teman” atau “musuh” demi mencapai kepentingan mereka. Kita masih ingat pada Pemilihan Presiden 2004, kala itu itu Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla dan pada tahun 2009 Jusuf Kalla malah menjadi lawan politiknya. Demikianpun ketika Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun apa yang terjadi ketika Pemilihan Presiden 2014? Setidaknya PDI-P yang diketuai Megawati itu menjadi lawan politik dari Prabowo Subianto yang menjadi calon Presiden.

Ilsutrasi di atas tentu tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kita harus bersikap pesimis terhadap motivasi para pemimpin. Tetapi satu hal penting bahwa kita tidak perlu menjadi terpolarisai hanya saja karena plilihan politik kita berbeda. Apalagi kalau kita mengikuti atau terbuai oleh “rayaun” elit politik yang dapat mendestruksi struktur sosial misalnya, wacana ploltik identitas itu. Dengan demikian, kita dapat benar –benar bebas (merdeka) dari motivasi atau nafsu para elit politik karena kita bersikap kritis dan mengambil jarak terhadap metode busuk para elit.

Selain itu, kita mesti harus terbuka atau melek terhadap pemimpin kita sekalipun itu sosok atau tokoh yang kita pilih. Kita tidak boleh “menilai” sempurna akan sosok pilihan kita sehingga tidak perlu dikritik. Adanya kubu oposisi dalam kepemerintahan itu tentu sangat penting sehingga dalam arti positif mereka dapat memberi saran dan kritikan terhadap pemerintah. Namun sekali lagi, persolan ini mesti ditanggapi secara serius dan hati-hati.

Kritikan-kritikan kubu oposisi mesti secara jeli untuk dipahami. Kita sebagai masyarakat yang merupakan elemen terbesar dari sebuah negara tidak boleh begitu saja percaya dengan sikap-sikap dari para elit politik misalnya dari kubu oposisi.  Seperti apa yang menjadi permenungan mendasar dari ulasan ini yaitu bahwa kita tidak boleh  cepat menerima apa saja yang dilontarkan kubu oposisi/para elit politik. Kalau kita secara mendalam memahami setiap kritikan ataupun “provokasi” dari kubu oposisi (elite politik) sebenarnya kita dapat dengan sendiri mengetahui tujuan dibalik semua bentuk kritikan itu.

Kita mesti kritis sehingga dapat memberi penilaian setiap kritikan dari kubu oposisi (para elit politiknya), apakah demi kesejahteraan rakyat atau demi mendominasi kekuasaan politik bahkan melindungi “gerombolan” elit politik. Ada banyak contoh kasus semisalnya isu berkembangnya komunisme di mana seolah-olah pemerintahan sekarang telah memberi ruang gerak bagi komunisme. Saya berpendapat bahwa dibalik semua ini, ada satu kepentingan (nafsu kekeuasaan) dari elit politik tertentu sehingga dapat dengan mudah meraih kekuasaan. Cara-cara seperti itu jelas menunjukan bahwa motivasi kepemimpinannya bukan lagi demi rakyat tetapi demi nafsunya akan kekuasaan.

Akhirnya, bersikap kritis terhadap para elit politik entah itu sosok yang kita dukung ataupun sebaliknya menjadi salah-satu jalan yang bijak sehingga kita tidak terjebak dalam “nafsu kekuasaan” para elit politik. Karena toh, kegaduhan akibat nafsu kekuasaan para elit akan berdampak pada kita semua baik itu pendukungnya maupun yang bukan pendukung. Kita semua membutuhkan kedaimaan dan ketentraman dalam hidup bersama.

Mengidoltarikan para elit politik sehingga kita berani berjuang mati-matian untuk memenangkannya bukan merupakan sikap yang tepat. Selayakanya, siapapun pemimpin harus bersikap adil bagi semua rakyat tanpa terkecuali. Sikap-sikap idoltaria berlebihan dapat membuat kita terhipnotis apalagi jika ditambah dengan wacana politik identitas sehingga akhirnya kita merasa bahwa ini merapakan perjuangan atas nama agama, suku, ataupun etnis. Ternyata itu semua merupakan kepentingan dari para elit politik.

Demikianlah refleksi singkat yang kiranya terus kita perjuangkan demi menjaga kemerdakaan sehingga kita tidak menjadi “alat atau barang” untuk memenuhi nafsu kekuasaan para elit politik. Merdeka dan Salam Kebhinkeaan!!