Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di tahun 2019 menuai polemik dan menciptakan uncomfortable zone bagi masyarakat. 

Menurut Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, pendidikan di era ini harus mampu menuntaskan ketimpangan sosial dan pemerataan pendidikan. Pihaknya mengatakan bahwa zonasi bertujuan untuk memecahkan masalah miskroskopik, seperti pemetaan masalah pemerataan siswa, guru, serta sarana dan prasarana pendidikan. 

Ia juga mengeklaim bahwa sosialisasi yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir telah cukup sebagai pertimbangan dijalankannya zonasi. Dengan begitu, sistem zonasi di tahun 2019 kembali dijalankan dengan orientasi pemerataan pendidikan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun agaknya orientasi kebijkan pendidikan tersebut terkesan terburu-buru, tanpa pemanasan yang cukup. Alhasil, banyak masyarakat yang shock dan merasa terengah-engah menerima keputusan tersebut.

Hal tersebut terlihat ketika tiba-tiba bermunculan WhatsApp story yang menampilkan orang-orang yang berkerumun di depan sekolah pada malam hari. Padahal jelas-jelas gerbang sekolah belum dibuka.

Mereka tak lain adalah para orang tua dan calon siswa yang ingin mendaftar ke sekolah tujuan. Mereka rela antre satu hari sebelum jadwal pendaftaran offline dibuka.

Fenomena itu terjadi ketika muncul isu-isu yang tak jelas dari mana asalnya, mengabarkan pembukaan pendaftaran sekolah. Isu tersebut bahkan menjadi viral sehingga membuat panik orang tua dan anaknnya untuk segera mendaftar sekolah.

Tak jelas pula siapa yang dianut, apakah orang tua yang harus menganut anaknya, atau anak yang harus nurut dengan orang tua. 

Orang tua akan menempuh berbagai cara agar anaknya dapat sekolah, sedangkan si anak berharap memperoleh sekolah yang layak untuknya. Gejala ini dapat disebut dengan keadaan public panic yang membuat masyarakat resah dan tidak nyaman.

Peristiwa tersebut telah mampu menggambarkan bahwa masayarakat sebenarnya belum memahami secara jelas bagaimana langkah dan metode pendaftaran di sekolah, walaupun sejak 2017 sistem zonasi telah dijalankan. Masyarakat masih bingung harus mendaftar secara offline atau online.

Pemerintah terlihat belum melaksanakan sosialisasi dan memiliki kesiapan yang matang. Sehingga pegaplikasian sistem zonasi yang digadang mampu memperbaiki sistem pendidikan justru membuat suasana menjadi kurang nyaman.

Bukan hanya kurang nyaman, namun secara psikis ketidakpastian jalannya sebuah sistem kemudian melahirkan sikap pesimisme bagi siswa. Sikap pesimisme tersebut kemudian melahirkan kebimbangan di antara pihak terkait.

Siswa menjadi terombang-ambing tidak jelas, karena mereka serasa tedoktrin oleh sistem yang telah ditentukan. Mereka tidak dapat bebas memilih jalan sendiri dan mengukur batas kemampuannya. Fokus mereka tebagi pada pencarian daftar sekolah di zona yang sesuai di aturan yang ada.

Gerak meraka juga terbatas. Misalnya, anak yang memasukkan nama SMA di pilihan pertama tidak diperbolehkan memasukkan nama SMK di pilihan berikutnya. Dengan kata lain, harus linear. Padahal kesukaan siswa dengan sekolah tertentu tidak dapat dipaksakan.

Dale H. Schunk dalam bukunya Learning Theori (2012: 185) menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan antara lingkungan dengan perilaku anak. Anak yang menghadapi lingkungan yang baik akan menunjukkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang kurang efektif menghadapi lingkungan.

Keterkaitan hal tersebut dengan sistem zonasi adalah tinggi atau rendahnya motivasi yang dimiliki siswa di lingkungan tempat belajarnya. Penerimaan siswa yang tidak tuntas akan sekolah yang didapatkan dari sistem zonasi bisa jadi akan mengurangi semangat dan motivasi siswa untuk belajar dan bersaing dengan teman-temannya.

Bagaimana akibatnya di masa datang? Walaupun akhirnya siswa memasuki sekolah yang sudah ditetapkan di daftar pilihannya secara merata, namun, secara mental, terjadi pergeseran dari sikap optimis ke pesimis. Anak yang kecewa karena tidak dapat masuk ke sekolah yang diidamkannya sulit untuk mengalir dan menikmati proses belajarnya.

Selain itu, keadaan siswa yang heterogen dari siswa yang rata-rata kecerdasannya dengan siswa yang cerdas menjadi tantangan tersendiri, baik bagi guru maupun murid. Guru harus bisa mengakomodasi keberagaman dengan menerapkan strategi dan metode yang sesuai untuk seluruh siswa.

Siswa yang kurang cerdas diharapkan lebih semangat untuk mengejar siswa yang cerdas. Namun, jika mereka sendiri merasa tidak nyaman di zonanya, mampukah mereka bersaing?

Sebenarnya upaya pemerintah untuk menggagas perbaikan sistem pendidikan di Indonesia ini perlu diapresiasi. Namun masukan dan kritik juga dibutuhkan untuk pemerintah agar mampu mengevaluasi sistem zonasi ini sebelum diterapkan. 

Pemerintah bisa bercermin dari penerapan Kurikulum 2013 yang memerlukan percobaan dan evaluasi bertahun-tahun untuk dapat dijalankan secara merata. 

Untuk perkembangan sistem zonasi ini ke depan, masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah, mulai dari sosialisasi, manajemen, uji coba, dan evaluasi lanjutan. Harapannya, kebijakan yang akan dijalankan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh siswa, orang tua, dan guru agar semua pihak mampu menatap masa depan dengan optimis.