31002_13478.jpg
https://cdn.brilio.net/news/
Filsafat · 6 menit baca

Meme di Tengah Peperangan Realitas

Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang

Slogan masyhur ini dipakai Warkop DKI menandai era ketika melawak dan tertawa jadi sebuah consent yang rikuh, tersubordinasi otoritas kekuasaan diktator.

Apa yang terbaca pada kasus pelaporan atas ‘meme’ politik lewat ranah hukum mengisyaratkan bahwa habitat politik sudah kembali menjadi sangat serius hari ini, bahkan pasca urunan endorsement politis dari para selebritas dan komedian, ternyata kekuasaan masih bergaya tunajenaka.

Para pembuat meme itu pasti kecele. Memilih parodi sebagai ekspresi kritik sosial mungkin dirasa lebih moderat dibandingkan masyarakat harus sering turun ke jalan untuk demo berjilid-jilid. Tetapi reaksi baliknya malah membuat patah hati. Padahal KBBI telah mendefinisikan meme sebagai modifikasi gambar yang bertujuan untuk melucu atau menghibur.

Disinyalir genealogi meme berasal dari bahasa Yunani Kuno ‘mimeme’ yang berarti “imitasi/tiruan”. Dipopulerkan Richard Dawkins dalam ‘The Selfish Gene’ dalam bentuk yang mirip dengan karya ‘The Mneme’ Semon di tahun 1924 mengenai evolusi penyebaran ide dan fenomena budaya. Dalam kultur siber saat ini, meme lazim digunakan sebagai kritik dan otokritik alternatif sebagai bahasa komunikasi yang ringan.

Namun upaya usil mengolok-olok supremasi struktur politik yang hanyut pada ekstase logika kekuasaan sebagai sebuah adagium kemafhuman yang ‘common sense’, terlepas nilai ‘benar’ atau ‘salahnya’, dalam realitas jagat maya bermotif ekonomis sebagai sebuah basis ideologi yang diyakini, agak berat ini barang sebetulnya.

Jika Habermas dengan naïf menawarkan ‘rasio komunikatif sebagai solusi’ demi titik konsensus yang emansipatif dari segala pertempuran ide, maka pisau dedah Gramsci (meski agak dikotomis dalam kategori) mengintensifikasi lahan Marxist yang masih nganggur: membuka ruang relasi dua arah antara struktur dan suprastruktur.

Tidak selamanya ideologi-politik adalah hasil refleksi dari ekonomi (sebagai basis struktur). Konsep hegemoni berartikulasi ‘netral’ dalam relasi timbal balik antara negara dan masyarakat atau antar kelas sosial, eksekutif-legislatif, pengusaha dan wong cilik, atau varian kombinasinya. Setiap sub-society bisa menjadi aktor dalam mengolah hegemonitas, asal memiliki kuasa kepemimpinan intelektual dan moral.

Praksisme Gramsci coba menghentak ramalan determinisme dalam konteks ekonomi. Marx percaya-selain jalan revolusi-bahwa dengan atau tanpa kemenangan global sekalipun, nasib kapitalisme niscaya bakal tergantikan. Akibat kemajuan teknologi dan industrialisasi, pekerja-pekerja manusia akan digantikan robot (AI), konsumsi menurun, daya beli anjlok, ekonomi timpang, hancur. Lalu berdiri sebuah sistem tanpa kelas. Tapi Marx lengah. Dimana-mana, kelas suprastruktur yang dominan dengan kekuasaan politik status-quo akan selalu mencari jalan konsolidasi.

Pada titik ini, dominasi yang bersifat memaksa (coersion) menjadi tidak cukup efektif. Harus ada jalan lebih soft yang menyentuh sisi sosial-budaya dengan pelibatan intelektual para aktornya, yakni hegemoni (consent). Fungsi kontrol sosial dalam hegemoni menuntut pelibatan kesadaran intelektual (tradisional dan organik) dan moral sebagai konstruksi nilai baik atau buruk yang telah disepakati, dalam sebuah konsensus ideologi. Tidak ada ide tunggal di dalamnya, namun kelaziman ‘common sense’ yang bercampur paradigma populis dioperasikan oleh kelompok/kelas sosial dominan yang berpengaruh atas kelompok/kelas sosial lain. Saat ini tak jarang intelektual tradisional berperan ganda sebagai Buzzer politik, atau organisatoris massa dan simpatisan aktif Parpol dan elit.

Di era teknologi dan informasi ini peperangan citra dan opini memicu adaptasi pola kekuasaan yang tak lagi bergantung pada koalisi-koalisi politik. Tiap individu politik secara kreatif memakai media untuk merebut legitimasi, mendesain realita. Sebuah keuntungan instrumental tersendiri. Tetapi demokrasi memunculkan sisi paradoks dan distingsi. Politisi sering terkena gejala umum amnesia, lupa pada konstituen dan rakyatnya setelah berkuasa, atau secara ironis malah terjebak pada virus KKN (Bonapartisme).

Maka sebagai kontra-hegemoni kecil-kecilan, ‘meme’ timbul bak jerawat di wajah polos nan prematur modernisasi. Kadang bikin malu, bahan candaan, atau malah menyebalkan. Tapi justru karena berupa parodi/imitasi, ia lugas pada bentuk meski satir. Otentik dalam ke-replikasi-annya. Gambar, teks, dan video ‘asli’ yang diupload ‘seseorang’ secara alamiah akan memancing ambiguitas, konotasi,  dan multitafsir. Ia tak luput dari dialektika pengungkapan motif jika sudah viral di ruang publik.

Kontestasi ide berjejalan pada internet dan Medsos. Kemajuan sains menyibak ekses gelap lain atas humanisme. Masyarakat modern menjadi rasional dalam detil, tetapi irasional secara keseluruhan. Destruktifitas mengikuti produktifitas. Teknologi mengontrol tujuan manusia, bukan sebaliknya. Logika pasar jadi basis ekonomi. Jikapun produksi mentok mendeteksi kemauan pasar, maka produksi yang awalnya hanya memenuhi ‘nilai guna’ kebutuhan, didorong menjadi sebentuk ‘nilai konsumsi’. Rekayasa kebutuhan objek konsumen.

Di era ini, fokus bukan lagi kepada siapa yang mampu menguasai unsur-unsur produksi, tetapi siapa saja yang terlihat mampu mengkonsumsi secara masif. Umpan-umpan visual berserakan, mendistorsi pemahaman akan kebutuhan. Maka hegemoni jadi relevan menjaga status-quo. Totaliterisme mewujud pada fase kesadaran publik. Citra menjadi sebuah imperium hasrat menuju konstruksi realitas baru. Sampai disini, kritik Marcuse dan Gramsci pada transisi pola ekonomi cenderung bersepadan.

Tetapi bagaimana jika kita kecele, bahwa ideologi yang dihayati mati-matian itu ternyata “tidak asli”? tak lebih dari representasi hubungan imajiner individu tehadap kondisi keberadaannya yang nyata (Althusser).

Sebagaimana kita mempersepsikan realitas, ideologi hakikatnya bukanlah representasi dunia nyata, tetapi ia diinternalisasikan pada setiap orang secara gradual. Tidak sadar, ia jadi ‘template’ siap pakai di benak individu dalam setiap pengambilan keputusan. Tetapi manusia memang membutuhkan cita-cita, harapan, gambaran, gagasan yang menyenangkan di depan segala hal nyata yang buruk atau kurang menyenangkan saat ini (pain killer). Narasi besar ini lagi-lagi memunculkan efek dualisme: jika tidak membangun, ia merusak. Betapa banyak sejarah dunia memperlihatkan sebuah praktek-atas nama-ideologi yang ‘agung’ dapat pula menindas dan membunuh kemanusiaan. Topeng ideologi ini tersirat hanya melayani dan melanggengkan kekuasaan dengan rasa yang seolah netral, komprehensif, alamiah, universal, dan legitimatif.

Dalam keseharian, hidup memang tak semudah bagai memilih pil biru atau merah seorang Morpheus pada Neo layaknya di film The Matrix. Butuh tombol pause yang lama untuk bernalar memilah realita.

Bahkan sebelum era internet, ramalan intelektual Baudrillard dalam konsep ‘hiperrealitas’ sedikit banyak mengungkap motif atas segala penampakan objek yang faktual. Pula sepersetujuan pada fokus pola konsumtif, relasi antar-objek manusia menemukan eksistensinya pada nilai konsumsi melalui simbol dan ‘penanda’ yang bertebaran di media.

Siapa yang melahap ‘penanda’ paling banyak, dialah pemegang kelas atas sosial. Makna sebagai ‘petanda’ menjadi tidak penting karena ‘penanda’ itulah yang dianggap jadi ‘petanda’. Terjadi sebuah konstruksi imajiner terhadap realita, tanpa menghadirkan esensi realita itu sendiri secara nyata (simulakra). Representasi dari realita, bukanlah realita. Seperti peta, tidaklah memuat segala detil dari teritori.

Akibatnya timbul kerancuan ruang publik dan pribadi, abstrak menjadi konkret dan konkret jadi abstrak dalam lingkaran realita semu ini. Semacam simulasi yang mengontrol dan menjebak kita, tidak hanya di dalam layar. Sebut saja: televisi, lukisan, Ponsel, patung, Disneyland, video games, internet, superhero, animasi, mall, pornografi, perasa buatan, Medsos, propaganda politik, iklan komersil, spanduk pilkada, dan sebagainya.

Dan kini, telah ‘lahir’ robot cerdas Sophia yang humoris dan robot sex komersial RealDoll yang mampu memuaskan nafsu syahwat manusia betulan. Alamak.

Manipulasi tanda membuat kita secara sukarela dan adiktif mengkonsumsi simbol, mengimani merk, menghakimi distingsi selera, dan mengamini kapitalisme. Narasi-narasi besar dekaden pada ideologi selfie, dialektika twitwar, manifesto status, dan altruisme tagar, share, like, dan comment. Semua itu berbayar.

Alih-alih bertengkar membawa bendera idealisme yang warna-warni, nilai-nilai yang menguasai hajat hidup orang banyak telah dihegemoni kekuasaan (siapapun ia) oleh ideologi sebagai ‘common sense’ demi status-quo ekonomi semata.

Dari semua cuap-cuap ‘hampa’ para filsuf tentang realita, selain sekadar fungsi teknis instrumen pengetahuan bagi jagat lahir, apa yang masih tersisa untuk sedikit jagat batin?

Perenungan sufistik ala al-Ghazali tentang mimpi coba menjabarkan. Bahwa ketika kita tertidur lalu bermimpi akal kita mengatakan suatu gambaran yang seolah nyata, lalu ketika terbangun, akal kemudian menyadari semua itu ternyata tak nyata, bagaimana dengan dunia sesudah mati menyadari dunia ketika masih hidup yang sudah terlewati?

Tapi satu lagi. Ingatlah kembali sebuah pandangan subjektifitas ala posmodernisme lagu dangdut Iwan Syahman yang bertajuk ‘Yang Sedang-Sedang Saja’. Sebuah petuah bijak untuk bersikap moderat memandang realitas. Maka janganlah terlalu jumawa berhadapan dengan ‘meme’.

Jika anda tertawa, anda sedang berkaca.