Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga anti rasuah menjadi primadona tersendiri bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

Kita bisa melihat dari semenjak didirikannya pada tahun 2002 silam, KPK menjadi salah satu Lembaga non-pemerintahan atau ad-hoc independen (sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK) yang selalu mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat.

Hal ini tidak lepas dari kinerja dan integritas yang dimilikinya, selogan “Berani Jujur Hebat” tidak hanya menjadi penyemangat tersendiri bagi para pegawai KPK dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia, tetapi juga menjadi upaya untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjauhi Tindakan-tindakan yang koruptif.

Kebijakan Baru UU KPK

Hal pertama yang harus kita pahami adalah definisi dari “Independen” itu sendiri, jika melihat KBBI independen berarti berdiri sendiri, bebas, dan tidak terikat pada pihak tertentu. Itu artinya dalam melaksanakan tugas KPK harus bebas dari kekuasaan apapun baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Semua berawal dari lahirnya undang-undang nomor 19 tahun 2019, yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK yang sebelumnya identik sebagai Lembaga independen harus tunduk terhadap undang-undang baru tersebut yang mewajibkan para pegawainya harus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah rumpun kekuasaan eksekutif (lihat pasal 3 UU 19/2019).

Secara tidak langsung, undang-undang tersebut telah membunuh ruang gerak khususnya para penyidik, karena dalam melaksanakan tugas, selain harus tunduk terhadap kode etik internal KPK, mereka juga harus tunduk terhadap undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang aparatur sipil negara.

Tentu hal ini akan menjadi preseden buruk untuk keberlangsungan KPK kedepannya. Kita bisa melihat bagaimana para penyidik KPK yang sudah puluhan tahun bekerja, akhirnya tersingkirkan dengan dalih tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

hal ini diperparah dengan adanya konspirasi bahwa salah satu dari mereka adalah orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok Taliban yang identik dengan tindakannya yang radikal

Kita bisa melihat betapa pandainya mereka memanfaatkan isu yang selama ini menjadi perbincangan publik. Mungkin masyarakat akan bertanya “bagaimana mungkin mereka radikal, sedangkan dari mereka ada sebagian yang non-muslim”.

Pemerintah dengan santai akan menjawab bahwa tindakan atau paham radikal itu tidak ada kaitannya dengan agama tertentu, dan hal inilah yang selama ini digaungkan oleh umat muslim Indonesia, bahwa radikal belum tentu islam, dan islam sudah pasti tidak radikal.

Jika di analogikan dalam sebuah pertandingan, Kondisi seperti ini menempatkan lawan yang sudah kalah dalam bertarung, merasa bahwa dirinya-lah yang menjadi pemenang meski kondisinya sudah babak belur. Padahal jika diteliti ulang, itu semua hanya tipu muslihat demi melancarkan rencana untuk melangkah ke babak selanjutnya.

Viktimisasi Pimpinan KPK

Dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK, 13 diantaranya merupakan penyidik. Seperti Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Rizka Anungnata, dan Yudi Purnomo, yang merupakan penyidik yang sedang melaksanakan penyidikan terhadap beberapa kasus besar.

Sebut saja kasus korupsi tanjungbalai, kasus benih lobster, kasus simulator SIM, kasus suap Mahkamah Konstitusi, kasus e-KTP, kasus bank century, kasus suap komisioner KPU, serta beberapa kasus mega korupsi lainnya yang sedang mereka tangani akhirnya tidak dilanjut karena sudah di non-aktifkan.

Pertanyaan-pertanyaan Nyeleneh yang muncul pada saat berlangsungnya TWK tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta menjadi bukti betapa mudahnya mereka melaksanakan rencana liciknya ini. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa sejahat apapun tindakan kita, jika dilaksanakan dengan terstruktur, maka akan terlaksana dengan baik.

Fakta ini mengharuskan kita menghela nafas dalam-dalam. Sembari mengharap keajaiban semoga kasus korupsi tersebut akan dilanjutkan prosesnya meski ditangani oleh orang-orang baru. 

Kita bisa melihat sikap pimpinan KPK terhadap salah satu penyelidik terbaiknya yaitu Harun Al-Rasyid yang sampai diberi julukan “Raja OTT” karna integritas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas harus juga menelan pil pahit.

Meski dirinya sudah 16 tahun mengabdikan diri di KPK, untuk saat ini dengan berat hati harus menerima fakta bahwa dirinya tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan di non-aktifkan. Stigma radikal yang menempel pada beliau benar-benar membunuhnya secara perlahan.

Dalam sebuah forum diskusi, Harun Al-Rasyid menyampaikan bahwa dirinya memiliki pesantren di kampung halamnnya. “bagaimana respon wali santri jika mengetahui bahwa pengasuh pondok pesantren tempat anaknya menimba ilmu di-cap sebagai orang yang radikal” pungkasnya sambil menunjukkan ekspresi kekecewaan.

Novel baswedan selaku rekannya sesama penyidik KPK menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Harun Al-Rasyid itu juga didengar olehnya, itu artinya Novel meyakini adanya upaya buruk sehingga kemudian hal itu dianggap sebagai masalah dalam pekerjaan.

jika memang ada faktor lain, penulis kemudian melihat bahwa proses-proses yang sekarang terjadi dapat dilihat dengan jelas sebagai upaya untuk menyingkirkan dan itu yang dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri. Terlepas hal apa yang menjadi motif dibelakang itu semua, penulis melihat semua proses yang sudah berjalan sejauh ini adalah inkonstitusional.