5 bulan lalu · 16 view · 4 menit baca · Politik 74102_30208.jpg

Membumikan Pancasila, Menabur Romantisme TNI dan Rakyat

Isu mengenai gaji pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memang sudah redup. Meski demikian, gebrakan dari lembaga negara yang dibentuk era Presiden Joko Widodo ini tak nyaring didengar. Padahal, seharusnya, isu gaji fantastis pimpinannya itu menjadi momentum yang tepat untuk pembuktian sebagaimana masyarakat menunggu gebrakan dari lembaga pengarah Pancasila itu.

Terlepas dari lemahnya peran dan fungsi institusional, ada beberapa kendala yang sepertinya dihadapi lembaga itu. Pertama, BPIP tidak memiliki jaringan institusional intern yang mengakar ke bawah. Artinya, lembaga negara itu hanya berada di pusat tanpa memiliki garis kerja sampai ke pelosok Kabupaten Kota.

Kedua, peran dan fungsi lembaga ini tumpang tindih dengan peran MPR. Justru yang mudah ditemui, pimpinan MPR rutin melakukan seminar sosialisasi empat pilar. 

Ketiga, justru ketokohan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, pada titik tertentu, menimbulkan polemik. Hal ini tidak lepas dari jabatannya yang sekaligus sebagai Ketua Umum Partai PDIP.

Politisi dan Pancasila

Untuk yang terakhir ini, memang rentan terhadap kontraproduktif. Misalnya, ketika ada kader PDIP duduk di bangku kekuasaan, terkena kasus korupsi, lantas apakah hal ini tidak berdampak pada efektivitas BPIP?

Muncul dugaan kemudian bahwa kadernya saja tidak bisa mencerminkan nilai Pancasila, lalu apakah ia sanggup membumikan Pancasila dalam arti luas? Padahal membumikan Pancasila menuntut konsistensi dan komitmen antara perilaku dan tindakan.

Jika keduanya tak sejalan, maka hakikat Pancasila semakin tergerus. Politisi, ketika berbicara Pancasila, dituntut memahami dan menerapkan nilai-nilai dan cita-cita Pancasila sebagaimana ideologi adalah gagasan yang mengandung nilai dan tujuan. Maka, jika terjadi inkonsistensi, itu merugikan Pancasila sebagai narasi kebangsaan.

Sebagaimana ketika seorang penceramah berbicara dalil agama, kemudian di lain waktu ia tak sejalan dengan perintah agamanya. Seperti misalnya diketahui, melakukan dosa berat seperti zina atau terlibat tindak terorisme. Maka, mau tidak mau, agamanya pun turut dihakimi oleh opini publik.

Pancasila telah digunakan sebagai alat oleh penguasa. Hal ini begitu kentara di era Presiden Soekarno, Soeharto, dan terakhir di era Presiden Joko Widodo. Seolah menggunakan pola lama, Presiden Joko Widodo ingin narasi Pancasila sebagai narasi politik dominan. Sekalipun itu artinya menggunakan Pancasila untuk menggebuk narasi politik lainnya. Dampaknya, narasi Pancasila harus diadu tanding dengan narasi Islam.

Tantangan Zaman

Tantangan global begitu menguat. Menghancurkan suatu bangsa tidak lagi perlu dengan militer dan senjata. Cukup dengan menguasai sektor ekonomi strategis suatu negara, berikut membawa nilai-nilai baru ke dalam negara tersebut. 

Artinya, Pancasila sebagai ideologi dan nilai sebenarnya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian harus berhadapan dengan kekuatan global, khususnya menguatnya ide sekulerisme. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercermin dalam budaya gotong royong, kalah dengan kekuatan individualisme. Dan seterusnya.

Sebagai ideologi, Pancasila berbeda pandangan dengan ideologi kapitalisme. Sebagai filsafat, Pancasila lahir dan tumbuh dalam semangat spiritualisme, bukan materialisme. Sebagai cara pandang, Pancasila mencerminkan budaya kolektif, bukan budaya individualisme. Artinya, harus ada gebrakan nyata untuk membumikan Pancasila.

TNI dan Pancasila

Jika rumus sederhana membumikan Pancasila adalah konsistensi, komitmen, dan rekam jejak, baik secara institusional maupun pribadi, maka BP2IP kurang cukup. Pancasila membutuhkan pemahaman yang implementatif, dengan bahasa membumi, bukan sekadar deret teori. Maka untuk hal tersebut, kita bisa mengharapkan peran TNI. Alat pertahanan negara itu perlu dilibatkan dalam membumikan Pancasila. Hal ini tidak lepas dari beberapa alasan.

Pertama, TNI adalah lembaga negara yang memiliki akar kerja sampai ke bawah. TNI dapat menjangkau dari komando pusat sampai ke pelosok desa, bahkan daerah terpencil. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Koramil di setiap kecamatan sampai Babinsa. Peran keduanya terbilang tidak sedikit. Asal diberi pengarahan dan komando dari atas, gerak keduanya semakin sistematis dan masif.

Kedua, diakui atau tidak, pemegang narasi sejarah soal Pancasila adalah TNI. Membumikan Pancasila artinya meningkatkan patriotisme dan nasionalisme terhadap negara. Dan untuk meningkatkan keduanya itu, dibutuhkan fakta sejarah. 

TNI memiliki gudang sejarah yang besar. Mulai dari pengorbanan dan aksi heroik Jenderal Soedirman, keganasan ideologi komunis dan pembunuhan sepuluh Pahlawan Revolusioner, serta tentang pengorbaban prajurit TNI yang menjaga NKRI di pelosok-pelosok negeri. Semua itu mengandung langkah taktis dan cita-cita luhur Pancasila.

Ketiga, Pancasila membutuhkan narator yang netral. Penghapusan Dwi-Fungsi ABRI sebenarnya sudah cukup untuk membatasi peran TNI dalam dunia politik. Meski itu artinya bukan TNI harus ambil jarak dengan rakyat, melainkan anggota TNI tidak bisa melakukan kegiatan politik praktis. 

Bagaimanapun memisahkan TNI dan rakyat, itu artinya menggali lubang matinya kedaulatan. Karena dalam sejarah merebut dan mempertahankan kemerdekaan, strategi yang sering dipakai adalah strategi perang gerilya. Dalam strategi itu, dibutuhkan hubungan baik dan peran strategis antara tentara dan rakyat. Di era sekarang, tidak menutup kemungkinan strategi gerilya masih efektif. Inilah yang mendorong jargon TNI, bahwa dengan rakyat, TNI kuat.

Meski ia tokoh nasional, tetapi memiliki dasar sebagai politisi, sebenarnya tidak tepat berbicara banyak soal Pancasila. Karena berbicara politik adalah berbicara kepentingan per kelompok ataupun individunya.

Di saat bersamaan, komitmen dan konsistensi adalah barang mewah di era politik kontemporer. Artinya, selalu saja ada risiko dari seorang politisi bahwa apa yang diucapkan tak sejalan dengan perbuatan. Inkonsistensi ini sering kali muncul bukan dalam tataran moral, melainkan kondisi sistemik dari politik dan kepentingan.

Dengan merumuskan kembali Pancasila dan TNI, hal seperti itu dapat dihindari. Nyaris nol risiko ketika seorang prajurit TNI berbicara Pancasila. Karena bagi TNI, yang terkandung dalam Pancasila adalah perbuatan sehari-hari. 

Garis komando militer juga memudahkan instruksi kerja dan efektivitas program, karena jaringan kerja mengakar TNI dari Markas Besar sampai ke Koramil. Perumusan mengenai Pancasila dan TNI ini barulah membutuhkan masukan dari akademisi, praktisi, dan tidak menutup kemungkinan adalah politisi yang duduk di fungsi legislatif maupun eksekutif.