Aparat penegak hukum melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, bahkan penyitaan terhadap seseorang. Setelah menjalani proses pemeriksaan, ternyata si tersangka sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didalami oleh penyidik. Namun, aparat penegak hukum sambil berbisik-bisik tetap meminta 'uang damai' agar si manusia tak bersalah ini dibebaskan. Aksi palak-memalak ini berlanjut di setiap tingkat pemeriksaan. Pada kejadian lain, aparat penegak hukum dengan ilmu yang dimilikinya menjatuhkan pidana kepada masyarakat yang bahkan sedang mempertahankan kehidupannya dengan mencari nafkah di masa PPKM. Dua hal di atas adalah ilustrasi bagaimana hukum di suatu negeri antah barantah bekerja.

Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, begitulah nilai-nilai daripada tujuan hukum yang dipelajari oleh seluruh mahasiswa Ilmu Hukum sebagaimana hal ini dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch kurang lebih seabad silam. Meski hanya sebatas pelajaran di kelas, setidaknya hal ini mampu membangun asa akan pentingnya hukum dalam menjalani kehidupan bernegara—di negara yang sejak awal memang dibangun oleh kobaran ‘asa’ ini.

Tentu tidak lupa kita dengan pekik lantang pidato para pejuang masa lampau yang selalu menjanjikan dan merajut asa insan negeri dalam mendirikan Negara Republik Indonesia. Negara yang konon katanya mempunyai ‘segalanya’.

Terlalu jauh jika kita membahas segala polemik yang terjadi selama tujuh dekade lebih negara ini merdeka. Mungkin satu hal yang cukup ‘sexy’ untuk dibahas adalah nilai-nilai daripada tujuan hukum sebagaimana dituliskan pada kalimat pertama paragraf kedua dalam tulisan ini.

Tiga nilai-nilai tujuan hukum—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—adalah sebuah konsepsi ideal bagaimana hukum itu seharusnya. Jika ditinjau dari kepastian, mungkin tidak akan ditemukan permasalahan yang cukup mencolok di negara yang menerapkan sistem hukum civil law. Sistem hukum ini berlaku sebagai akibat dari suburnya imperialisme negara-negara eropa daratan di negeri-negeri jajahan pada masa lampau.

Karakteristik paling mencolok dari sistem hukum civil law ini adalah norma-norma yang dibuat oleh negara didominasi oleh peraturan tertulis. Dengan demikian, dapat dikatakan aspek kepastian hukum cukup terjamin. Namun tidak menutup kemungkinan, kepastian hukum juga akan menemui 'ajal'nya. Mengingat banyaknya norma yang saling tumpang tindih, atau bahkan bersifat sangat elastis sekali.

Idealnya, kepastian ini haruslah sejalan dengan keadilan, kemudian keadilan juga sejalan dengan kemanfaatan yang akan diberikan oleh hukum tersebut. Namun, menjadi omong kosong di saat bicara soal kemanfaatan, sedangkan kepastian dan keadilan hukum saja terlalu sering ’berduel’.

Beberapa orang bahkan menyatakan bahwa, “semakin terjamin suatu kepastian hukum, maka semakin sulit keadilan akan terwujud”. Sebuah ungkapan yang tidak sepenuhnya benar, tapi acapkali terjadi di tengah masyarakat.

Keadilan merupakan fundamen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pancasila. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, begitu dilantangkan oleh anak-anak sejak dari jenjang pendidikan dasar sekurang-kurangnya setiap melaksanakan upacara bendera.

Suatu hal yang menandakan bahwa bangsa ini tidak kurang dalam mempelajari soal keadilan. Keadilan seyogiyanya harus diciptakan oleh siapapun insan, apalagi orang yang berpendidikan plus berjabatan.

Lucunya, keadilan ini justru kerapkali digoyang oleh orang-orang yang berpendidikan plus berjabatan tersebut. Parahnya, keadilan dijadikan sebagai proyek dan digunakan untuk menambah pundi-pundi. Sangat memiriskan, tapi sudah membudaya.

“Proyek keadilan”, begitu penulis membahasakannya. Proyek ini tidak dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk mempermainkan keadilan tersebut. Tindakan mempermainkan keadilan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi. Jika ditinjau dari pundi-pundinya saja, hal ini persis seperti berbagai proyek yang dilelang melalui tender.

Bedanya, proyek keadilan ini adalah sebuah perbuatan hina. Mempermainkan keadilan hidup manusia dengan permainan uang di belakangnya. Begitu mental para aparat penegak hukum di negeri ini. Hubungan koruptif antar aparat penegak hukum adalah tiangnya.

Dalam hal ini, kepastian hukum pun tidak dilaksanakan oleh para pemangku otoritas. Ketentuan acara pidana yang sedemikian rupa sudah menjamin segala proses peradilan pidana dilanggar oleh pemangku otoritas, karena minimnya pengetahuan hukum dari masyaralat dan keblingernya perangai dari aparat penegak hukum yang berpendidikan plus berjabatan tersebut.

Padahal logika dasar dari eksisnya hukum acara pidana bukanlah untuk menentukan tata cara memproses orang yang diduga melakukan tindak pidana, melainkan agar para aparat tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam mengadili seorang tersangka ataupun terdakwa. Faktanya, sudahlah sewenang-wenang, para aparat juga mempermainkan keadilan dengan menjadikannya sebagai proyek untuk menambah pundi-pundi.

Dalam menjunjung tinggi kepastian hukum, terdapat dominasi akal di dalamnya. Sedangkan kepastian seharusnya bermuara kepada keadilan. Jika kepastian didominasi oleh akal, maka upaya mewujudkan keadilan didominasi oleh hati.

Kesalahan terbesar aparat penegak hukum di negeri ini adalah memahami hukum secara positivistik. Cara berpikir mereka selalu terpaku pada norma hukum positif. Jika norma sudah menyatakan A, maka tanpa pertimbangan lain, putusan A harus dijatuhkan. 

Putusan baru akan berkata lain, di saat mesin ‘proyek keadilan’ sudah mulai bekerja. Begitulah pola pikir mayoritas aparat penegak hukum di negeri ini. Padahal manusia dibekali perasaan untuk mengukur bagaimana seharusnya putusan itu dijatuhkan. Yang pastinya sesuai dengan hati nurani. Sehingga dua ilustrasi di atas tidak terjadi lagi.

Dua ilustrasi di atas hanyalah contoh kecil. ‘Proyek keadilan’ sudah merambah ke seluruh proses peradilan di negeri antah barantah ini. Aksi palak-memalak dilakukan oleh aparat penegak hukum yang—katanya—berpendidikan dan berjabatan. Terlebih aparat ini merupakan orang yang mendalami ilmu tentang norma dan etika, tapi justru mereka yang terlihat mengalami krisis akan dua hal itu.

Dengan demikian, tiga nilai tujuan hukum itu hanyalah polisi tidur di negeri ini, hanya diinjak-injak tanpa ada harga diri.