Freelancer
2 bulan lalu · 2484 view · 8 min baca menit baca · Politik 46581_80345.jpg
tbn0.gstatic.com/images

Membongkar Watak Anti-Demokrasi Kubu 02

Pemungutan suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan. Terlepas dari beberapa kendala yang menyertainya, mengutip pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, secara umum pelaksanaan pemungutan suara berlangsung lancar. Wahyu memang mengakui ada beberapa kekurangan. Dan KPU, kata dia, akan terus melakukan perbaikan.

Usai melaksanakan pemungutan suara, muncul hasil hitung cepat (quick count/QC) dari beberapa lembaga survei. Hasilnya, hampir semua lembaga survei menempatkan pasangan calon (paslon) 01 yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan suara di atas 50 persen.

Hasil QC dari lembaga survei tersertifikasi KPU itu kemudian menuai reaksi negatif dari Kubu Paslon 02. Ramai-ramai Kubu 02 menolak hasil QC itu. Pada saat yang sama, jagoan Kubu 02 yakni Prabowo Subianto memproklamirkan klaim kemenangan sebesar 62 persen. 

Prabowo juga menuding lembaga survei telah berbohong dan meminta lembaga survei untuk hijrah ke Antartika. Mungkin diminta menyurvei jumlah populasi penguin.

Ketidak-terimaan serta ketidak-percayaan Kubu 02 atas hasil QC dapat dimaklumi karena menempatkan jagoan mereka pada posisi yang keok. Maka Kubu 02 pun membangun narasi bahwa: lembaga survei itu bekerja berdasarkan order yang membayar-yang diakui atau tidak-pihak yang dianggap mengorder dan membayar adalah Kubu 01.

Kubu 02 juga memugar opini bahwa pelaksanaan pemungutan suara penuh kecurangan. Sehingga hasil QC tidak bisa diterima dan harus dimentahkan. Meski demikian, respons Kubu 02 utamanya Prabowo berkebalikan saat ia menanggapi hasil QC Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam. Kala itu, Prabowo menyatakan percaya atas hasil QC.

Sebagai lembaga yang merasa kredibel, lembaga survei melalui perhimpunannya merespons tudingan Kubu 02. Lembaga survei kemudian menggelar ekspos membuka data. Disesalkan, Kubu 02 ogah datang pada acara ekspos itu. Alih-alih adu data, Kubu 02 malah menggeser opini agar para lembaga survei membuka sumber pendanaan.

Penolakan atas hasil QC, meragukan kredibilitas lembaga survei, dan narasi kecurangan dari Kubu 02 seharusnya tak membuat kita heran. Jika dipetakan, komposisi Kubu 02 pada dasarnya memang memiliki watak asli yang anti-demokrasi. Karakter bawaan dari Kubu 02 memang tidak mencintai demokrasi.

Sang calon presiden Kubu 02 yaitu Prabowo Subianto adalah bagian erat dari Rezim Orde Baru. Sebagai menantu Soeharto, Prabowo diistimewakan saat sang mertua berkuasa. 

Rezim otoriter dan tangan besi Soeharto sangat dinikmati Prabowo. Kariernya pun melesat cepat. Di usia muda sudah menyandang bintang tiga. Dan saat sang mertua tumbang, Prabowo pun kemudian menjadi seorang TNI pecatan.

Di masa Orde Baru, demokrasi mati. Kebebasan dibungkam. Yang bernyali berhadapan dengan mati. Sampai saat ini, nama Prabowo pun tak dapat lepas dari tragedi.


Prabowo dituding terlibat pelanggaran HAM. Dituding aktor penculikan beberapa aktivis yang selalu menyuarakan perlawanan. Bagi Prabowo, demokrasi adalah virus yang membuatnya alergi.

Di Partai Gerindra, Prabowo pun menerapkan watak aslinya. Demokrasi di Partai Gerindra tidak memiliki nyawa. Partai Gerindra tak mencerminkan diri sebagai partai modern. Alur birokrasi di Partai Gerindra menganut mazhab sentralisasi. Segala keputusan ada di tangan sang kaisar Gerindra yaitu Prabowo Subiyanto. 

Konsep anti-demokrasi Orde Baru ala Gerindra disokong kekuatan mantan iparnya yaitu Tomi Soeharto di Partai Berkarya. Tomi yang putra mahkota Cendana tentu ingin kembali mendirikan imperium Soeharto yang telah membuatnya menjadi raja.

Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam buku Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen (2008), M. Imdadun Rahmat menyebut PKS menjadikan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai rujukan utama gerakan politiknya. PKS, kata Syeh Yusuf Qardhawi, adalah kepanjang-tanganan IM di Indonesia.

Hassan Al-Bana, pendiri IM, memiliki pemikiran fundamentalisme Islam di era modern. Pemikiran Bana itu kemudian berujung pada monopoli tafsir untuk menghakimi kelompok non-Islam bahkan untuk memvonis kelompok Islam lain. Bana memiliki cita-cita agar konstitusi sebuah negara hanya berlandaskan pada ajaran Islam.

Pada sisi lain, Bana, seperti halnya Hizbut Tahrir (HT), menolak nasionalisme. Bana melalui IM berkeinginan mendirikan ikatan persaudaraan Muslim di seluruh dunia. 

Kemudian ikatan itu menjadi satu bangsa yang terjalin lintas negara atau beberapa analis menyebutnya transnasional. Dengan kata lain, IM, memiliki cita-cita yang sama dengan HT yaitu mendirikan khilafah.

PKS mengadopsi jalan pikir IM dan tokoh-tokoh IM. PKS melulu menjadikan agama sebagai alat politik. Agama, oleh PKS, dijadikan alat meraih kekuasaan. 

Namun sayangnya, corak politik PKS menemui jalan terjal di Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia serta ikatan kuat antara budaya dan Islam di Indonesia membuat PKS alias IM Indonesia belum mampu merengkuh kekuasaan sepenuhnya.

Maka, PKS pun berkompromi dengan demokrasi. PKS menjadikan demokrasi benar-benar hanya sebatas alat kendaraan untuk mencapai tujuan. Bila berhasil, PKS akan memulai geliat cita-citanya yakni mendirikan sebuah negara Islam. 

Pendiri PKS, Hilmi Aminuddin adalah anak dari Danu Muhammad, pendiri dan Panglima DI/TII (Negara Islam Indonesia/NII) wilayah Indramayu. Hilmi juga dengan gerakan IM di Mesir.

Kompromi PKS dengan sistem demokrasi hanyalah taktik politik. PKS akan ikut arus kalau perlu tiarap bila dirasa kekuatannya belum sempurna. Pada satu masa, bukan tidak mungkin PKS memasuki fase paramiliter seperti halnya IM pada tahin 1940.

Saat itu, anggota IM mendirikan angkatan bersenjata bernama al-Nizam al-Khass. Kelompok ini terlibat sejumlah aksi terorisme seperti pembakaran sejumlah gedung milik institusi kaum Yahudi dan perwakilan asing di Kairo pada 1952, dan pembunuhan Perdana Menteri Mesir Mahmoud al-Nukrashi Pasha.

Pengakuan beberapa elit PKS bahwa ideologi IM adalah pedoman gerakan PKS menunjukkan watak asli PKS anti-demokrasi. Mantan Presiden PKS Anis Matta merupakan pengagum Osama bin Laden. Ia bahkan pernah membuat dua buah puisi imajiner yang spesial ditujukan untuk Osama.

Puisi Anis berjudul "Surat untuk Osama". Anis membayangkan dirinya sedang berkorespondensi surat dengan Osama. Di bawah ini penggalan puisinya:

Osama oh Osama... Osama oh Osama...
Mari kita nyanyikan lagu kemenangan
Bersama nurani anak-anak manusia
Yang telah menemukan kehidupannya.
Osama oh Osama... Osama oh Osama...
Mari kita senandungkan lagu keabadian
Bersama nurani anak-anak manusia
Yang merindukan taman surga.

Puisi itu disusul puisi kedua berjudul Jawaban Osama. Anis memang kasmaran dengan Osama. Hingga ia berimajinasi puisinya itu dibalas oleh Osama. Di bawah ini penggalan puisinya:


Saudaraku,
Surat ini sudah kuterima
Aku baik-baik saja di sini
Aku masih minum teh di pagi hari
Dan menikmati sunset di sore hari
Aku juga masih mengendalikan bisnis
Dan mengontrol jaringan Al-Qaidah
Dari balik gua-gua Afghanistan.
Saudaraku,
Kalau nanti Allah memilihku jadi syahid
Utusanku akan datang menemuimu
Membawa sebuah pundi kecil
Itulah darahku,
Siramlah taman jihad di Ambon, di Ternate dan Poso

Tidak hanya itu, Anis juga justru memberikan pembelaan pada ISIS. Anis menyebut respons dunia dalam memerangi ISIS berlebihan. Menurutnya, tidak relevan jika ISIS harus dimusuhi banyak negara. Ia juga meminta kadernya untuk menyadarkan masyarakat bahwa ada motif lain di balik masalah ISIS.

Selain Anis, eksponen PKS lain yang cenderung membela teroris adalah Fahri Hamzah. Ia mengkritik keras Densus 88 saat membekuk teroris di kampus Universitas Riau, Sabtu, 2 Juni 2018 lalu. Fahri mengecam keras tindakan Densus 88 menangkap teroris hanya karena lokasi penangkapan berada di dalam kawasan kampus.

Garis ideologis antara PKS dan IM serta sikap tokoh-tokoh PKS yang terkesan membela aksi terorisme, dan latar belakang pendiri PKS itu meneguhkan bahwa watak asli PKS memang anti dengan demokrasi.

Selain PKS, di lingkaran pendukung Kubu 02 juga bercokol HT Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI). HTI sudah diketahui umum sangat anti dengan demokrasi. HTI seiring sejalan dengan IM yakni ingin mendirikan khilafah. Maka narasi eksponen PKS, HTI, plus FPI kerap berkutat pada tudingan pemerintah anti-Islam.

Bila ditarik lebih jauh mengenai watak asli antara IM, HTI, dan ISIS, ketiganya memiliki kesamaan tujuan yaitu gerakan pemurnian Islam. Meski kemudian, jalan yang ditempuh masing-masing kelompok berbeda. 

HT yang didirikan Taqiyuddin Nabhani tidak setuju dengan sikap IM (di Indonesia PKS) yang mau berkompromi demgan nation-state (konsep negara-bangsa). Konsep negara bangsa tidak diterima HT karena dianggap sebagai produk barat alias sekuler.

Perbedaan cara bergerak itu membuat HT dan IM saling mencela dan mengkafirkan. Di Indonesia, hal itu pun terjadi. PKS dan HTI pernah saling serang, saling menjatuhkan. Saling cela antara PKS dan HTI dapat dilihat dari tulisan yang muncul di Majalah Sabili, sebuah majalah yang menjadi corong gerakan tarbiyah.

Majalah Sabili edisi 13 Mei 2010 memuat tulisan  berjudul: “Menguak Hizbut Tahrir”. Dalam tulisan itu, Sabili menuding HT memperbolehkan melihat konten porno, mencium wanita asing serta menjadikan orang kafir sebagai anggota.

Sikap PKS yang berkompromi dengan demokrasi dicela HTI melalui sebuah artikel berjudul "Pepesan Kosong Pilkada Serentak". Tulisan itu dimuat di Buletin Jumat Al-Islam, 3 Desember 2015. Isi tulisan itu menyerukan agar masyarakat tidak menggunakan hak pilij atau golput.

"Berbeda dengan demokrasi, Islam menetapkan bahwa wewenang menunjuk dan memberhentikan kepala daerah ada di tangan Khalifah/Imam sebagai kepala negara. Ia berwenang memberhentikan kepala daerah kapan saja dengan atau tanpa sebab. Hal itu ditunjukkan oleh sirah Rasul saw dan ijmak Sahabat," demikian tertulis di artikel itu.

Artikel itu direspons keras oleh Mantan Menpora yang pernah menjadi kader PKS, Adyaksa Dault. Ia mengatakan, saat ada pemimpin Islam yang memiliki peluang memenangkan Pilkada demi perjuangan Islam lalu HTI malah dengan mudahnya mengeluarkan brosur selebaran yg mengatakan kalau Pilkada atau Pemilu itu pepesan kosong.

Kebencian HTI terhadap sistem demokrasi bukan barang rahasia. Namun saat HTI dibubarkan pemerintah, HTI pun bermain kaki dengan melakukan 'gencatan senjata' dengan PKS. Pada saat yang sama, PKS sedang getol menyuarakan ganti presiden.

Memiliki 'musuh' yang sama membuat PKS dan HTI mesra. HTI bahkan disebut-sebut memanfaatkan gerakan ganti presiden yang digelorakan PKS. 

Pada lain sisi, PKS pun memburu dukungan massa untuk gerakannya. Tidak heran bila dalam salah satu kampanye Prabowo berkibar bendera HTI.

Kelompok lain pendukung Paslon 02 yang watak aslinya anti-demokrasi adalah FPI. Tokoh FPI Misbahul Anam saat diwawancara BBC Indonesia menyebut Indonesia bukan negara demokrasi melainkan negara musyawarah. 

Menurutnya, demokrasi dan musyawarah jauh berbeda. Bila demokrasi menganut asas one man one vote, dalam musyawarah tidak demikian.

Menurutnya, dalam demokrasi suara ustad atau profesor sama dengan suara tukang becak. Sedangkan dalam musyawarah yang bukan ulama dan ulama memiliki suara berbeda. Dalam musyawarah, kata dia, hanya yang memiliki ilmu yang berhak ikut. 


Dia bahkan mengatakan, Indonesia yang mayoritas umat Islam presidennya harus beragama Islam. Jelas ini pandangan yang bersebrangan dengan demokrasi.

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, dalam buku Memahami Ideologi Muhammadiyah, memasukkan HTI bersama Majelis Mujahidin, Ansharut Tauhid, Jamaah Tabligh, dan Majelis Tafsir Alquran (MTA), dan FPI sebagai gerakan Islam neorevivalisme.

Dijelaskan oleh Haedar Nashir, neorevivalisme merupakan bentuk baru dari revivalisme yang muncul pada era mutakhir dengan corak keagamaan yang lebih keras, bahkan radikal. 

Gerakan neorevivalisme, kata Haedar Nashir, menampilkan Islam dalam dua pandangan yang saling berhimpitan, yaitu gerak pemurnian yang sangat kaku dan militan bersenyawa dengan Islam yang bercita-cita untuk membangun sistem Islam dalam suatu negara.

Kelompok-kelompok yang telah dijabarkan dalam tulisan ini adalah kelompok yang paling militan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno. Presiden PKS tak ragu mendaulat Sandiaga Uno sebagai santri post-Islamisme dan bahkan ulama. FPI pun demikian, selalu memainkan isu agama. HTI memiliki kepentingan untuk menyambung eksistensinya.

Maka, penolakan Kubu 02 terhadap hasil QC dan bahkan mungkin hasil resmi KPU memang alamiah. Karena sedari awal watak asli mereka anti demokrasi. Maka, tak mengherankan bila hasilnya pun turut mereka tolak. 

Sementara kelompok lain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat tak mampu berbuat banyak. Kedua partai ini ikut arus derasnya penolakan hasil Pemilu yang berlandaskan pada watak asli yang anti-demokrasi.

Artikel Terkait