Penulis
2 minggu lalu · 513 view · 5 min baca menit baca · Politik 96082_89571.jpg
Foto: Tribunnews

Membongkar Sandiwara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon berhasil memenangkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hal itu dibuktikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan pihak pemohon dalam sidang sengketa pilpres 2019.

KPU boleh merasa lega karena di persidangan berhasil menangkis tuduhan kecurangan pemilu melalui dalil-dalil yang disampaikan oleh tim kuasa hukum KPU. Apalagi mereka sudah melakukan sidang penetapan presiden/wakil presiden terpilih, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Akan tetapi, yang membuat saya risih ketika mendengar pernyataan Arif Budiman selaku ketua KPU yang mengatakan bahwa apa yang sudah dikerjakan berjalan dengan baik. Menurut saya, KPU pasca sidang di MK hanya dapat dikatakan sebagai pihak yang benar, bukan di pihak yang baik.

Indikator kebenaran hanya dapa diukur secara tekstual-persuasif. Sedangkan kebaikan harus ditakar dengan dasar kontekstual-aktif. KPU hanya dapat membenarkan tekstual semata soal pemilu di meja persidangan, namun gagal menciptakan kebaikan dalam konteks pemilu.

Dia lupa bahwa dalam pemilu ini sudah memakan 287 korban anggota KPPS. Tentu jumlah ini bukanlah kuantitas yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan pemilu 2014 dengan jumlah 144 korban. Bahkan, angka kematian korban pemilu naik drastis daripada lima tahun lalu.


Lalu apa sebenarnya yang menjadi dasar pernyataan Arif yang menganggap pihaknya sudah menjalankan kinerja dengan baik? Jika hanya berhasil memenangkan sengketa pilpres, itu sudah biasa dilakukan oleh KPU sebelumnya dan beberapa KPU daerah.

Mestinya, tragedi meninggalnya pahlawan demokrasi tahun lalu dijadikan bahan evaluasi untuk pemilu 2019, bukan justru menambah angka kematian pejuang demokrasi. Jika ini terus dibiarkan, apakah demokrasi harus memakan tumbal dalam setiap momen penghelatan pemilu?

Yang sangat miris sekali, ketika KPU sudah mengetahui bahwa anak buahnya meninggal pada momen pemilu, mereka tidak memberikan atensinya kepada keluarga korban. Justru, mereka tidak acuh sekali ketika menuai kritik dari warganet. Andai saya ketua KPU, maka saya akan pajang foto para korban itu di berbagai media publik. Akan saya perkenalkan bahwa orang itu pernah berjasa untuk merawat kualitas demokrasi kita.

Mereka memang bukanlah pahlawan bangsa, seperti founding fathers yang sudah merelakan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Tapi bagi saya, mereka adalah pahlawan demokrasi yang meninggal dalam masa perjuangan.

Saya meyakini bahwa semua pihak tidak ingin hal itu terjadi lagi pada pemilu 2024. Seluruh rakyat harus dapat merasakan esensi pemilu melalui pemimpin baru yang lebih baik. KPU sejatinya menekankan pada tujuan pemilu yang harus berjalan secara efektif dan efesien sebagaimana termaktub dalam pasal 2 UU pemilu tahun 2017.

Ekstraksi pada poin itu adalah bagaimana agar KPU merancang sistematika pemilu yang sesuai dengan abilitas eksekutor pemilu. Pemilihan dengan lima jenis logistik tentu akan menguras keterbatasan kemampuan manusia. Terlebih lagi jika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sangat rawan oleh intimidasi.

Suarat suara DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden tentu menjadi tugas berat anggota KPPS dan para saksi untuk mengamankan surat suara. Bagi elite KPU pusat, mungkin belum pernah mengalami secara langsung bagaimana beratnya tugas dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.

Konsepsi pemilu tidak harnya murni kesahalan KPU, tapi juga DRP RI selaku pembuat undang-undang yang disetujui oleh presiden. Maka dari itu, Presiden, DPR RI, dan KPU harus bersinergi agar mampu mereformasi sistem pemilu, khususnya peran presiden yang memiliki dominasi partai koalisi di masing-masing faksi partai. Jangan sampai tiga komponen lembaga ini terkonversi oleh abuse of power (penyalahgunaan kekuatan), di mana tujuannya adalah untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ketika pemerintah sudah memberikan kebebasan dalam otonomi daerah dalam otoritas birokrasi, mengapa di level sentral pemerintah tidak memberikan otonomi di masing-masing daerah dalam momen pemilu? Ini sudah menjadi konsumsi public privacy (rahasia publik) ketika mengalami rasa keresahan atas pemilu.


Jika kita komparasikan dengan pemilihan di provinsi dan kabupaten/kota, maka sebaiknya KPU harus menjadikan hal itu sebagai refleksitas evaluasi pemilu. Kita jarang mengetahui dan menemukan petugas KPPS atau saksi yang dilaksanakan oleh KPUD Provinsi dan kabupaten sampai menuai korban.

Apakah dinamika pemilu seperti ini bagian dari skenario taktis oleh para elite sehingga memudahkan para calon incumbent untuk memenangkan pemilu? Bukankah pemilihan anggota legislatif lebih baik disatukan dan disesuaikan dengan otonomi daerah masing-masing sehingga KPU pusat tidak mempunyai varian peran yang sangat dalam mengatur jalannya pemilu yang lebih efektif?

Sehingga yang menjadi pertanyaan krusial bagi KPU adalah apa sebenarnya esensi pemilihan yang penuh ganda itu? Mestinya otonomi daerah, baik di tingkat regional provinsi dan kabupaten/kota tidak terjebak oleh hegemoni regulasi pemilu.

KPU seharusnya tahu bahwa di daerah tidak secerdas warga megapolitan seperti di Jakarta, di mana mereka sudah cerdas, berilmu, dan minimal tidak buta huruf. Sedangkan di daerah masih banyak masyarakat yang buta huruf, warna, dan membaca sehingga menyulitkan mereka dalam menentukan pilihannya. Ketika situasi ini terjadi di lapangan, maka dengan mudah individu tertentu mengintervensi atas hak pilihnya.

Keputusan mengambil cara itu hanya upon justice oriented (keadilan bagi tingkat atas). Akibatnya, siklus pemilu di daerah terkesan rumit, dan bahkan berimplikasi terhadap profesionalitas pemilu. 

Seperti yang dikatakan Komisioner KPU misalnya, Hasyim Asyari, dengan bangganya mengevaluasi sistem pemilu dengan timing yang berbeda dalam pemilihan tingkat nasional dengan daerah.

Kata kuncinya adalah pemilihan tingkat nasional dan daerah. Apakah KPU tidak objektif dalam mendifinisikan dua kata tersebut? Jika pemilihan nasional, maka orientasinya adalah untuk Pilpres, DPD, dan DPR RI. 

Sebaliknya, jika pemilihan daerah, sasarannya adalah DPRD provinsi, kabupaten/kota. Dengan demikian, apa yang menjadi rasionalitas KPU ketika DPRD masuk dalam kategori pemilihan nasional? Bukankah kata nasional dan daerah memiliki makna yang sangat kontradiktif?


Ketika taker of policy (pengambil kebijakan) kurang mampu menerjemahkan leksikal sebagai dasar regulasi, maka mereka akan kesulitan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Dengan kata lain, apa yang sudah terjadi pada korban pemilu itu bagian dari the effect of policy (dampak kebijakan).

Sekarang kita tidak lagi hidup pada masa kepemimpinan otoritarian seperti yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, di mana wajah demokrasi menjadi suram dan terkekang oleh pemimpin yang diktat akan kekuasaan.

Masa reformasi adalah waktu yang sangat pas untuk selalu mereformasi kebijakan yang menghilangkan nilai substansial. Periodik pemilu dengan jangka panjang lima tahun tentu memiliki banyak ruang kesempatan untuk merevisi pasal kolot dalam regulasi pemilu.

Politik adalah cara bagaimana seseorang berkuasa, akan tetapi tidak perlu menghalalkan segala cara. Hilangnya nyawa korban membuat bangsa kita berduka. Para elite tidak perlu lagi bersandiwara yang endingnya tidak memanusiakan manusia.

Artikel Terkait