Kita mendengar berita di media elektronik bahwa harga minyak goreng kembali naik, sementara hari Raya Natal dan Tahun Baru masih beberapa bulan lagi, memang menjelang hari raya keagamaan harga kebutuhan pokok senantiasa melonjak.

Tak ubahnya harga minyak goreng saat ini sudah naik di pasaran sehingga ibu-ibu rumah tangga, dan para pedagang makanan yang senantiasa menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku untuk mengolah dagangannya mulai mengeluh.  

Kembali kita harus mengelus dada apabila mendengar keluhan mereka terkait dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng.

Kita sangat merasakan betapa beratnya situasi saat ini di mana kondisi ekonomi masih merangkak naik namun mereka harus dibebani dengan mahalnya minyak goreng di pasar. Dengan adanya kenaikan harga minyak goreng di pasar, maka dapat dimaknai bahwa penawaran atau ketersediaan barang (minyak goreng) berkurang.

Pertanyaan kita  faktor apa yang menyebabkan ketersediaan minyak goreng di pasar menjadi berkurang.

Apabila kita mengamati kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini, bahwa perkembangan perluasan areal sangatlah pesat. Pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada pihak swasta maupun petani sawit dalam pengembangan areal.

Seperti halnya program revitalisasi perkebunan yang merupakan upaya untuk memvitalkan kembali perkebunan kelapa sawit dari praktik buruk dalam pengelolaannya dan hasil yang rendah menjadi pengelolaan lebih baik serta hasil produksinya meningkat.

Program ini dimulai sejak tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan agar petani sawit dapat meningkatkan produksinya dengan pola pengelolaan yang berkelanjutan.

Pihak swasta diberi kesempatan untuk menjadi bapak angkat bagi petani sawit, sehingga mereka mendapatkan pendampingan dari mulai penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman terpadu, produksi, sampai dengan pemasaran atau penjualan tandan buah segar (TBS) sebagai produk utama perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan pemerintah saat ini bahwa pihak swasta harus menyediakan 20% dari ijin HGU perpanjangan yang diajukan oleh perusahaan perkebunan untuk fasilitasi kebun masyarakat sekitar seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi.

Di samping itu Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program sertifikasi lahan sawit rakyat. Presiden memerintahkan untuk mempercepat proses sertifikasi lahan sawit rakyat agar perkebunan sawit milik rakyat bisa diremajakan.

Dengan program sertifikasi tersebut, maka pemerintah dapat memberikan bantuan dana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp. 25 juta per hektar sebagai upaya peremajaan sawit rakyat. Sebagai wujud keberlangsungan  produksi sawit bagi petani.

Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan dorongan dengan kebijakan dan regulasi baik kepada pihak swasta maupun para petani tentu sebagai upaya untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit.  Data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2021 menyebutkan dari 34 Provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 26 Provinsi memiliki areal perkebunan kelapa sawit dengan luasan yang berbeda-beda.

Adapun untuk 8 Provinsi  yang tidak memiliki areal perkebunan kelapa sawit seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan luasan areal kelapa sawit secara keseluruhan untuk 26 Provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan luas areal.

Seperti tahun 2017 jumlah luasan areal sebesar 14.048.722 Ha, tahun 2018 sebesar 14.326.350 Ha, tahun 2019 sebesar 14.456.611 Ha, tahun 2020 sebesar 14.858.300 Ha, dan tahun 2021 sebesar 15.081.021 Ha.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyebutkan menurut status pengusahaannya, sebagian besar perkebunan kelapa sawit diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta sebesar 55,09 persen, lahan terbesar selanjutnya dikuasai oleh perkebunan rakyat sebesar 40,62 persen, dan sisanya 4,29 persen dikuasai oleh perkebunan besar negara. 

Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di Indonesia sangat terbentang areal potensial untuk perkebunan kelapa sawit seperti di wilayah Sumatera dan wilayah Kalimantan.

Tak ayal lagi bahwa Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia, mengingat dengan luasan lahan potensial yang masih terbentang luas maka hal ini sangat dimungkinkan untuk terus berkembang.

Dari beberapa uraian tersebut tentu sangat janggal, dengan luasan lahan kelapa sawit yang kita miliki serta sebagai penghasil CPO terbesar kedua di dunia maka menjadi tidak mungkin akan terjadi kelangkaan minyak goreng.

CPO sebagai bahan dasar utama minyak goreng sangatlah melimpah, bahan baku tersebut tentu sangat tersedia di pasar. Produsen dengan  mudah untuk mendapatkan bahan baku yang akan diolahnya menjadi minyak goreng.

Pasokan CPO sangatlah tersedia dengan luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan swasta,  perkebunan rakyat dan perkebunan besar negara sebagai penopang utama CPO maka kelangkaan bahan baku sangatlah mustahil.

Produsen di dalam menghasilkan produk minyak goreng tidaklah mengalami kendala untuk mendapatkan bahan baku utamanya. Ketersediaan CPO di pasaran akan sangat mudah diperoleh.

Namun apalah daya, produksi CPO Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor CPO Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa dengan pangsa utama di Asia.

Pada tahun 2019, lima besar negara pengimpor CPO Indonesia adalah India, Malaysia, Spanyol, Singapura dan Belanda. Total ekspor CPO ke lima negara tersebut mencapai 94,08 persen terhadap total ekspor CPO Indonesia.

Sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2019 bahwa negara tujuan ekspor CPO terbesar yaitu India dengan volume ekspor 3,99 juta ton atau 53,88 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia.

Selanjutnya ekspor CPO Indonesia paling banyak menuju Malaysia dan Spanyol dengan kontribusi ekspor sebesar 12,56 persen dan 12,54 persen dari total ekspor CPO.

Dalam ilmu ekonomi mekanisme pasar dipengaruhi antara supply dan demand, mekanisme ini menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar antara para penjual dengan para calon pembeli dari suatu barang.

Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga di pasar. Model ini menjadi penting dalam menentukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para penjual dengan pembeli.

Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara jumlah barang yang ditawarkan atau dihasilkan oleh produsen dengan jumlah barang yang diminta oleh pasar (konsumen).

Dengan demikian apabila antara penawaran dan permintaan seimbang, maka dapat dipastikan bahwa keseimbangan harga di pasar akan terkendali, dengan kata lain bahwa harga di pasar menjadi stabil.

Lantas kenapa harga minyak goreng sangatlah mahal, hal ini dikarenakan antara supply dan demand  tidak seimbang.

Terbukti karena produksi CPO Indonesia sebagai bahan utama dalam pembuatan minyak goreng hampir sebagian besar diekspor ke mancanegara, sehingga tidak dapat terpenuhinya permintaan pasar dalam negeri.

Pasar  yang kompetitif tidak dapat diharapkan atau tidak tercapai mengingat permintaan pasar dalam negeri akan minyak goreng menjadi tidak terpenuhi, dengan demikian harga menjadi tidak seimbang.

Karena dengan tercapainya pasar yang kompetitif, maka harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang ditawarkan oleh produsen dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen, maka terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas.