Panitia Workshop
1 tahun lalu · 273 view · 4 menit baca · Politik 94120_59122.jpg
Hamdi Muluk saat memberi materi Workshop tentang Psikologi Kekerasan di Yogyakarta. (Foto: Qureta)

Membongkar Akar-Akar Kekerasan

Apa pandangan Anda tentang teroris? Mengapa seseorang atau kelompok tertentu mau jadi teroris? Mengapa ada orang yang ingin melakukan tindak kejahatan paling brutal (membunuh sesama)? Motif-motif apa saja yang melatarbelakangi dan mendorong lahirnya aksi-aksi berbalut kekerasan itu?

Pertanyaan-pertanyaan di atas diajukan seorang ahli psikologi politik, Hamdi Muluk, kepada para peserta Workshop dan Pelatihan Menulis “Ekstremisme dan Psikologi Kekerasan”. Ia mengawali sesi pertama workshop kerja sama Indeks, Qureta, dan PPIM UIN Jakarta ini dengan sejumlah pertanyaan yang tampak sederhana, tapi sangat fundamental.

Dihadapkan pertanyaan yang demikian, para peserta pun sangat antusias. Masing-masing mereka memberi argumen dengan penilaian dan perspektif yang beragam. Ada yang memandang bahwa aksi teror adalah buah dari pemikiran atau ideologi yang eksklusif. Ada yang menilainya karena para pelaku teror terlalu tekstualis dalam menafsir ayat-ayat tentang jihad, misalnya, atau karena adanya janji jaminan surga.

Sementara itu, beberapa yang lain mendasarkannya pada alasan ketertindasan. Para pelaku teror dianggap menilai diri merasa tertindas, termarginalkan, hingga nekat menjadi “calon pengantin”. Dan, ada pula yang mendasarkannya pada perspektif ekonomi: persoalan perut; teroris jadi bidang pekerjaan tersendiri.

Apakah Terorisme = Radikalisme?

Sebelum lebih jauh membahas soal-soal di atas, Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu memberi sejumlah argumen mendasar. Ia paparkan betapa seringnya terorisme disalahpahami. Bahkan, terorisme melulu dikaitkan atau diidentikkan sama dengan radikalisme.

“Orang kebanyakan sering keliru memahami terorisme. Ada yang menyebut sebagai penyakit kejiwaan dan ekspresi kekerasan, ada pula yang menilainya sama dengan radikalisme.”

Padahal, sebagai sebuah gerakan, terang Hamdi, terorisme bukanlah psychological syndrome sebagaimana anggapan umum. Ia lebih merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tujuan politik kelompok tertentu seperti cita-cita pendirian negara Islam.

“Inilah yang disebut asymmetric warfare (perang asimetris). Selain itu, terorisme juga bukan expressive violence, melainkan instrumental violence. Artinya, teroris gunakan kekerasan sekadar sebagai instrumen belaka dalam mencapai tujuan politiknya.”

Maka, untuk bisa memahami terorisme dengan baik, orang harus mempelajari betul apa yang disebutnya sebagai process of radicalization. Sebab, baginya, proses radikalisasi senantiasa menginjeksikan narasi. Dan inilah yang menurut Hamdi patut menjadi kewaspadaan bersama.

“Narasi-narasi dalam proses radikalisasi ini yang sangat berpengaruh. Harus kita redam.”

Ya, terorisme tidak bisa dipahami secara sederhana, semisal hanya memandangnya sebagai gejala-gejala patologi sosial. Gerakan ini melibat-sertakan banyak elemen yang berbeda-beda, yang kesemuanya jadi instrumen atau taktik meraih tujuan.

"Meski juga menggunakan kekuatan pemaksaan, namun itu bukan tujuan utamanya. Esensi terorisme inilah yang mesti juga dipahami secara utuh.”

Terkait hal ini, Alex Schmid dan Alebert Jongman (Maskaliunate) pernah melakukan analisis terhadap 126 definisi terorisme. Tujuannya adalah untuk menemukan elemen-elemen kunci apa saja yang dikandung dalam definisi terorisme yang banyak itu.

“Terdapat tujuh elemen kunci dengan persentase kemunculan terbesar di antara elemen yang lain, yakni kekekerasan atau kekuatan (83,5%), politik (65%), ketakutan atau teror (51%), ancaman (47%), efek psikologi serta reaksi antisipatif (41,5%), diferensiasi target korban (37,5%), bertujuan, terencana, sistematik, dan aksi yang terorganisasi (32%).”

Di beberapa penelitian tentang psikologi terorisme juga ditemukan bahwa ia merupakan fenomena kelompok. Selain itu, tidak ditemukan adanya ciri tunggal kepribadian teroris dan profilnya, serta teroris tidak memiliki gangguan kepribadian psikopatologi—lihat, misalnya, Borum (2004), Rubi (2002), atau Hudson (1999).

Guna memahami ini lebih jauh, Hamdi paparkan juga sejumlah area studi tentangnya. Area-area yang dimaksud, di antaranya adalah faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi timbulnya terorisme (root causes), motivasi orang menjadi radikalis/teroris, dinamika kelompok, serta bagaimana seseorang keluar (disengagement) dari kelompok teroris, hingga pada akhirnya kelompok tersebut bubar.

“Harus dipahami juga bagaimana fase radikalisasi itu bekerja. Pertama, ada tahap preradicalization, kemudian pengidentifikasian objek, berlanjut ke indoktrinasi hingga aksi.”

Dari fase-fase itu kemudian lahir satu tesis: terorisme merupakan hasil dari proses radikalisasi. Adapun pemimpin atau ideolognya berperan vital sebagai penuntun pada fase krisis dalam kehidupan seseorang. Ini kemudian mentransformasi individu normal menjadi penganut jalan kekerasan (teroris).

“Penting pula dipahami bahwa dalam proses transformasi, banyak orang yang jadi radikal, namun sedikit yang terlibat dalam terorisme. Beberapa justru tetap menjaga jarak dengan kelompok teroris, namun tetap mengelola pandangan radikal di masyarakat. Jadi, radikalisme tidak sama dengan terorisme.”

Upaya Pencegahan: Deradikalisasi atau Counter Terrorism

Dalam rangka mencegah membrutalnya aksi-aksi terorisme, perlu diketahui juga bahwa mereka yang jadi radikal dan teroris adalah orang-orang yang pada dasarnya kehilangan makna hidup. Mereka merasa kosong dalam konteks keagamaan, hidupnya luntang-lantung, sikap sosialnya sangat rendah, bahkan menganggap dunia ini sebagai ancaman.

“Mereka juga umumnya intoleran. Mereka ingin mengembalikan signifikansi individu dan kelompoknya. Karenanya, teroris harus kita pahami sebagai cara orang mencapai signifikansi dalam hidup.”

Dengan berpandangan demikian, maka upaya menangkal terorisme jadi kian terang. Bahwa ada dua cara yang bisa dilalui, yakni pertama hard measures, menghabisi organisasinya dengan cara memotong sumber dana anggarannya; atau dengan soft measures, melawannya melalui konter-ideologi, pendidikan, serta pendayagunaan media massa atau sosial.

“Bagi kalangan mahasiswa, cara kedua lebih pas. Kita harus melawannya walau dengan soft measures karena seruan jihad (dalam maknanya yang negatif) memang kontra-produktif.”

Untuk respons atau konter-ideologi, Hamdi gunakan logika ekonomi, yakni supply and demand. Bahwa harus ada tim penyuplai ideologi dan propagandis yang siap menebar wacana, baik melalui pendakwah, buku-buku, maupun internet (media sosial). Sementara demand-nya, langkah ini harus berupaya mengurangi ketertarikan orang pada ideologi radikal.

“Ini pola imunisasi kognitif. Dalam psikologi, tahap awal ini cukup beri pengaruh. Seperti logika teroris juga, kognitif individu (kesadaran) mesti pula jadi pilihan pertama yang harus didobrak.”

Sementara respons melalui pendidikan, lanjut Hamdi, pola pendidikan harus diubah dari dogmatis menjadi kritis dan terbuka. Isu-isu tentang pluralisme dan toleransi mesti disebar dengan pemanfaatan pendidikan berbasis otoritas (partisipatif), seperti pendidikan kewarganegaraan di mana peran guru-guru agama juga harus dilibat-sertakan.

Yang terakhir adalah respons melalui media. Kampanye di media-media massa seperti Qureta harus digalakkan terus. Cara ini setidaknya mampu mendeligitimasi ideologi radikal yang memang juga banyak disebar melalui media, baik cetak maupun audio-visual.