Content Creator
2 tahun lalu · 216 view · 5 menit baca · Ekonomi 79647.jpg
Ultimus

Membingkai Wajah Kendeng dan Reformasi Agraria di Indonesia

Masih terus bergulir hingga detik ini, ribuan manusia di Kendeng dan seluruh sudut Indonesia mengumpat dan mengutuk pabrik semen yang hendak menginjakkan kaki di bumi Rembang. Hampir tiga tahun persoalan ini mangkrak—belum bersua titik terangnya. PT. Semen Indonesia sebagai antagonis berupaya mencengkeramkan kaki-kaki modalnya pada ruang hidup para petani yang tinggal di sekitar pegunungan Kendeng Utara.

Mega proyek ini, melalui celah-celah relasi kuasa, mendapatkan legitimasi dari pemerintah daerah Jawa Tengah, yang darinya kemudian secara otomatis membingkai kehidupan petani dan kelestarian alam ke dalam frame nestapa.

Tanah yang bertahun-tahun telah menghidupi para petani dan berkontribusi dalam menyuplai kebutuhan pangan masyarakat akan dijarah secara eksploitatif oleh para pemodal dan penguasa politik dengan menggunakan dalil-dalil khas kapitalis, yang salah satu contohnya: “Membuka Lapangan Pekerjaan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Padahal, dalil-dalil pertumbuhan ekonomi semacam itu hanya semu dan candu. Atas nama investasi modal yang besar, masyakarat diiming-imingi pendapatan dan pembangunan infrastruktur desa, baik dari segi fisik maupun manusianya.

Selain itu, terlepas dari kejanggalan izin dan AMDAL PT. Semen Indonesia, kawasan pegunungan Kendeng tersebut merupakan tempat penyimpanan air tanah yang amat penting bagi proses daur hidrologi dan ekologi. Di samping itu air dari kawasan tersebut juga dipergunakan masyarakat sekitar untuk bertani, kehidupan sehari-hari, dan sebagai sumber air utama perusahaan air minum serta cadangan air pada musim kering.

Persoalan agraria di Kendeng merupakan wajah dari berbagai persoalan agraria lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Persoalan agraria di Indonesia, secara historis sesungguhnya telah mempunyai catatan sejak masa kolonial Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan masih berlanjut hingga hari ini.

Berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), jika di tahun 2015 terjadi 252 kasus, maka jumlah ini meningkat sekitar 450 kasus di tahun 2016. Dari data tersebut, dapat ditilik bersama bahwa persoalan agraria merupakan momok yang terus-menerus bereproduksi dan menyeret masalahnya pada berbagai aspek kehidupan.

Reformasi Agraria dan Keadilan Sosial

Dari gambaran persoalan Kendeng dan pembangunan pabrik semen yang telah dipaparkan sebelumnya, reformasi agraria paling tidak kemudian dapat dimunculkan ke permukaan. Hal itu karena reformasi agraria tidak hanya menjadi dasar yang kokoh dan stabil bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Reformasi agraria akan memberikan suatu legitimasi kekuasaan pada kelompok-kelompok petani di pedesaan.

Memberikan tanah kepada petani yang selama ini terkesan diabaikan merupakan langkah efektif untuk menggeser ketidak-seimbangan dalam struktur kekuasaan, yang selama ini dikuasai tuan tanah, pemerintah daerah, dan pemodal yang diwakili PT. Semen Indonesia.

Fitrah tanah adalah memberi kehidupan bagi manusia yang ada di sekitarnya. Jadi, sebisa mungkin tanah yang dipijak haruslah terhindar dari segala hal-ihwal yang melahirkan nestapa bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. Maka dari itu, pembangunan pabrik semen harus dihentikan.

Sesuai dengan laporan Bank Dunia pada tahun 2003, bahwasannya suatu prasyarat kunci untuk reformasi agraria menjadi layak dan efektif dalam meningkatkan mata pencaharian (penghidupan) penerima manfaat (petani dan masyarakat sekitar) adalah bahwa program tersebut sesuai dengan kebijakan yang lebih luas yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun lingkungan bagi pengembangan pertanian rakyat yang produktif.

Menegaskan apa yang dinyatakan Bank Dunia tersebut, dalam pengamatannya terhadap pelaksanaan reformasi agraria di beberapa negara Amerika Latin, Lindquist (1979) menyimpulkan bahwa suatu reformasi agraria harus bermakna sebagai: (1) suatu transfer kekuasaan; (2) pengembalian tanah-tanah rakyat yang dirampas; (3) pembagian tanah secara merata; (4) mengarah kepada pengelolaan tanah yang lebih baik.

(5) meningkatkan standar kehidupan dari petani-petani yang menerima manfaat dari reformasi; (6) meningkatkan produksi pertanian; (7) menciptakan lapangan kerja; (8) mempercepat pembentukan modal, investasi, dan teknologi di bidang pertanian; (9) menciptakan dukungan politik untuk partai kelompok-kelompok politik yang pro reformasi.

(10) memungkinkan untuk dilakukan/diterapkan dalam kondisi yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam hal kapasitas personal/orang-orang yang ada/tersedia; dan (11) mengubah masyarakat kapitalis.

Keseluruhan poin-poin tersebut harus dilihat sebagai sebuah teori yang utuh. Hal yang perlu diperhatikan dalam teori reformasi agraria tersebut adalah modal, investasi, dan teknologi di bidang pertanian tidak berorientasi pada pola ekonomi kapitalis, melainkan berprinsip pada asas keadilan sosial.

Agar tidak terlihat sebagai utopi, maka sebelum menginjak pada tataran idealitas tersebut, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan melibatkan perubahan hukum, peraturan atau kebiasaan tentang kepemilikan tanah.

Namun yang terjadi di Kendeng adalah sebentuk frasa tragis dari reformasi agraria yang absen membela kepentingan rakyat kecil. Petani harus berjuang sendiri atas tanahnya, petani harus berteriak-teriak lantang demi ladang penghidupannya, petani harus gencar melakukan aksi cor kaki, dan Yu Patmi harus menjadi salah satu pahlawan yang akhirnya meregang nyawa atas nama keadilan para petani. Para petani termarjinalisasi dari kehidupan ekonomi nasional.

Sejarah telah menunjukkan bahwa petani kecil dengan basis ekonomi pedesaan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi nasional dan kedaulatan pangan yang kuat. Sejarah juga bercerita bahwa distribusi ulang, pengembalian tanah yang seharusnya menjadi hak para petani di pedesaan dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan di pedesaan.

Sejarah juga menarasikan bahwa ada relasi yang kuat antara reformasi agraria dan pengurangan kemiskinan. Dari aspek mikro—keluarga yang tidak memiliki tanah, setelah adanya reformasi agraria, mereka dapat menikmati makan yang lebih baik, memiliki daya beli yang lebih besar, dan memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan.

Reformasi Agraria dan Pelestarian Lingkungan

Melampaui lingkup ekonomi, reformasi agraria juga berimplikasi pada penyediaan layanan yang sangat efektif bagi sumber daya alam dan tanah. Petani kecil dapat memanfaatkan area yang luas dari sumber daya demi keberlanjutan sumber daya tersebut.

Pada saat yang sama, sistem pertanian yang beragam dapat melestarikan keanekaragaman hayati dalam pertanian. Dengan demikian, ruang terbuka dan pepohonan, dan dengan mengurangi degradasi lahan, pertanian kecil memberikan jasa ekosistem yang berharga untuk masyarakat yang lebih luas.

Dibandingkan dengan ekologi dari pertanian modern, lanskap pertanian kecil berisi segudang keanekaragaman hayati. Komitmen para petani di Kendeng untuk mempertahankan tanah berserta keharmoniannya merupakan wujud kepedulian terjadap ekosistem dalam jangka panjang. Hal semacam ini akan punah bila pembangunan pabrik semen dilakukan. Itu artinya, pembangunan pabrik semen dapat mengganggu keharmonian lingkungan.

Sonny Keraf, seorang pakar etika lingkungan dan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup periode 1999-2001 juga menyatakan bahwa pembangunan pabrik semen di Kendeng Utara akan merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa sudah saatnya lingkungan hidup jadi panglima pembangunan di Indonesia.

Pendapat senada juga diutarakan salah seorang Guru Besar Antropologi UGM, PM Laksono. Ia secara ekstrim menyatakan, “masyarakat Kendeng memperjuangkan kedaulatan pangan, industri semen mencari untungnya sendiri. Kita bisa hidup tanpa semen, tapi tidak bisa berdaulat tanpa pangan”.

Mempertahankan manusia dari bencana ekologis akan sangat penting dilakukan daripada keuntungan ekonomi semata. Apalagi saat ini kebutuhan semen tidak mendesak dibandingkan dengan mengorbankan lahan pertanian masyarakat—dengan produksi semen dalam negeri yang saat ini masih tercukupi, dan proyeksi kebutuhan semen ke depan juga masih aman.

Hingga akhirnya, dengan berbagai persoalannya, Kendeng merupakan suatu keharusan demi keadilan sosial terhadap akses tanah. Tidak hanya bagi petani sekitar, melainkan juga bagi bagi para petani dan masyarakat kecil di seluruh dunia. Diharapkan dengan adanya kondisi seperti itu, pemerintah harus segera menjalankan reformasi agraria demi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat kecil terutama petani yang tidak bertanah, buruh tani, nelayan, dan petani kecil.