Kini, mendengar nama Novel Baswedan bisa mengantar ingatan kita pada satu kasus hukum yang pelik, nyentrik, dan penuh dengan intrik. Kasusnya bisa dikategorikan akrobat hukum Indonesia.

Bagaimana tidak, setelah memahami alur kasusnya, sontak membuat saya bertanya, "untuk apa saya belajar hukum, toh kek gini juga rupanya?" Tak hanya saya dibuatnya pesimis, salah seorang kerabat terdekat juga berpendapat sama. Bahkan, baginya, hukum bisa diperjualbelikan alias dikomersilkan.

Tapi sudahlah, sedari awal telah banyak yang menduga, kasus yang mengorbankan mata sebelah kiri Novel Baswedan itu ibarat pahitnya kopi yang dienyahkan orang yang tak menyukai kopi. Mungkin persis seperti ekspresi salah seorang teman perempuan saya yang tiba-tiba memasang wajah asemnya karena meneguk kopi hitam pribumi, sambil memuntahkan dari mulutnya ia berkata, "anjir, pahit kali, Dity."

Tapi lain halnya dengan penikmat kopi, bagi mereka, pahitnya kopi justru menyehatkan, makin pahit makin enak perasaannya. Makin enak perasaannya, makin kencang juga tegukan gelasnya. Hal Ini sama seperti seorang kritikus, makin aneh pejabat publiknya, makin kencang juga kritiknya; iya, bukan? Fakta, coba tengok aktivis mahasiswa, misalnya. Andai hari ini tak ada pandemi, mimbar orasi digelar lagi itu.

Sebelum terlampau jauh, penting rasanya mempertegas keberpihakan sikap masing-masing dari kita, "berada di posisi manakah Anda?" Untuk itu pula tulisan ini hadir di hadapan Anda; selain mempertegas keberpihakan sikap pribadi, saya juga akan menyuguhkan salah satu masalah yang akut dalam proses hukum kita di Indonesia.

Dalam persoalan hukum ini, keraguan adalah hal yang inheren sekaligus menyelimuti kasus tersebut. Semestinya tak mesti kaget mendengar tuntutan Jaksa itu. Pasalnya, sejak kasus ini bergulir, kesan yang tampak negara tak begitu serius menyelesaikannya, hanya membentuk tim pencari fakta tapi tak kunjung menemui fakta kasusnya.

Terlebih, menurut banyak pakar, bahwa ada dugaan orang kuat yang terlibat dalam tindak pidana yang dialamatkan ke Novel Baswedan itu.

Dalam tuntutan Jaksa tersebut, jika ditimbang-timbang, rasa-rasanya memang tak adil. Tapi membincang hukum, bukanlah soal rasa belaka, bukan? Boleh saja kita tak bersepakapat dengan putusan tersebut, tapi izinkanlah diri kita untuk mencari hal-hal yang mendesar, misal dengan menanyakan; apa sebabnya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut pelaku setahun saja?

Hal itu penting, sebab opini publik menyoal kasus ini seolah digiring bahwa kedua orang itulah pelaku intinya. Entah seperti apa ujungnya, namun patut diduga, kalau saja kedua orang itu dihukum dengan sangat berat atau setimpal, nyaris aktor intelektualnya tak akan tersentuh untuk diadili. Makin tidak adil, bukan?

Hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa korban dalam hal ini Novel Baswedan meragukan kedua orang itu sebagai pelaku tindak pidana yang dialamatkan kepada dirinya. Sejalan dengan itu, dalam hukum, dikenal adagium "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Seandainya warganet, atau siapa saja deh yang emosional terhadap putusan tersebut, mau membincang keadilan dengan konsisten, seharusnya kita menyelami juga pendapat Jaksa sebelum mengecamnya. Sebab, tak cukup dengan hanya membaca sudut pandang aktivis saja, misalnya. Apalagi warganet banyak yang geram, tapi jangan sampai buta loh ya.

Dalam sebuah artikel yang berjudul Wawancara Eksklusif dengan Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan terbitan Qureta beberapa hari silam, memberi perspektif baru bagi para pembacanya menyoal kasus ini. Di sana, Edhie Prayitno Ige (penulisnya) menuliskan hasil wawancaranya dengan sangat terbuka.

Selaku pembaca artikel tersebut, makin menguatkan dugaan saya bahwa ada ketidak-harmonisan pendapat hukum antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penyidik Polri. Pasalnya, dalam artikel tersebut, Ahmad Fatoni selaku pembaca dakwaan hukuman setahun itu mengakui keraguannya.

Namun begitu, ia tetap memilih menjatuhkan dakwaan untuk kedua orang itu karena dianggap telah berbohong sekaligus sebagai bentuk penghargaan Ahmad Fatoni terhadap institusi lain.

Inilah persoalan proses hukum kita (Due Process of Law), perbedaan pendapat hukum antara institusi penegak hukum sudah kerap terjadi, dampaknya bolak-balik berkas berita acara penyidikan (BAP) antara kepolisian dengan kejaksaan terus ditemukan. Jadi, bisa dikatakan, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Novel Baswedan serba salah, mengembalikan BAP dianggap menyusahkan, meneruskan perkara bisa mencedarai institusi sendiri, seperti kasus ini misalnya.

Sampai saat ini, masalah proses hukum yang demikian belum menemukan solusi riilnya. Niatan negara untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan masalah tersebut sebenarnya telah lama ingin dilakukan, salah satunya dengan memasukkan pembahasan tersebut dalam RUU KUHAP yang belum kunjung disahkan serta masih menuai perdebatan dan kritikan.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa membincang solusi dalam masalah proses hukum sama pentingnya dengan menyelesaikan kasus yang mengorbankan mata kiri Novel Baswedan. Karena, apa pun kasusnya, jika proses hukumnya melahirkan pendapat yang berbeda di tengah penegak hukum, tentu akan memberi dampak dalam penegakan hukum dan sangat berpotensi melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat. Inilah yang dialami penyidik senior KPK itu.

Indonesia adalah negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum. Bahkan banyak tindakan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi. Di situlah paradoksnya sebagaimana yang dilihat di berbagai kasus pidana, misalnya kasus kejahatan terorisme, cyber crime, dan terakhir kasus yang melibatkan Novel Baswedan sebagai korban. Akibatnya, orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka. Sebaliknya, orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.

Hal demikian bisa  jadi disebabkan oleh perbedaan pandangan atau pendapat para aparatur Penegak Hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan, maupun proses di peradilan.

Alih-alih melindungi masyarakat, yang ada masyarakat jadi korban. Kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya dalam perspektif kriminologi agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar tertanam, dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, keadilan responsif yang diharapkan masyarakat bisa kita wujudkan.

Institusi Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat, setidaknya menjunjung sikap profesionalisme, bermental tangguh, dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Sekalipun itu normatif, tapi penting untuk kita wujudkan. Pasalnya, jika aparatur penegak hukum melakukan paradoks dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakkan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi.

Tetapi dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan.

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Novel Baswedan terdapat ketidakharmonisan antara penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, boleh jadi kasus tersebut kita jadikan pintu atau momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang strategis dalam proses penegakan hukum (Law Enforcement). Sebab, jika itu tidak dilakukan, sangat besar kemungkinan hal yang sama dapat terjadi kembali, dan keadilan akan makin sulit untuk ditemui.