“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" - UUD45 pasal 33.

Sudah lama bergulir isu untuk melakukan revisi UU no 22 tahun 2001 tentan Migas. Dimana semenjak UU ini di berlakukan menuai penolakan dari berbagai kalangan. UU no 22 tahun 2001 di pandang tidak sejalan dengan UUD 1945 pasal 33. Persoalan yang bergulir adalah di kebirinya kedaulatan negara dalam tata kelola migas.

Desakan untuk semakin menguat semenjak di batalkannya beberapa pasal didalam UU no 22 tahun 2001 oleh Mahkamah Konstitusi serta di bubarkannya BP MIGAS. Hampir setiap tahun RUU MIGAS masuk Prolegnas akan tetapi pembahasannya selalu mandek. Ada sebentuk ke engganan dari pemerintah maupun DPR RI untuk menuntaskan pembahasan RUU MIGAS.  Padahal Revisi UU MIGAS sangat di tunggu oleh masyarakat Indonesia secara umum maupun dunia usaha di bidang MIGAS.

Menilisik UU No 22 tahun 2001, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, dintaranya sebagai berikut: Pertama,cabang cabang produksi penting yang menguasai hidup orang banyak tidak dikelola oleh perusahaan negara.

Badan pelaksana SKKMIGAS memiliki kewenangan terbatas, tidak melakukan usaha hanya sebagai badan pengawas dan pengendali. Kedua, kedudukan negara dalam kontrak kontrak kerja dengan KKKS di posisi yang setara, dimana KKKS diberikan wewenang dan kuasa terhadap wilayah pertambangan yang berarti menghilangkan Kedaulatan Negara terhadap Sumber Daya Alam Migas. Ketiga, UU no 22 tahun 2001 menciptakan pengelolaan Migas yang bersifat sektoral, Usaha kegiatan MIgas cinderung berorintasi kepada pendapatan bukan kepada ketahan dan kedaulatan energy nasional.

Akibat dari berlarut larut pembahasan revisi UU no 22 tahun 2001 berefek kepada stagnan nya tata kelola migas Indonesia. Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara negara lain dalam pengelolaan Migasnya. Pengelolaan Migas Indonesia jauh tertinggal dengan negara tetangga Malaysia yang dulunya belajar tata kelola migas dari Indonesia.

Di dunia pengelolaan Migas yang di anggab berhasil ada dua tipe. Tipe norwegia dengan tipe 3 pilar, dimana Tata kelola migas oleh badan yang ditunjuk pemerintah yang di kontrololeh tiga kementrian terkait, Perusahaan Minyak negara mendapat penunjukan pengelolaan sendiri wilayah kerja migas atau mendapat saham mayoritas jika bekerja sama di wilayah kerja dalam negri.

Berikutnya sistem Qatar yang dikenal dengan siste 2 pilar dimana tata kelola migas oleh Perusahan Minyak milik negara, kebijakan dan regulasi oleh negara (pemerintah), pelaksana usaha oleh perusahan minyak negara dengan sistem psc.

Sejatinya Tata kelola Migas Indonesia hampir menyerupai sistem 3 pilar yang tetapi badan yang di bentuk pemerintah sebagai pengelola memiliki keterbatasan wewenang. Pun begitu dengan pertamina sebagai perusahaan minyak negara kurag mendap privilege dari negara.

Menyimak dari pembicaraan revisi UU migas, sejatinya ada lima isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan DPR agar tata kelola migas Indonesia lebih progresif dan berorientasi kedaulatan dan ketahanan energy. Kelima isu yang dimaksud adalah.

Pertama, format kelembagaan pengelola sektor migas nasional harus mampu menjamin tata kelola migas nasional yang efektif, efisien, memihak kepentingan nasional, dan bersifat khusus karena terkait dengan sektor strategis yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Kedua, jika kerangka kelembagaan tata kelola migas dikembangkan ke dalam format business to business (B2B), maka BUMN harus sudah matang, berpengalaman, punya cukup modal, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi untuk mengurus, mengelola, dan menyelenggarakan kegiatan pertambangan migas.

Ketiga, revisi UU Migas harus mengakomodasi konsep petroleum fund. Keempat UU Migas yang baru harus mengatur soal cadangan minyak strategis untuk menopang ketahanan energi nasional. Kelima, UU Migas yang baru harus mengatur mekanisme pembagian pendapatan kepada daerah penghasil selain bentuk participatig interest (PI).

Kita sangat berharap agar pembahasan Revisi UU no 22 tahun 2001 tentang migas yang sudah masuk prolegnas untuk kesekian kalinya dapat terselasaikan di tahun 2016 ini. Lahir nya UU migas yang baru pengganti UU no 22 tahun 2001 yang tidak efisien dan tepat lagi semoga menjadi tonggak awal tata kelolan Migas yang berdaulat dan menjamin ketahan energy Indonesia.