Akhir-akhir ini, dunia politik rupanya cukup gempar dengan munculnya pasangan-pasangan kepala daerah yang independen. Fenomena yang pernah sangat mencolok adalah adanya isu Gubernur DKI, Basuki Tjahaya Purnama, untuk mengambil jalur independen. Namun, kenyataan yang terjadi ialah Basuki (Ahok) memilih jalur partai politik. Di satu sisi, keputusan ini memberikan angin segar bagi dunia partai politik yang selama ini gusar dengan isu deparpolisasi, namun di sisi lain tidak sedikit pendukung Ahok yang merasa kecewa.

            Para pendukung Ahok yang menamakan diri “teman Ahok”  berupaya dengan sungguh bagaimana supaya Ahok bisa lolos untuk mencalonkan diri lagi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta untuk periode berikut (2017-2022). Namun, tidak bisa disangkal bahwa di balik hal itu sebenarnya tersembunyi kekecewaan terhadap partai politik yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Korupsi berantai yang dilakukan oleh petinggi-petinggi partai dinilai sudah cukup memberi pelajaran bagi rakyat. Selain itu, pemerintah yang diusung oleh partai politik tidak jarang lebih berpihak pada partai politik koalisinya dibandingkan dengan mengurus kepentingan rakyat secara umum. Singkatnya, muncul fenomena ketidakpercayaan kepada partai politik dan para politikusnya.

            Menarik untuk diperhatikan bahwa mayoritas relawan “Teman Ahok” adalah kaum muda yang ingin untuk memperbaiki negeri ini, mendukung pemerintah yang jujur dan bebas korupsi, menciptakan pemerintahan yang adil dan mengayomi seluruh rakyat, fokus pada pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, tetapi tidak dengan partai politik. Klausa terakhir inilah yang menuai problematika. Di satu sisi, ketidakpercayaan terhadap partai politik semestinya menjadi pukulan keras bagi para politikus untuk segera berbenah diri,  bangun dari tidur lelap di atas “kursi malas”, dan fokus pada pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, dan penegakan keadilan sosial. Namun di sisi lain, hal ini menjadi ancaman bukan hanya bagi partai politik, tetapi juga bagi keutuhan dan ketahanan negara Republik Indonesia, karena tidak ada negara tanpa partai politik.

Tujuan Baik Sebuah Politik

            Secara etimologis, politik berasal dari kata “polis” dalam bahasa Yunani yang berarti negara kota. Wilayah Yunani Kuno berdiri dari negara-negara kota yang menjadi pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Di polis-polis ini, pengajaran-pengajaran tentang kebijaksanaan (sophia) diberikan. Para pengajar akan duduk di sudut-sudut setiap polis sambil berbicara dan orang-orang akan datang untuk mendengarkan. Setelah itu, mereka akan berdiskusi dan berbicara mulai dari asal-usul alam semesta sampai pembicaraan tentang hidup baik, ideal sebuah masyarakat, apa yang menjadi tujuan sebuah negara, dan bagaimana seharusnya negara berjalan. Mereka akan bertukar pendapat dan akhirnya bertemu pada satu titik untuk mendapatkan kesimpulan. Dari sanalah mucul tokoh-tokoh terkenal seperti Phytagoras, Heraklitus, Parmenides, Protagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Epikuros, dan kaum Stoa.

            Salah satu karya yang mucul dari zaman itu adalah Politics karangan Aristoteles. Seluruh pembahasan hanya menyangkut negara kota, dan tak muncul anggapan bahwa negara kota (polis) akan berakhir, karena keadaan polis-polis pada saat itu yang sungguh mandiri. Bisa dikatakan bahwa Yunani pada saat itu merupakan sebuah laboratorium politik yang menjunjung tinggi kebijaksanaan (sophia) sehingga tidak ada ancaman yang perlu dirisaukan demi eksistensi polis-polis. Di bagian awal buku ini ditegaskan mengenai pentingnya sebuah negara sebagai komunitas tertinggi, yakni bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi.

Jika dibandingkan dengan keluarga, negara masih lebih penting, bahkan lebih penting dari individu. Individu tak dapat memenuhi tujuannya jika tidak menjadi bagian dari Negara. Negara ibarat tubuh secara keseluruhan, sedangkan individu dan keluarga-keluarga adalah anggota-anggotanya. Jadi, jika negara mati, anggota-anggotanya juga mati. Oleh karena itu, negara memiliki peranan sangat sentral dalam hidup masyarakat Yunani pada saat itu. Negara memiliki peranan yang sangat vital.

Maka, dalam buku ini, tujuan negara adalah menciptakan kehidupan yang baik dan hal itu dapat tercapai jika negara mampu menghasilkan manusia-manusia unggul yang berbudaya. Maka dari itu, suatu masyarakat politik harus ada demi terciptanya tindakan-tindakan yang bermartabat.

            Pembicaraan Aristoteles tentang Negara yang termuat dalam buku yang berjudul Politics ini, menggambarkan betapa penting politik bagi eksistensi sebuah negara. Dalam pandangan Aristoteles, politik murni berasal dari hal-hal luhur, patut dijalankan dengan bijaksana, dan bertujuan mencapai hidup baik untuk semua tanpa terkecuali. Politik dalam pandangan Aristoteles menjadi semacam perangkat absolut untuk jalannya hidup komunitas baik itu dalam lingkup keluarga, maupun dalam lingkup komunitas yang lebih besar yakni negara. Maka, berbicara tentang negara, berarti mengarahkan diri untuk menoleh pada “politik”. Tidak ada negara yang eksis tanpa politik.

            Kita tentu sepaham bahwa politik bukanlah partai politik itu sendiri. Politik memiliki arti luas yang menyangkut hidup baik sebuah komunitas manusia yang sama-sama bertekad untuk membangun kesatuan dengan aturan-aturan tertentu. Sementara itu, partai politik hanyalah salah satu bagian dari politik. Partai politik adalah representasi fisik dari sebuah masyarakat politik. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa partai politik adalah wajah politik. Kehadiran partai politik menjadi simbol hadirnya politik dalam sebuah bangsa.  Sebuah masyarakat politik tanpa partai politik, ibarat sesosok manusia tanpa wajah. Negara tanpa politik bagaikan insan tanpa jiwa.

Kaum Muda, Politik, dan Keadilan Sosial

            Masalah keadilan sosial adalah masalah yang tak kunjung usai. Hampir dapat dipastikan bahwa terjadi ketidakadilan hampir di setiap daerah di Indonesia ini. Hanya saja kadar ketidakadilannya mungkin berbeda-beda. Kemiskinan terjadi di mana-mana, namun orang-orang kaya juga ada di mana-mana. Ini tidak selalu berarti bahwa orang-orang kaya merampas hak orang miskin. Tidak. Yang menjadi masalah ialah kesenjangan ekononomi dan sosial. Kemiskinan bukan pertama-tama terjadi karena faktor kemalasan.

Untuk konteks kita di Indonesia, dan juga di banyak negara yang masih berkembang, kemiskinan terjadi justru sebagai akibat dari percaturan politik yang berakibat buruk bagi masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Kadangkala struktur dan sistem politiklah yang memiskinkan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terhimpit dan sulit melakukan mobilitas sosial, meskipun selalu ada usaha untuk hal itu.

            Kita perlu dengan rendah hati mengakui bahwa politik di Indonesia masih lebih banyak mementingkan kepentingan kelas atas dibandingkan kelas bawah. Dengan kata lain, politik di Indonesia masih lebih banyak mencari untung tetapi tidak peduli pada orang-orang kecil; sebuah fenomena yang bertolak-belakang dengan perspektif politik Aristotelian. Politik di Indonesia memang tidak berusaha menyingkirkan orang-orang lemah, tetapi mementingkan kepentingan orang-orang kuat sehingga manakala kepentingan yang kuat berhadapan dengan yang lemah, yang kuatlah yang menang. Akibat buruknya, yang lemah tersingkir tanpa nasib yang jelas.

            Fenomena itu tidak saja terjadi dalam dunia pemerintahan. Kejadian serupa sangat terasa dalam dunia pendidikan. Mari kita melihat perguruan-perguran tinggi negeri kita yang terkenal. Sudah berapa banyak anak-anak dari keluarga miskin yang diterima di perguruan-perguruan tinggi tersebut. Banyak? Ya, banyak jika dihitung per kepala. Tapi coba dipersentasekan.

Cukupkah 1 %? Saya sangat ragu bisa mencapai angka sebesar itu. Kalaupun ada, apakah banyak dari antara mereka yang berhasil memasuki jurusan-jurusan favorit? Mungkin hanya beberapa. Yakinlah, masih sangat banyak anak-anak dari kelas menengah ke bawah dan golongan minoritas yang berhak untuk menduduki kursi-kursi di perguruan-perguruan tinggi negeri ternama di negeri ini, namun tersingkir oleh permainan politik yang hanya menguntungkan kelas atas dan mengorbankan kelas bawah.

Kata orang bijak, “Satu-satunya cara bagi orang-orang miskin untuk melakukan mobilitas sosial adalah dengan pendidikan”.  Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa  mobilitas sosial akan sangat sulit dialami oleh orang-orang lemah baik itu yang miskin, maupun minoritas karena permainan politik yang hanya mau memenangkan yang kuat.

            Fenomena yang terjadi pada ‘teman Ahok’, sebenarnya sangat menarik. Dari sana dapat dilihat bahwa bahwa sebenarnya kaum muda tidak apatis terhadap aktivitas politik, sejauh politik itu ditafsirkan secara baik dan benar. Gerakan-gerakan yang dibuat oleh kaum muda menunjukkan adanya keprihatinan terhadap pembangunan negeri yang menyeluruh dan tidak pandang bulu. Kaum muda mengingingkan negara dan bangsa yang ideal dengan pemerintah yang sungguh mampu mengayomi seluruh rakyat dengan memerhatikan asas-asas keadilan sosial. Hal itu tampak dari gerakan-gerakan kaum muda yang hadir sebagai pemberi kritik terhadap pemerintah dan partai politik.

            Yang terjadi memang adalah kekecewaan terhadap partai politik dan politikusnya yang banyak menabur janji, namun sedikit menuai hasil. Muncul fenomena baru dalam kaum muda yang “alergi” terhadap partai politik. Oleh karena itu, wajar saja jika tidak sedikit dari mereka yang telah tergabung dalam komunitas “teman Ahok” kecewa ketika Ahok memutuskan untuk maju dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta lewat jalur partai politik.

            Namun, perlu untuk diingat, kawan-kawan muda, dari perspektif Aristoteles, tindakan yang diambil oleh Ahok adalah tindakan bijaksana yang mencerminkan adanya kesadaran politik yang dimiliki oleh seorang Ahok. Bagaimanapun juga partai politik adalah satu-satunya representasi nyata eksistensi politik dalam sebuah bangsa. Berpolitik tanpa partai politik bagaikan berkencan dengan seorang pasangan dalam topeng yang tak berbentuk.

            Keterlibatan aktif dalam dunia politik dan partai politik adalah pintu untuk menguak ketidak-adilan sosial di negeri ini, sekaligus sebagai langkah awal untuk menangani kasus ketidakadilan sosial yang diderita oleh saudara-saudari sebangsa yang lemah. Tidak ada jalan lain untuk menangani kasus ini selain terjun dalam dunia politik, karena permasalahan ini terjadi karena adanya permainan politik yang hanya mau mencari untung.

            Tujuan politik dalam konteks kenegaraan menurut Aristoteles adalah menciptakan manusia-manusia unggul dan berbudaya yang mampu memperjuangkan kehidupan yang baik. Kepekaan politik kaum muda masih ada. Hanya ada satu yang perlu untuk diubah secara perlahan yakni paradigma yang keliru terhadap partai politik. Bukan polititik atau partai politiknya yang salah melainkan para politikus yang tidak mengerti makna hidup baik. Mari sahabat muda, kita bersama aktif mengawasi jalannya sistem politik di negeri ini, dan jika perlu turut terlibat dalam partai politik demi mengubah secara pelan-pelan sistem permainan politik yang banyak menindas kaum lemah. Itulah corak manusia-manusia unggul menurut Aristoteles.

#LombaEsaiPolitik