6201634932_0667dee424_b.jpg
Foto: Flickr
Perempuan · 4 menit baca

Memberantas Catcalling di Jakarta

Dalam debat terakhir pilgub Jakarta pada Jumat (10/2) lalu, kata perempuan berulang kali terdengar. Isu pemberdayaan perempuan memang menjadi salah satu tema dalam debat kali ini. Para paslon pun berusaha menarik suara perempuan yang besarnya mencapai 3.546.899 orang. Dari ketiga cagub-cawagub yang unjuk gigi, tidak ada satu pun yang memiliki program pemberdayaan perempuan yang jelas.

Ada yang jawabannya sangat normatif dan tidak substansial. Ada yang tetap melestarikan produk Orde Baru melalui PKKnya. Ada pula yang berjanji akan berkonsultasi dengan para aktivis perempuan jika nantinya terpilih. Jawaban-jawaban tersebut mengindikasikan, isu perempuan masih tidak menjadi perhatian besar bagi para calon pemimpin di Jakarta.

Kebanyakan dari mereka justru melihat pemberdayaan perempuan dari kacamata ekonomi belaka. Akhirnya, solusi yang diberikan juga berujung pada hal-hal yang bersifat ekonomi, seperti penguatan UMKM dan pemberian modal usaha. Mereka jelas tidak menghiraukan aspek-aspek sosial yang dihadapi perempuan.

Padahal, pemberdayaan perempuan bukan hanya sekadar ekonomi tapi juga sosial. Pemberdayaan perempuan yang pertama justru berawal dari lingkungan sosialnya. Dukungan sosial (social support) akan membentuk kepercayaan diri dan kemandirian perempuan. Dalam hal bekerja dan berwirausaha misalnya, dukungan sosial dibutuhkan perempuna untuk melepaskan diri dari beban ganda yang selam ini menghantui perempuan.

Dukungan sosial tersebut tidak akan terwujud begitu saja. Ia terbangun dari implementasi kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki. Hal inilah yang disebut Pengarusutamaan Gender (PUG).

Ternyata, banyak paslon gubernur dan wakil gubernur DKI yang salah kaprah. Makna gender seolah-olah diidentikkan dengan perempuan. Laki-laki pun kehilangan peran dan maknanya. Wajar saja jika banyak laki-laki yang merasa tidak perlu terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan PUG. Lalu bagaimana bisa mewujudkan Jakarta yang ramah perempuan?

Diakui atau tidak, salah satu sumber ketakutan perempuan di tempat umum adalah laki-laki. Bagi perempuan, laki-laki berpotensi dalam melakukan tidak pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Namun dalam tulisan ini, saya hanya berfokus pada catcalling sebagai pelecehan verbal yang umum terjadi di Jakarta.

Pada dasarnya, catcalling adalah tindakan yang menggoda dan melecehkan perempuan. Tindakan ini kerap dilontarkan laki-laki dalam bentuk siulan, lirikan, teriakan, dan komentar yang bertendensi seksual dan merendahkan perempuan.

Catcalling biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti di transportasi publik, jalan umum, taman kota, dan lain-lain. Tetapi, tidak banyak perempuan yang menyadari perlakuan itu sebagai pelecehan. Mereka menganggap catcalling adalah hal yang biasa dilakukan laki-laki. Bagi perempuan, lebih baik mereka menghindari catcalling dengan mengganti rute jalan, moda transportasi, ataupun cara berbusana.

Usaha tersebut terbilang wajar mengingat dalam tubuh perempuan selalu dilekatkan dengan penilaian (judgement) dari masyarakat. Jika perempuan menjadi korban pelecehan, kebanyakan orang cenderung menyalahkan korban dengan mempermasalahkan bagaimana cara berbusananya, perilakunya, kapan dan di mana terjadinya pelecehan.

Saya juga memiliki pengalaman tersendiri terkait catcalling di Jakarta. Pada 2014, saya pulang kantor dengan menggunakan kereta commuter sekitar pukul 19.00 wib. Saat itu kereta tidak padat sehingga memudahkan saya yang sedang hamil besar untuk masuk ke dalam kereta. Sebagai tambahan, saya sudah mengenakan jilbab lebih dari 16 tahun.

Dari segi tampilan dan fisik, saya merasa tidak menarik perhatian laki-laki. Dari segi tempat dan waktu, saya juga merasa aman karena berada di sekitar banyak orang yang tengah pulang kerja.

Anggapan saya tadi tidak sejalan dengan persepsi para pelaku catcalling yang melihat perempuan sebagai mangsa laki-laki. Saya ternyata tetap menjadi korban pelecehan verbal. Dua orang pria yang berdiri tidak jauh dari saya melirik dan melontarkan komentar bertendensi seksual.

Dari situlah saya berkesimpulan bahwa catcalling bukan bagaimana perempuan seharusnya berpenampilan, bertingkah laku, serta kapan dan di mana mereka harus berada. Hal ini lebih pada bagaimana mengubah mindset laki-laki untuk menghormati perempuan. Salah satunya melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas.

Terkait hal ini, ada beberapa negara yang dapat menjadi referensi dalam memberantas catcalling. Pada April 2014, Belgia menetapkan catcalling sebagai tindakan ilegal yang dilakukan di jalan umum. Penetapan ini mengirimkan pesan kepada masyarakat Belgia bahwa perempuan berhak untuk merasa nyaman di area publik. Di negara tetangga kita Singapura, catcalling dikenai denda yang cukup tinggi bahkan penjara hingga tiga bulan..

Sedangkan di Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita memang tidak mengenal istilah pelecehan seksual, tetapi perbuatan cabul. Dalam Pasal 289 sampai 296 KUHP, perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan keji lainnya yang berhubungan dengan syahwat (R. Soesilo, 1980). Hal ini dapat mencakup fisik, lisan, isyarat, tulisan, dan psikologis. Dengan demikian, pelaku catcalling seharusnya tetap bisa dijerat secara hukum.

Namun di Jakarta, catcalling sudah dipandang sebagai hal lumrah sehingga jarang sekali korban yang melapor. Jikapun ada perempuan yang melapor, ia akan dianggap terlalu emosional. Selain itu, para petugas penegak hukum kerap memandang hal tersebut sebagi guyonan karena tidak melibatkan sentuhan fisik. Hal ini tidak lepas dari rendahnya pemahaman gender para petugas penegak hukum tersebut.

Untuk menciptakan Jakarta yang ramah terhadap perempuan dan terbebas dari catcalling, setidaknya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemimpin Jakarta nantinya. Pertama, mereka harus mendorong legislatif di tingkat daerah untuk mengurai dan merinci KUHP terkait pelecehan seksual sehingga menjadi Perda yang ramah perempuan.

Kedua, mereka harus mendidik dan menyiapkan petugas penegak hukum yang sensintif gender dan peduli pada permasalahan perempuan. Ketiga, mereka harus memperkenalkan dan menanamkan pemahaman mengenai kesetaraan gender sejak dini melalui pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi mendatang yang respek sesama dan tidak merendahkan pihak lain karena alasan-alasan seksual.

Adanya regulasi yang jelas dan penegakkan hukum yang tegas tidak hanya menjamin mobilitas perempuan di Jakarta. Hal ini juga dapat mendorong kontribusi perempuan dalam pembangunan di ibu kota negara kita tercinta ini.