Selepas azan Isya berkumandang, gawaiku bergetar dalam saku. Saat itu saya telah memutuskan koneksinya dengan internet. Jadi pikirku, paling pesan singkat dari Telkomsel yang setia mengisi kotak masuk.

Sambil berjalan menuju teras rumah tempatku tinggal di perantauan, karena penasaran mana tahu itu hal penting, kutengoklah gawaiku. Ternyata pesan singkat dari seorang sohib yang memang sudah lama tak berjumpa.

Namanya Safrun. Ia seorang pegawai kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dalam pesan singkatnya, ia bertanya, “Dit, bagaimana pendapatmu tentang berita ini, Jokowi: Awasi Kepala Desa?”

Tanpa mengulur, waktu k balas saja pesan sohibku itu. Kataku, “Memangnya ada apa, Saf?”

Tak berselang lama, ia membalas. Katanya, “Hari ini saya kebingungan membedakan terorisme dan Kepala Desa. Pasalnya,, dalam waktu yang relatif dekat, imbauan presiden yang bernada sama viral. Saya khawatir saja, Dit, saudaraku yang sedang menjabat Kepala Desa diperlakukan sama seperti teroris.”

Kataku, “Ya sudah. Jangan curhat. Selepas isya, saya coba baca.”

Selepas Isya dan setelah kutelusuri di internet, saudara si Safrun yang sedang menjabat sebagai Kepala Desa itu tengah dikabarkan terlibat dugaan korupsi infrastruktur di Desa yang ia pimpin. “Seorang kepala Desa yang bernama Sueb (Samaran) di duga terlibat mark up biaya pembangunan infrastruktur. Kasus ini sedang diproses kepolisian setempat.” Kira-kira itu inti berita yang kudapati di internet.

Apa bedanya Kepala Desa hari ini dengan terorisme? Itu pertanyaan dasar Safrun untukku. Bagiku, sebagai mahasiswa yang menempuh studi di Fakultas Hukum, untuk menjawab pertanyaan itu, cukup merujuk pada peraturannya saja. Tak perlu berlogika untuk menjawab tanya sohibku itu.

Sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Sedangkan Terorisme menurut UU No. 5 Tahun 2015 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dengan begitu, kita bisa menemui perbedaannya. Namun bagiku, itu bukan pertanyaan mendasar. Seharusnya “Di musim Pilkada serentak tahun 2020 nanti, mengapa tiba-tiba kepala desa banyak berurusan dengan penegak Hukum?”

Bagiku, ini yang jadi soal, karena di Kabupaten Sueb memimpin Desa adalah salah satu Kabupaten yang menghelat Pilkada serentak 2020 mendatang. Dan ini mungkin-mungkin saja terjadi sebagaimana fakta di beberapa daerah kepala desa cendrung dipolitisasi dengan cara demikian.

Mungkin ini jawabannya mengapa incumbent begitu sulit ditaklukkan penantang dalam konstalasi politik. Tapi, saat ini saya tak hendak mengulas itu. Tulisan ini hendak mengantarkan pembaca tentang bagaimana seharusnya proses perkara korupsi yang menjangkiti sebagian kepala desa di Indonesia akhir-akhir ini.

Diksi “Awasi Kepala Desa” yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi di hadapan media massa, hematku, tak ada masalah. Sebab pada dasarnya setiap kepala desa adalah manusia yang diberi amanah oleh warga setempat.

Karena ia manusia, maka mungkin-mungkin saja ia melakukan kesalahan. Karena setiap manusia mungkin saja melakukan kesalahan, maka ia memang patut diawasi. Dan dalam sistem demokrasi, itu adalah hal yang wajar-wajar saja.

Terlebih setelah Desa menjadi daerah administratif yang mandiri dan tak lagi menjadi sekadar bagian dari pemerintah kabupaten saja. Hal itu ditandai dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2016 yang membuat desa makin mandiri. Tak hanya itu, pasca terbitnya undang-undang tersebut, miliaran anggaran digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong kemajuan di tingkatan desa.

Tak ayal, sejak tahun 2015 hingga 2018 ini, indeks korupsi di tingkat desa bertumbuh. Sesuai data yang dilansir ICW (Indonesia Coruption Watch) bahwa terdapat 252 kasus korupsi yang melibatkan 214 orang kepala desa. Awalnya Presiden Jokowi menyadari bahwa aparat desa mayoritas belum siap. Hal ini disampaikan Presiden melalui menterinya di hadapan Anggota DPR.

Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar. Besar, bukan?

Pertanyaannya kemudian jika kita urai, apakah setiap kepala daerah dengan total 214 orang kepala desa merugikan negara dengan angka miliaran? Hemat saya, belum tentu, sebagaimana kasus korupsi yang meilbatkan kepala desa di Bandar Lampung yang angka kerugian negara tak menyentuh Rp300.000.000.

Oleh karena itu, kita tak heran mengapa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tak pernah mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala Desa. Selain karena nominal yang mesti menyentuh angka miliaran sebagai kewenangannya, juga potensi kepala desa untuk mencuri uang negara yang menyentuh angka miliaran itu sangatlah kecil kemungkinannya.

Untuk itulah mengapa kewenangan menyelidiki kasus Korupsi di Indonesia tak hanya bertumpu pada KPK saja. Kewenangan yang serupa juga dimiliki Kepolisian dan kejaksaan yang di mana struktur birokrasinya sampai pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kejaksaan dan Restorative Justice 

Korupsi adalah salah satu hal yang diperangi negeri ini, utamanya saat reformasi. Bagaimana tidak, selain merugikan negara, korupsi juga berefek rantai terhadap penderitaan rakyat yang seharusnya menikmati pembangunan jalan, misalnya, karena korupsi rakyat tak merasakan hal demikian. 

Di desa-desa itulah fenomenannya. Kita tak jarang menemui desa yang benar-benar terisolasi. Akibatnya, mata rantai jual beli menjadi melambung tinggi.

Penanganan kasus korupsi mengalami pergeseran paradigma, dari dulu hingga kini. Dulu kita sering mendengar usulan agar pelaku korupsi dihukum mati, mungkin karena korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Tapi apakah kita akan menemui keadilan sebagai finalitas hukum (Baca: Moralitas Hukum. Arif Sidharta, DKK.) jika seorang kepala desa yang korupsi hanya merugikan negara dengan angka Rp130.000.000, misalnya? Tentu tidak.

Dalam teorisasi keadilan restoratif (Restorative Justice), dikenal tiga kegunaan negara hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kita tak jarang menemui mantan narapidana setelah masa hukumannya kembali melakukan tindak pidana. 

Hemat saya, itu adalah fakta bahwa penjara bukanlah solusi yang selalu baik untuk digunakan. Bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu jalan non-yudisial (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan) akan membawa manfaat yang lebih.

Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting. Karena selain bertindak sebagai penuntut umum, kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara-perkara tertentu. Contohnya, tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Utamanya korupsi yang kerugian negara relatif kecil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif yang sebagaimana termaktub dalam surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, yang salah satu isinya mengimbau agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi masyarakat yang dengan sadar mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlakunya asas keadilan restoratif.

Restorative Justice merupakan suatu konsep atau gagasan pemikiran yang timbul sebagai upaya alternatif untuk menggantikan sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat ini dengan menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana secara bersama-sama yang melibatkan Pelaku, Korban, dan Masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahannya secara sendiri dan menciptakan keadilan bagi sesama.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang relatif kecil ini menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan dalam menyelesaikan perkara korupsi yang semacam ini. Tujuannya untuk memberikan porsi yang sesuai bagi pelaku yang tentu sesuai dengan instruksi salah satu jaksa agung tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil yang telah dilakukan memiliki berbagai hal yang selalu digunakan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang salah satunya adalah: Adanya rasa kesadaran masyarakat (pelaku) untuk mengembalikan kerugian negara.

Sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh kejaksaan negeri Bandar Lampung terhadap salah seorang kepala desa di sana, kejaksaan di sana menerapkan tiga jalan agar tak melanggar aturan hukum yang lain. 

Yakni: a. Perkara Korupsi Kecil dilimpahkan ke kejaksaan negeri apabila telah dinyatakan lengkap atau P-21. b. perkara korupsi kecil dinyatakan dihentikan dengan diterbitknanya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) atau P-26. c. Perkara korupsi kecil dinyatakan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dengan kata lain, penyelesaian perkara menempuh jalur diluar pengadilan.

Menurut Prof. Dr. Marwan Effendy, S.H. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menggunakan Standard Operating Prosedure dengan menggunakan pedoman dari Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113- F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Penjara).

Oleh karena itu, penting kiranya setiap kejaksaan yang ada di daerah-daerah melakukan sosialisasi kepada publik tentang penanganan kasus perkara korupsi, bahwa jika kerugian negara dibawah dari tiga ratus juta keadilan restoratif bisa ditempuh. Dengan begitu, setiap kepala desa beserta keluarganya dapat tenang menjalani kesehariannya tanpa perlu dihantui bui.