Selain lingkungan keluarga, lembaga pendidikan layaknya sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk pola pikir dan tingkah laku seseorang. Di dalam proses belajar di sekolah, seseorang mendapatkan pengetahuan tentang nilai-nilai yang kemudian diinternalisasikan ke dalam kehidupannya hingga membentuk sikap hidupnya.

Dengan kata lain, sekolah merupakan salah satu tempat penanaman standar nilai tentang mana yang baik dan mana yang buruk yang kemudian menjadi pedoman seseorang dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Disinilah peranan sekolah tidak hanya sebatas sebagai ruang mengasah/membekali kemampuan praktis seseorang, namun sekolah juga mengajarkan bagaimana seseorang harus berperan dalam kehidupan sosial. Artinya, sekolah ikut membentuk way of life masyarakat. Dalam konteks inilah, lembaga pendidikan berperan melakukan transmisi nilai yang pada akhirnya membentuk cara pandang masyarakat tentang kehidupan. 

Dan akhir-akhir ini ada yang meresahkan tentang dunia pendidikan kita dalam membentuk way of life masyarakat. Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan 21 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai dasar negara karena 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru lebih setuju dengan penerapan syariat Islam. Selain itu 52,3 persen siswa setuju kekerasan untuk solidaritas agama dan 14,2 persen membenarkan aksi pemboman yang dilakukan kalangan radikal. 

Riset yang sama juga dilakukan oleh SETARA Institute terhadap siswa SMA di Jakarta dan Bandung. Riset tersebut menunjukkan 2,4 persen siswa masuk dalam kategori intoleran aktif atau radikal dan 0,3 persen siswa berpotensi menjadi teroris. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri hasilnya juga cukup mencengangkan yakni 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi.

Sementara 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Bukan hanya itu, sebanyak 48,9 persen siswa juga bersedia terlibat aksi kekerasan yang terkait dengan agama. Survei yang dirilis 2011 silam ini juga menunjukkan sebanyak 63,8 persen siswa bersedia terlibat dalam penyegelan rumah ibadat penganut agama lain. 

Semua temuan ini adalah bukti bahwa dunia pendidikan kita mengalami masalah yang akut dalam membentuk pola pikir seseorang untuk berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal kita tahu ditengah kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman suku, etnis dan keyakinan beragama, maka kita memiliki kebutuhan yang besar untuk menciptakan generasi masa depan yang bersikap toleran, menghargai hak dan perbedaan yang ada. Namun lembaga pendidikan justru berperan menyebarkan pola pikir intoleransi dan bermuatan kekerasan yang bisa mengancam hak-hak dasar dan hak publik warga negara. 

Ada dua titik pangkal dari permasalahan ini, yakni guru, dan kurikulum. Selain sebagai penginterpretasi materi dan penyampai pesan pembelajaran, posisi guru dalam proses pendidikan memiliki peran yang sangat vital. Guru dalam dunia pendidikan seringkali menjadi role model bagi siswanya. Sehingga apa yang disampaikan guru seringkali menjadi pedoman siswa.

Apalagi pada umumnya di Indonesia, proses belajar mengajar masih dilakukan secara dogmatik, yang memposisikan siswa hanya sebagai penerima kebenaran dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami makna dari setiap konsepsi yang diajarkan. Sehingga dengan cepat kekeliruan pada diri guru, akan berdampak negatif pada siswa. 

Hal tersebut tercemin dari riset LIPI, dimana 21 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai dasar negara.

Begitu juga dengan survei LaKIP yang menyebutkan bahwa 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Serta 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Persentase antara pendapat guru dan pendapat siswa tak jauh beda dan membuktikan bahwa apa yang dipersepsikan oleh guru juga membentuk persepsi siswa. 

Temuan bahwa terdapat sebagian besar guru tidak mampu berpandangan toleran dan cenderung memaksakan keyakinan agama tertentu untuk menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu sangat berbahaya bagi keberagaman dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal ini bersifat jangka panjang, mengingat akan lebih banyak siswa yang berpandangan intoleran dan membenarkan perilaku kekerasan melebihi dari apa yang sudah disurvei karena proses transmisi nilai tersebut akan terus berlangsung jika kondisi ini tidak diatasi.

Permasalahan ini tidak bisa diatasi hanya dengan mewajibkan guru mengikuti penataran Pancasila atau sosialisasi empat pilar di sekolah. Keduanya sama-sama dilakukan dengan cara yang dogmatik dan cenderung terkesan menjadi glorifikasi semata. Sehingga menghilangkan perspektif yang luas dalam memaknai hak-hak dasar warga negara dan keberagaman Indonesia sebagai kenyataan sejarah. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dari ujung pangkal persoalan guru. 

Ujung pangkal persoalan guru yang terpapar paham radikalisme tidak bisa dilepaskan dari kondisi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) saat ini. Sebagai kampus pencetak guru, kampus-kampus LPTK memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi dan pola pikir guru. Bukan rahasia, jika saat ini kampus-kampus pendidikan guru menjadi tempat penyebaran paham radikalisme melalui masjid kampus dan sejumlah organisasi kemahasiswaan yang aktif melakukan radikalisasi ideologi terhadap mahasiswa. 

Bahkan ajang seperti OSPEK dan kegiatan ektrakurikuler semacam tutorial keagamaan menjadi media perekrutan dan penyebaran paham radikalisme yang mereka usung. Dan pihak kampus cenderung permisif bahkan membiarkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, OSPEK dan masjid kampus digunakan sebagai media perekrutan dan penyebaran paham radikal. 

Satu-satunya solusi yang mungkin dilakukan yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu mewajibkan pihak kampus untuk menyelenggarakan ektrakurikuler semacam kapita selekta tentang pemikiran tokoh kebangsaan yang bisa membekali mahasiswa tentang wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang hak asasi manusia serta kebhinekaan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya literasi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat terhindar dari pola pikir yang monolitik, tertutup dan cenderung sempit. 

Kedua soal kurikulum yakni berkaitan dengan bahan ajar pendidikan agama yang digunakan atau yang menjadi bahan pembelajaran siswa di sekolah. Hasil survei SETARA Institute menemukan ada 31 persen materi pendidikan agama yang tak selaras dengan nilai kebinekaan. Buku teks Pendidikan Agama Islam yang beredar memuat banyak kesalahan dan kekeliruan. Terutama memuat isi yang cenderung ke arah nilai-nilai radikal dan penyelesaian konflik melalui kekerasan. Hal ini tentu sangat berbahaya dalam membentuk cara pandang intoleransi dan berperan menanamkan perilaku kekerasan dalam diri siswa. 

Sudah seharusnya, Kementerian Agama dalam pembuatan buku teks Pendidikan Agama Islam bukan hanya melibatkan guru mata pelajaran melainkan juga harus melibatkan ahli tafsir/teologi, ilmuwan sosial dan aktivis sosial. Sehingga tercipta buku teks dengan penerapan transliterasi yang tepat dan kaya akan khazanah (perbandingan mazhab) keilmuan. Dengan cara ini siswa diharapkan dapat terhindar dari jebakan fanatisme aliran dan pola pikir monolitik.

Buku teks diharapkan bisa menjadi basic knowledge pemahaman agama yang kontekstual. Sehingga siswa memiliki kemampuan untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi jika menemukan konten yang mengarah pada paham radikalisme dan monopoli tafsir. 

Melalui upaya ini diharapkan dunia pendidikan bisa terbebas dari jerat radikalisme. Dan siswa dapat menjadi warga negara yang menerima keberagaman dan menghargai perbedaan. Dengan ini pula kita dapat mempertahankan Republik yang bersendikan Bhineka Tunggal Ika, Republik yang dari semua untuk semua.