Beberapa minggu terakhir saya menemani istri saya menonton drama Korea berjudul Stranger. Setelah ngebut nonton musim pertamanya dalam dua minggu, kami menonton musim keduanya yang mulai tayang pada pertengahan Agustus lalu.

Ceritanya tentang dinamika seorang jaksa dengan kondisi yang menyebabkannya tidak mampu merasakan emosi dan empati. Suatu ketika ia dihadapkan kepada sebuah kasus pembunuhan, yang melalui penyelidikannya turut mengungkap praktik dan perilaku korup para penegak hukum di lingkungan kerjanya. Adu intrik para elite yang cukup banyak menghiasi plot cerita, mengisyaratkan kentalnya tema politik dalam serial ini.

Stranger ternyata sangat menarik diikuti. Temanya cukup serius meski tidak sulit juga untuk dipahami. Walaupun kita tahu banyak drama Korea yang tema dan penggarapannya serius, tetap mengherankan bahwa di tengah ingar-bingarnya pesona musik K-Pop yang sederhana dan mudah didengarkan, ternyata tidak membuat industri perfilman Korea takut untuk membuat karya yang serius dan lebih khusus segmentasinya.

Rasa heran ini memancing pertanyaan di benak saya: apakah mungkin suatu saat nanti drama seperti Stranger bisa dibuat di Indonesia? Pada dasarnya saya yakin bahwa selama ada budget yang cukup, eksekusi yang niat, serta strategi promosi yang solid, Indonesia tentu mampu membuat karya sinematik dalam genre apa pun, setara atau lebih baik dari Korea Selatan. Namun bukan itu masalahnya.

Tema politik termasuk jarang ditemui pada arus utama industri hiburan kita. Jika menilik perfilman nasional, hanya sedikit film yang memuat unsur politik dalam alur ceritanya, dan lebih sedikit lagi yang secara spesifik membahas masalah korupsi dan penegakan hukum seperti yang dilakukan dalam Stranger.

Walau terbilang langka, kita lebih mudah menemukan unsur politik dalam film, karena gagasan-gagasan politik lebih mudah dan lebih aman disampaikan dalam ruang yang lebih spesifik segmentasi peminatnya. Sayangnya, tema politik sangat jarang ditemukan—jika bukan tidak ada—dalam format sinetron.

Stranger sendiri adalah tayangan dengan format serial televisi, yang dalam tradisi industri hiburan Indonesia dikenal sebagai sinetron. Sinetron pada umumnya dinikmati melalui televisi di rumah, dan sering kali dinikmati bersama-sama dalam sebuah unit keluarga. 

Langkanya tema politik dalam sinetron seakan menunjukkan bahwa isu-isu politik dan hal yang berhubungan dengannya (preferensi politik, penegakan hukum, korupsi, dll.) masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan di ruang keluarga.

Hal ini tentu terlihat tidak singkron, mengingat banyak di antara masyarakat kita punya syahwat besar untuk berdebat mengenai isu-isu politik di media sosial. Debat politik di medsos tidak mengenal golongan, mulai dari PNS hingga ibu rumah tangga bisa terlibat di dalamnya.

Namun aktifnya perdebatan politik di medsos saat ini ternyata tidak serta merta meningkatkan gairah industri hiburan untuk membuat sinetron bertema politik. Sinetron, sejak Reformasi 1998 hingga saat ini nyaris tidak berubah temanya, kecuali bumbu azab ilahi yang muncul belakangan. 

Kualitasnya pun bukannya membaik, justru terjun bebas: jika di era ’90-an sinetron tayang sekali atau dua kali dalam seminggu, sekarang sinetron bisa tayang hampir setiap hari dalam durasi berjam-jam, yang jelas membuat kontrol kualitasnya berantakan. Membayangkan ada sinetron bertema politik dengan penggarapan yang serius di Indonesia bisa jadi cuma mimpi yang terlalu muluk.

Tapi mau tidak mau saya jadi membayangkan, apa yang terjadi jika “sinetron” Stranger dibuat di Indonesia? Stranger cukup banyak bicara tentang korupsi, mulai dari berbagai bentuk suap, intrik menghindari jerat hukum, brutalitas polisi, hingga perilaku bejat para pejabat, yang sebenarnya bukan isu yang asing bagi masyarakat kita. 

Masalahnya, walaupun kita akrab dengan cerita mengenai perilaku korup ini, mengungkapkannya dalam sebuah karya bukan berarti tanpa konsekuensi.

Hingga saat ini, banyak karya dibuat dengan beban moral untuk tidak membuat pihak lain tersinggung. Masalahnya, ketersinggungan sangatlah subjektif dan amat sulit diukur pemicunya. Lebih-lebih jika ada petinggi atau institusi yang tersinggung oleh sebuah karya, bisa menjadi masalah hukum yang memuakkan dan bikin gaduh. 

Belum lagi ditambah jadi bulan-bulanan warganet, yang besar kemungkinan juga diramaikan para buzzer politik. UU ITE hampir pasti dipergunakan dalam permasalah seperti ini.

Demikian pula halnya jika Stranger dibuat di Indonesia, prospeknya bisa jadi lebih gawat.

Mari sedikit berkhayal. Bayangkan ada sebuah rumah produksi bernyali besar berniat menggarap sinetron Stranger ala Indonesia ini. Masalah pertama tentu modal, yang pasti lebih besar dari sinetron striping pada umumnya. Setelah mendapat investor dan budget-nya terkumpul, episode pertama diproduksi dan ditayangkan. Berkat strategi promosi yang yahud, sinetron ini ditonton banyak orang.

Di lima episode awal, mulai muncul pro dan kontra di medsos. Kemudian beberapa buzzer politik ikut nimbrung, mempermasalahkan plot cerita yang menurut mereka menyudutkan dan melecehkan institusi tertentu. Seiring riuhnya medsos, mulai muncul demonstrasi ormas menuntut penayangan sinetron itu dihentikan karena tidak sesuai dengan identitas bangsa. Akhirnya penayangan sinetron ini dihentikan sementara dengan waktu yang tidak ditentukan.

Beberapa minggu kemudian, lampu hijau diberikan untuk melanjutkan sinetron ini, setelah rumah produksi mendapat dukungan dari politisi tertentu. Dukungan ini tentu saja tidak gratis. Seiring berjalannya waktu, sinetron ini mulai berubah dari drama politik menjadi drama pesanan politisi. Beberapa pejabat dan politisi mulai bergiliran menjadi cameo pada sinetron ini, memberikan wejangan mengenai pembangunan dan NKRI harga mati.

Berkat buzzer politik, sinetron ini punya banyak penggemar fanatik. Rumah produksi punya budget berlebih untuk memproduksi musim keduanya. Penayangannya kebetulan bersamaan dengan momen menjelang pemilu. Karena momennya yang pas, salah satu pasangan capres/cawapres diberi kesempatan beradu akting dalam sinetron ini.

Lha, kok jadi ambyar khayalan saya?

Sulit sekali bagi saya membayangkan sinetron seperti Stranger diproduksi di Indonesia. Boleh jadi ini kelewat suudzan, tapi bukankah semua yang viral dan populis selalu menarik dijadikan komoditas kampanye para politisi?