Postingan dengan judul "Beberapa Argumen Mengapa Jilbab Tak Wajib" sangat menarik perhatian banyak kalangan warga Qureta. Terbukti dengan dinobatkannya ia sebagai trending topic nomor tiga, dengan pencapaian 5.7 ribu pembaca.

Dalam tulisan tersebut, penulis memaparkan dalil-dalil "ilmiah" yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk menyimpulkan hukum tidak wajibnya hijab (jilbab); dalam hal ini, di antaranya adalah ulama yang sempat menghebohkan masyarakat muslim Indonesia dengan fatwa hijab tidak wajib, M.Quraish Shibab.

Penulis mengaku, argumen tidak wajibnya hijab ia sampaikan atas dasar tuntutan ilmiah yang diemban. Hanya saja, yang sangat disayangkan penulis sedikitpun tidak menyatakan sikap terhadap argumen tersebut; tidak setuju dan tidak pula membantah.

Ketidakjelasan sikap atas argumen tidak wajibnya hijab sangat berbahaya. Terlebih lagi bagi orang muslim awam. Begitu pula bagi orang-orang yang punya ambisi membiuskan paham-paham salah ke dalam tubuh umat.

Hal ini bisa menjelma menjadi wabah mematikan yang menjangkiti iman. Sebab, masalah wajibnya hijab tergolong kepada masalah I'tiqaadiyah, keyakinan. Yang dalam beberapa keadaan bisa menjerumuskan pada lembah kekufuran, wal 'iyaadzu billah.

Seperti judul di atas, penulis, melalui tulisan ini, akan mencoba mengomentari beberapa poin penting untuk dijadikan bahan resistensi tesis "Argumen Mengapa Jilbab Tak Wajib".

Kaidah pertama: "Alquran dan Hadis tidak menghendaki masyaqqah, (kesulitan), sedang hijab bagi wanita modern dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan"

Pertama, tidak menghendaki masyaqqah bukan berarti menjadikan segala jenis masyaqqah alasan membatalkan kewajiban. Sejatinya masyaqqah subtansi dari "Al-ahkaam At-taklifiyah" hukum-hukum syariat itu sendiri sebagai ujian bagi orang beriman.

Jika masyaqqah dijadikan alasan legalisasi pencabutan hukum wajib, maka salat subuh, puasa ramadan, lebih utama untuk dinyatakan tidak wajib. Sebab masyaqqah di dalamnya lebih besar dari masyaqqah hijab.

Kedua, masyaqqah hijab bersifat relatif. Setiap individu memiliki pola pandang yang berbeda terhadapnya; si A menganggap hijab sebagai beban, sedang bagi si B kebutuhan. Jika kewajiban hijab tergantung masyaqqah, maka hukum syariat akan berubah-ubah. Hijab tidak wajib dalam kasus si A dan dalam kasus si B ia wajib.

Terlebih lagi jika dalam berbilang keadaan, satu individu memiliki pandang yang beragam terhadap masyaqqah hijab. Manusia yang seharusnya patuh dan taat hukum malah berbalik; Hukum yang akan berupaya menyepakati kehendak manusia. Wajib jika tidak keberatan dan tidak wajib jika tidak berkenan.

Ketiga, masyaqqah, kesulitan yang tidak dikehendaki syariat memiliki keriteria tertentu, di antaranya: bukan masyaqqah yang menjadi subtansi ibadah. sedang masyaqqah hijab adalah subtansi ibadah. Tergolong pada masyaqqah yang dianggap tidak normal secara adat. Sedang masyaqqah hijab masih terbilang normal-normal saja.

Masyaqqah harus benar-benar terwujud dalam pelaksanaan syariat tersebut. Masyaqqah hijab yang diklaim masih dipertanyakan; mayoritas muslimah yang berhijab tidak merasakan kesulitan, justru mereka mendapatkan rasa aman dan tenteram. menyatakan hijab tidak wajib atas dasar masyaqqah ini batil.

Keempat, adapun jenis hijab wanita merdeka yang berbeda dengan budak, tidak dilandaskan pada kadar kesulitan yang mereka dapati. Melainkan, pada asalnya budak memiliki hukum yang berbeda dengan orang merdeka.

Maka qiyas dalam konteks ini adalah qiyas ma'a Al-faariq, jenis qiyas yang tertolak. Karena sejatinya tidak ada kesetaraan hukum diantara mereka, terlebih lagi zaman perbudakan tidak berlaku lagi dewasa ini.

Kaidah kedua: "hadits bunda Aisyah tentang hijab dhaif maka otomatis tertolak dan tidak bisa dijadikan hujjah bagi wajibnya hijab".

Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, dalil-dalil hukum syariat yang disepakati ulama ada tiga; Alquran, Hadis dan Ijma'. Menetapkan suatu hukum tidak cukup melihat pada satu dalil saja, lantas mengabaikan dalil-dalil yang lain.

Dhaif-nya hadits bunda Aisyah tidak sontak menjadikan hukum wajib hijab batal. Sebab hadis yang mewajibkan hijab tidak hanya satu. Ada hadits lain yang menjadi syaahid, penguat makna hadis tersebut, seperti hadis yang diriwayatkan imam Bukhari Muslim tentang ancaman neraka bagi wanita yang memperlihatkan rambutnya.

Selain itu, seorang mufti, pemberi fatwa lazim merujuk Alquran dan Ijma'. Didalam Alquran terdapat perintah berhijab. Dan pada asalnya setiap perintah wajib. ulama juga ber-Ijma', sepakat atas wajibnya hijab. (bisa dirujuk kembali tulisan saya "Siapa Bilang Hijab Itu Wajib?"). maka ketiga dalil ini saling menguatkan satu sama lain.

Kaidah ketiga: "ketetapan hukum berkisar pada 'Illat-nya". Secara implisit, berdasarkan Asbabun Nuzul, penulis menyatakan bahwa 'Illat di balik perintah berhijab, menghindari kejahatan terhadap wanita-wanita yang tidak berhijab.

Pertama, seandainya kita membenarkan 'Illat di balik perintah hijab, meminimilasir kejahatan pelecehan, maka penerapan kewajiban hijab sangat dihajatkan dewasa ini. Berapa persen prosentase pemerkosaan pada zaman nabi berbanding pemerkosan zaman sekarang?, justru di zaman sekarang tuntutan wajib hijab seharusnya lebih diperketat.

Kedua, dalam menentukan 'Illat suatu hukum, para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu, diantaranya Al-indhibath, (terukur) tidak berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, begitupun antara satu keadaan dengan keadaan lain.

'Illat hijab yang disebutkan diatas tidak terukur berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, begitupun antara satu keadaan dengan keadaan lain. karena sebagian tempat aman dari kejahatan, dan sebagian lain tidak. Maka 'Illat ini tidak bisa dijadikan alasan menghapus kewajiban hijab.

Ketiga, ada perbedaan yang cukup samar antara hikmah dan 'Illat, makanya kita harus selektif dalam menentukan 'Illat tersebut.

 Secara definitif, ‘Illat ialah sifat lahir yang terukur oleh batasan-batasan yang menjadi asas suatu hukum, keberadaan dan ketiadaannya mempengaruhi hukum tersebut. Sementara hikmah ialah maslahat yang ingin dicapai oleh Syari’ (pembuat syariat) dengan penentuan sebuah hukum.

Dengan kata lain, hikmah adalah buah dari penerapan hukum itu sendiri. Kembali ke hijab, mengantisipasi kejahatan bukanlah 'Illat, sebab ia tidak terukur. Lebih tepatnya ia adalah hikmah dari syariat hijab. Buah dari realisasi hijab.

Kaidah keempat: "perintah Allah dan Rasul tidak selamanya diartikan wajib, perintah juga bisa berarti anjuran", benar.

Namun perlu diketahui, hukum asal bagi sebuah perintah adalah wajib, sebagaimana yang telah dirumuskan para ulama ushul fiqh. Dan hukum asal ini bisa saja berubah dalam beberapa keadaan menjadi sebuah anjuran.

Akan tetapi, pemalingan hukum perintah dari wajib menuju anjuran harus didasari Qarinah, indikasi yang memalingkan hukum tersebut. Dan jika tidak didapati qarinah maka hukum perintah dikembalikan pada asalnya, wajib.

Dalam masalah hijab, tepatnya perintah berhijab dalam surah (Al-ahzab: 59) belum didapati qarinah, indikasi yang memalingkan hukum asal, wajib menuju tidak wajib. Oleh karenanya perintah itu tetap berhukum wajib.

Demikianlah sedikit komentar atas kaidah yang dijadikan argumen mengapa hijab tidak wajib. Kaidah ini memang disepakati kebenarannya. Hanya saja, ada sedikit penyelewengan fungsi yang berakibat fatal dalam menyimpulkan suatu hukum.