Penulis
2 tahun lalu · 181 view · 4 menit baca · Politik karikatur-2-detail.gif
Foto: gehanghofari.blogspot.com

Membangun Wibawa Partai Politik

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang pantas menganut sistem multi partai dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Apalagi negara ini memiliki keanekaragaman ras, agama dan suku bangsa, yang tentu saja di dalamnya memiliki perbedaan budaya yang cukup signifikan.

Maka tak dihiraukan lagi kalau di Indonesia lahir dan terbentuklah berbagai partai politik yang merupakan representasi dari kelompok atau golongan tertentu yang telah dimaksud. Misalnya keberadaan partai Golkar (Golongan Karya)  yang notabene sebagai wakil dari golongan para pegawai negeri sipil (PNS).

Kondisi ini tak jauh beda (dalam hal perbedaan ras dan budaya) dengan Amerika, hanya saja di Amerika terdapat dua partai yang mendominasi partai-partai kecil lainnya. Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud membandingkan sistem partai berlaku di Indonesia dan Amerika, tetapi lebih fokus mengulas sekilas tentang peran partai politik dan masyarakat luas seturut nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Mengingat heterogenitas (keanekaragaman) masyarakat yang ada di Indonesia, partai politik setidaknya mencakup semua keterwakilan. Artinya bahwa partai politik tak memihak atau mementingkan satu kelompok atau golongan tertentu, melainkan melingkupi berbagai kelompok atau golongan yang ada.

Hal ini perlu dilakukan para pendiri partai ataupun pengurusnya guna menjaring massa dari berbagai daerah. Penjaringan massa dari berbagai daerah amatlah penting untuk memudahkan akses informasi dan aspirasi seluruh masyarakat selain menjadi pendukung dalam menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum.

Membangun Wibawa Partai Politik

Selain melakukan upaya-upaya perangkulan massa, pengurus partai juga mestinya mengkader orang-orang yang bertanggungjawab. Yang dimaksud di sini adalah kader-kader yang tak hanya terampil dalam mengurus administrasi partai, tetapi juga kader-kader yang jujur dan bijaksana dalam mengelola keuangan partai maupun pengambilan kebijakan. Dengan cara ini, paling tidak citra partai politik akan lebih baik di pandangan masyarakat.

Sesuai fungsi yang diembannya, partai politik juga mesti menjalankan tugas dan peranan yang merupakan tanggungjawabnya demi mewujudkan adanya sebuah negara demokrasi yang sesungguhnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mesti menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat.

Partai politik juga mesti berperan dalam mengawasi semua kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan aspirasi dan keluhan masyarakat, partai politik mestinya angkat suara lewat fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan keberatannya kepada pemerintah. Tak perlu lagi duduk berpangku tangan.

Fungsi yang menjadi tugas partai politik setidaknya dijalankan partai politik karena selama ini kebanyakan kaum muda beranggapan bahwa partai politik itu hanya sebagai sarana bagi para elit politik dalam memenangkan sebuah musim pemilihan umum. Pemahaman mereka hanya sebatas itu.

Maka itu, partai politik juga mesti menjadi sarana untuk merekrut kader-kader muda sambil memberi pemahaman akan betapa pentingnya partai politik di negara yang menganut sistem demokrasi ini.

Memaknai Demokrasi

Jika melihat kondisi perpolitikan di Indonesia, masyarakat sering menjadi apatis dalam politik yang selama ini lebih mengutamakan uang dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan. Orientasi mereka mengejar kepentingan untuk hari ini, bukan untuk masa depan daerah dan bangsa yang lebih baik.

Makna dari pada demokrasi di Indonesia pun seakan mati. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat selalu saja digadaikan dengan uang. Jadi demokrasi di Indonesia boleh dikatakan pemerintah dari uang, oleh uang dan untuk uang.

Ketika hak suara dibayar dengan uang menjadi tradisi negara ini, tak ada lagi yang namanya suara itu dari hati nurani sang pemilih. Makanya demokrasi itu dengan sendirinya mati. Akibatnya, roda pemerintahan dari pasangan kandidat memenangkan pemilihan umum pun tak berjalan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam peraturan perundangan.

Apalagi partai-partai politik pengusung kandidat pemenang yang cenderung mengharapkan berapa besar anggaran yang akan mereka peroleh. Mereka tak berpikir langkah apa yang akan diambilnya untuk membangun daerah dan bangsa. Terutama dalam membangun kesejatian nilai demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, tak heran lagi kalau segelintir orang memanfaatkan pemilihan umum hanya untuk mengejar uang dengan memanfaatkan hak suara orang lain. Terlebih lagi kaum muda yang belakangan ini menganggap politik sebagai suatu arena untuk saling membohongi satu sama lain dengan mempraktekkan politik tidak sehat.

Padahal politik merupakan sebuah seni ketika manusia terjun ke dunia politik praktis. Malah yang terjadi di lapangan adalah sebuah konflik, yang menyita waktu dan harta. Konflik biasanya terjadi antar tim sukses para kandidat yang satu dengan yang lainnya. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia sering menelan korban nyawa manusia.

Melihat kondisi itu, partai politik maupun komisi pemilihan umum (KPU) ataupun pihak-pihak berwenang lainnya, sudah sepantasnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Terlebih kepada kaum muda, yang biasanya cenderung melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya.

Tak hanya lembaga penyelenggara pemilihan (dalam hal ini KPU) saja yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga berbagai elemen masyarakat mesti menentukan arah dan tujuan dari pada pembangunan sebuah daerah atau bangsa. Jika tidak, maka tak akan ada kemajuan yang signikan.

Sebagaimana politik sebagai sebuah seni untuk meraih kekuasaan, paling tidak kekuasaannya itu diperoleh secara demokratis, tanpa  mempraktekkan politik-politik yang tak sehat yang telah disebutkan di atas. Ya, mestinya diraih sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara ini sebagai sebuah negara hukum. Tapi kenyataannya, hukum hanyalah hukum di atas kertas, yang tak sepadan dengan pelaksanaan di lapangan. #LombaEsaiPolitik