September ini menjadi bagian dari bulan keramat yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas. Perbincangan mengenai komunisme dan PKI menapaki tensi maksimalnya dengan suatu dentuman hipotesa liar mengenai gaya baru bangkitnya PKI. Saya menduga tanggal 30 September ini akan menjadi puncak dari dentuman itu.

Gelagatnya hampir sama dengan tradisi mudik, sama-sama memiliki titik puncak migrasi. Berangsur-angsur kondisinya akan kembali normal seperti sedia kala, tapi untuk kali ini mungkin akan sedikit berbeda jika kontestasi pilkada masih dilanjutkan, justru dentuman tanggal 30 September akan menjadi sumber terjadinya dentuman-detuman lokal di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada. 

Situasi tersebut dapat diumpamakan seperti perkiraan cuaca yang meramalkan hujan lokal dengan intensitas yang berbeda.

Jika hanya melihat kemasan poster, kompilasi video dan narasi-narasi kekhawatiran yang disebarluaskan melalui saluran medsos sedikit banyak hampir serupa dengan gaya-gaya provokasi di beberapa tahun sebelumnya. Misalnya persoalan menonton film G30S/PKI juga gencar disuarakan di tahun sebelumnya. 

Sayangnya, masyarakat kita pada umumnya cenderung banyak lupa daripada ingatnya. Kelemahan ini menjadi arena tersendiri untuk menaikkan citra personal atau kelompok tertentu.

Kenapa harus G30S/PKI saja yan menjadi kanal historis? Bukankah jalan panjang PKI juga beririsan dengan perjuangan dan gerakan-gerakan nasional lainnya yang penah ada di negeri ini. Persinggungan dan bahkan embrio kelahirannya nyaris tidak pernah dibagikan di lorong virtual tersebut.

Beberapa orang layak tersinggung, karena hak-hak akses untuk mengetahui secara utuh dibatasi dengan hanya disuruh menonton potongan kecil berupa film dari sejarah panjang yang terjadi. Sehingga dengan sendirinya, hipotesa liar mengenai kebangkitan gaya baru PKI akan sulit dibicarakan, karena penggalan komprehensif yang lain tidak pernah dibuka aksesnya.

Jika mau berimbang, seharus ajakannya tidak hanya menonton film, tapi ajakan membaca secara komprehensif mengenai PKI, kecuali jika ajakan ini hanya persoalan citra, maka menonton film sudah lebih dari cukup.

Barangkali banyak yang tidak memahami permulaan politik Indonesia modern yang bermula dari Islamic Populism. Kemudian darinya lahirlah berbagai gerakan Islam Indonesia seperti SI, kemudian membelah menjadi dua sayap merah dan putih.

Merah ini adalah PKI. Klasifikasi tersebut tidak menunjukkan streotip. Tetapi lebih sebagai pembeda dengan sayap kanan yang begitu sangat kental dengan formalisme Islamnya. Sementara yang kiri lebih inklusif, dan lebih banyak berbicara hak hak masyarakat kecil.

Tentu dalam waktu yang bersamaan apa yang terjadi di Indonesia sejajar dengan gejolak global gerakan kiri ada komunisme internasional dan di sisi kanan ada Pan Islamisme.

Gejolak global tersebut secara implisit memang memengaruhi situasi politik internal muslim Indonesia, tetapi tidak berarrti gerakan global itu sama persisnya dengan garakan politik internal di Indonesia.

Artinya, berbicara PKI, tidak berarti persis sama dengan berbicara komunisme internasional. Sama juga, ketika berbicara gerakan Islam juga tidak sama dengan Pan Islamisme global, keduanya tumbuh ranum sesuai konteksnya.

Pra kemerdekaan seluruh gerakan itu dalam kacamata alademis sebagai the Agent of Islamic Populism dengan dasar argumen bahwa semua gerakan tersebut berangkat dari kepentingan masyarakat muslim. Kemerdekaan dan anti kolonialisme menjadi orientasi utama sleuruh agen Islam saat itu.

Mendekati kemerdekaan agen-agen tersebut mulai ingin meneguhkan dirinya dengan saling berkompetisi merebut dukungan masyarakat akar rumput. Kompetisi inilah kemungkinan munculnya tindakan dan narasi provokatif. Klasifikasi Islam-kafir mulai dimainkan, sebagai salah satu ciri khas politik Islam sejak zaman sahabat.

Jadi, kini PKI yang digariskan sama persis sebagai kafir, sesungguhnya tidak seburuk itu. Kenyataannya, Samaoen, H Misbah, dan beberapa tokoh PKI lainnya adalah seorang muslim. Identitas kafir lebih sebagai identitas politik sebagai bagian untuk mengambil alih dukungan masyarakat kelas bawah.

Tradisi kompetisi tersebut terus terwarisi dari generasi ke generasi, khususnya persoalan PKI yang digariskan sebagai sejarah kelam politik di negeri ini. Padahal jika mau berbicara mengenai sejarah kelam dan berdarah, pada masa orde baru juga banyak sejarah berdarah tersebut. 

Gambaran keganasannya memperlihatkan antagonisme terhadap Islam. Padahal berbicara tentang PKI di Indonesia adalah bagian dari gemuruh perlawanan rakyat kecil terhadap segala bentuk penjajahan.

Misalnya, kalau kita melihat apa yang terjadi di Sumatra pra kemerdekaan. Perjuangan masyarakat setempat didasari oleh semangat sosialis yang dibawa oleh PKI. Dengan nilai tersebut, semangat perjuangan membuncah, tidak hanya di Sumatra, tetapi juga terjadi di Banten dan mungkin juga di beberapa belahan daerah Indonesia lainnya. 

Singkatnya, PKI selain sebgai  the agent of Islamic Populism juga harus diakui sebagai bagian hasil ijtihad para pejuang di bumi pertiwi ini untuk melawan penjajahan.

Jika mau jujur, buah kemerdekaan yang kita rasakan saat ini seharusnya juga menjadi bagian dari sumbangsih PKI. Sayap merah Islam ini makin distigmakan negatif sejak orde baru, kemudian dikafirkan pasca reformasi, setelah suburnya skriptualis Islam yang berhaluan pada formalisme Islam, baik mereka yang bercita-cuta negara Islam maupun yang syariah oriented. 

Terakhir, tulisan ini menyeru agar setiap kita mampu bersikap adil dalam menyikapi segala isu, termasuk  dalam menyikapi isu PKI itu sendiri dengan membaca seluk beluknya secara komprehensif. Jika memang harus membenci, maka membencilah atas dasar ilmu, bukan sekadar atas dasar birahi, agar jelas posisi kita sebagai makhluk yang berpikir.