Akhir-akhir ini pemerintahan Indonesia mengalami suatu polemik mengenai ketidakjujuran dan ketidakintegritasan dalam menjalani tugas kenegaraan. 

Menurut Limas Susanto dalam tulisannya di Kompas (3/08/2018), politisi saat ini sering bersilat lidah dalam menjalani tugasnya. Hal ini ia sampaikan karena melihat kinerja politisi saat ini yang penuh dengan ketidakjujuran dan ketidakintergritasan dalam melaksanakan tugasnya. 

Akibatnya, banyak politisi menjalankan tugasnya hanya untuk kepentingan pribadi, melayani dirinya sendiri, dan bahkan hanya melayani kelompoknya saja, bukan melayani masyarakat luas.

Salah satu fenomena yang akan diangkat oleh penulis dalam artikel kali ini adalah mengenai fenomena korupsi. Letak permasalahan dalam fenomena di atas adalah mengenai sikap ketidakjujuran para politisi dan pemimpin dalam melayani masyarakat luas.

Di sinilah penulis akan memaparkan refleksinya mengenai sikap kejujuran sebagai keutamaan. Dalam hal ini, konsep keutamaan yang akan dipakai oleh penulis dalam mengkaji kejujuran adalah konsep keutamaan menurut Aristoteles. 

Mengapa penulis menggunakan konsep keutaman Aristoteles?

Sesuai dengan pandangan Aristoteles, keutamaan adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi menurut Aristoteles adalah eudaimonia (kebahagiaan). Dengan tulisan ini, harapan penulis dan pembaca dapat memperoleh gambaran bahwa sikap kejujuran dapat mengarahkan manusia kepada tujuan tertinggi, yaitu kebahagiaan.

Keutamaan Aristoteles

Keutamaan adalah kearifan (phronesis). Phronesis adalah keutamaan bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat dalam menentukan baik dan buruknya tindakan yang dipilih. 

Keutamaan merupakan konsep khas orang Yunani. Konsep keutamaan ini mempunyai makna yang lebih luas daripada sekadar kebaikan moral manusia.

Keutamaan memiliki arti sebagai disposisi untuk memenuhi dengan baik fungsi khas manusia sebagai manusia, yang membuat manusia dapat mencapai tujuannya dengan baik. 

Oleh sebab itu, keutamaan adalah kualitas-kualitas yang membuat seseorang menjadi baik. Contoh dari keutamaan tersebut adalah kejujuran, kelemahlembutan, kebijaksanaan, harga diri, keberadaban, keberanian, penguasaan diri, dan lain-lain.

Sikap Jujur Membangun Negara Sesuai Pancasila 

Bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, tujuan negara yang sudah ditetapkan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, rakyat harus merasakan keamanan, keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan kemerdekaan. Jika rakyat tidak merasakan hal demikian, maka negara ini tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi. 

Selain memenuhi keamanan, keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan kemerdekaan, negara juga hendaknya melindungi hak milik setiap warga negara.

Oleh sebab itu, tugas dari pemerintahan saat ini adalah membangun negara menjadi lebih baik seturut dengan asas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di atas dasar negara itulah Indonesia merdeka. 

Maksud dari dasar negara adalah Pancasila menjadi pokok pikirian untuk membangun negara Indonesia. Untuk membangun suatu negara, perlu suatu fondasi yang kuat. Fondasi tersebut adalah Pancasila. 

Pancasila menjadi dasar bangunan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dari kekhasan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu nilai Pancasila yang dapat dipegang oleh para politisi adalah sila kelima, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” 

Bagaimana cara membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Salah satu caranya adalah dengan bersikap jujur. 

Dengan bersikap jujur, para politisi dan pemimpin dapat membawa rakyat kepada keutuhan atau kesatupaduan antarmasyarakat. Utuh dalam arti: membawa rakyat kepada arah Bhinneka Tunggal Ika, artinya “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu”.

Sikap jujur merupakan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh manusia. Kejujuran menjadi jalan manusia untuk mencapai tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi ialah kebahagiaan. 

Kebahagiaan juga berkaitan dengan kebahagiaan orang lain, di mana jujur memiliki arti “berkata sesuai dengan fakta dan berbuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batinnya”. Dengan kata lain, tidak ada manipulasi di balik tindakannya.

Oleh karena itu, kejujuran sendiri merupakan kualitas-kualitas yang membuat seseorang menjadi baik. Sikap jujur adalah bagian dari kodrat manusia. Sikap jujur merupakan bagian dari prinsip-prinsip moral manusia. Secara tidak langsung kodrat manusia ini membawa suatu manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu kebaikan bersama.

Apabila setiap warga negara memiliki sikap jujur dalam kehidupannya, maka dalam menuju bonum commune warga negara tidak akan mengalami kesulitan sama sekali. Hal ini terjadi karena di dalamnya terdapat komunikasi antarwarga negara yang memiliki klaim-klaim jujur, tepat, dan benar.

Relevansi bagi Negara

Penulis tertarik dengan model sistem politik Habermas, yaitu Demokrasi Deliberatif. Demokrasi Deliberatif di bangsa Indonesia sering diartikan sebagai permusyawaratan. Hal ini ditunjukkan pada Pancasila sila keempat, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. 

Selain itu, demokrasi deliberatif ditunjukan dengan adanya forum-forum publik yang membahas secara empiris persoalan-persoalan yang ada di sekitar masyarakat.

Demokrasi Deliberatif pernah kita temukan dalam masyarakat perdesaan di Jawa, yaitu Rembung Deso. 

Konsep demokrasi deliberatif bukanlah sebuah paham ideologi, melainkan sebuah konsep untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu keputusan politik. Konsep ini berorientasi pada konsensus melalui diskusi yang terbuka dan tidak koersif terhadap persoalan yang dihadapi. Untuk menjalankan demokrasi deliberatif, maka sangat diperlukan tindakan komunikatif dan diskursus.

Bagaimana konsep komunikasi yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia dalam demokrasi deliberatif? 

Konsep komunikasi yang terkenal dari Habermas adalah teori Lebenswelt. Model teori ini terkenal dengan sistem bendungan, yakni di mana sistem ini negara terdiri dari pusat dan pinggiran. Arus komunikasi berjalan dari pinggiran menuju pusat.

Pinggiran merupakan ruang publik politisi yang bertanggung jawab untuk menemukan, menafsirkan, dan mengartikulasikan masalah-masalah sosial politik sebagai masukan untuk pusat. Pusat merupakan sistem politik yang terdiri dari atas pemerintahan, peradilan, parlemen, dan partai politik yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengambil keputusan.

Daftar Pustaka

  • Chandra, Xaverius, Sejarah Etika - Suatu Pengantar, Diktat Kuliah Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya 2016      
  • Sukarna, Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi, Alumni, Bandung
  • Doweng Bolo, Andreas, dkk., Pancasila Kekuatan Pembebasan, Kanisius, Yogyakarta 2012
  • Budi Hardiman, F, Demokrasi Deliberatif, Yogyakarta: Kanisius
  
  • Limas Sutanto, Dunia Bohong, Opini Kompas, edisi 3/08/2018.