Pada masa jayanya, imperium Britania mempunyai luas mencapai seperempat daratan di muka bumi. Britania menyumbangkan lebih dari 30% total PDB global antara tahun 1845-1870. Konsumsi energinya lima kali lipat konsumsi energi Amerika Serikat dan Prusia dan 155 kali lipat Rusia. Padahal, jumlah penduduknya hanya 2% populasi dunia. Akan tetapi, mengapa superioritas imperium Britania kolaps memasuki penghujung abad ke-19?

Dalam karyanya The Post-American World (2008) Fareed Zakaria mempertanyakan apa penyebab kejatuhan imperium Britania yang begitu kuat. Menurut analisisnya, penyebab kejatuhan tersebut begitu kompleks.

Merentang dari sebab geopolitik, yaitu ketidakberdayaan dalam Perang Boer dan partisipasi dalam Perang Dunia I. Sampai pada persoalan ekonomi seperti rendahnya investasi untuk pabrik dan peralatan baru, relasi ketenagakerjaan yang buruk dan keahlian pemasaran yang minim.

Pada akhir abad ke-19 industri manufaktur adalah penyumbang terbesar dari perekonomian nasional, namun produk Britania bukanlah barang-barang mutakhir. Tahun 1907, Britania memproduksi sepeda empat kali lipat lebih banyak dari AS, namun produksi mobil AS dua belas kali lipat lebih banyak dari Britania.

Di saat Jerman dan AS perlahan membangun pabrik berskala besar yang dikelola secara rasional, Britania masih berkutat pada bengkel-bengkel kerja berskala kecil. Di penghujung abad ke-19, perekonomian AS dan Jerman meningkat sekitar 5% namun pertumbuhan ekonomi Britania malah anjlok sampai 1,9% di tahun 1885 dan tidak bisa mencapai performa terbaiknya lagi.

Menurut Zakaria, salah satu penyebab kejatuhan Britania karena mereka telah kehilangan fokus dan prioritas terhadap pendidikan praktis, seperti sains dan teknik. Masyarakat Britania yang masih feodal dan didominasi para tuan tanah pada kenyataannya anti teknologi dan industri manufaktur.

Correlli Barnett dalam The Collapse of British Power (1972) menyatakan bahwa revolusi moral yang terjadi pada awal abad ke-19 mengubah masyarakat Inggris yang tadinya rasional menjadi evangelis religius, moralis dan menyanjung romantisisme.

Terjebak dalam nilai-nilai Victorian, para elit Britania melupakan bahwa industri, sains dan teknologi adalah fondasi dari kemunculan kekuatan ekonomi dan militer Britania. Daripada mempelajari kimia atau teknik elektro, para putra usahawan lebih memilih studi sejarah dan sastra klasik atau bahasa asing dan administrasi imperial.

Memang permintaan akan tenaga ahli terhadap bidang-bidang tersebut di koloni begitu tinggi. Tapi Britania melupakan betapa pentingnya memprioritaskan pendidikan bagi para insinyur yang akan menjadi kunci kemajuan di masa depan.

Mengikuti jalur

AS berhasil tampil sebagai kekuatan baru dunia dengan belajar dari kesalahan Inggris. Kekuatan adikuasa AS bertumpu pada fondasi yang kokoh dalam bidang ekonomi, inovasi sains dan perkembangan teknologi mutakhir.

Bagi sebagian orang AS, kemerosotan dalam inovasi sains adalah pertanda dekadensi budaya yang lebih luas (Zakaria, 2008). Demikian, hal inilah yang membuat AS menjadi negara unggul dalam inovasi dan riset teknologi terbaru, ditopang oleh kualitas institusi riset ilmiahnya yang sukses menciptakan kolaborasi litbang universitas dan industri.

Kishore Mahbubani dalam The New Asian Hemisphere (2008) mencatat bahwa salah satu kunci kebangkitan China dan India saat ini ada pada upaya dua negara ini mengikuti komitmen kuat Barat terhadap pengembangan sains dan teknologi.

Pada tahun 1995-2005, China menaikkan lebih dari dua kali lipat anggaran PDB-nya, dari 0,6% ke 1,3%, untuk diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan riset. Saat ini jumlahnya terus meningkat menjadi 1,9% dari PDB.

Sedangkan India saat ini menganggarkan dana riset sebesar 1,2% dari PDB. Dengan komitmen kuat pemerintah China dalam pengembangan sains dan teknologi, terjadi peningkatan luar biasa pusat-pusat R&D multinasional, dari hanya sekitar 200 di tahun 2002 menjadi 750 di tahun 2007.

Di tahun 2004, China meluluskan sekitar 200.000 insinyur dan telah meningkatkan jumlah doktor sampai 30.000 dari yang hanya 12.000 di tahun 2001 (Beech, 2006). Kekuatan baru China dalam bidang sains dan teknologi ini diperkuat oleh laporan Bank Dunia berjudul Global Economic Prospects: Managing the Next Wave of Globalization (2007) yang menunjukkan jumlah lulusan doktor bidang sains dan rekayasa dari empat negara Asia (China, India, Taiwan dan Korea Selatan) di universitas AS naik secara signifikan.

Sejak tahun 1983-2003 jumlah lulusan doktor dari empat negara Asia ini mengambil porsi lebih dari 50%, sekitar 89.700 dari 176.000, hampir empat kali lipat lebih banyak dari mahasiswa asal Eropa sebesar 23.000. Dari total jumlah tersebut, China menerima 35.300 doktor sains dan rekayasa sedangkan India mencetak lebih dari 17.500 doktor.

Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan apa yang terjadi di India dan China, saat ini Indonesia mengalami defisit jumlah ilmuwan dan insinyur dibandingkan negara-negara tetangga. Menurut Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Hermanto Dardak, "jumlah insiyur di Indonesia saat ini sekitar 750.000 orang, tetapi sebagian besar dari mereka tidak bekerja di bidangnya dan hanya 40% saja yang bekerja sesuai bidangnya.” (Kompas, 02/02).

Hermanto menambahkan bahwa Indonesia sekarang memiliki 3.000 insinyur per 1 juta penduduk. Masih di bawah rata-rata negara ASEAN yang memiliki 4.000 insinyur per 1 juta penduduk. Jika ingin mendukung pembangunan masif infrastruktur di masa depan, setidaknya Indonesia harus mencetak SDM lulusan teknik hingga 163.500 per tahun di tahun 2025.

Pendanaan untuk mendorong inovasi riset di Indonesia sejak masa Reformasi mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan dari masa Orde Baru. Pada tahun 1978-1982, rasio anggaran untuk riset sebesar 0,3% dari PDB. Namun, sejak Pelita V (1988-1992) rasio anggaran untuk pengembangan riset hanya sebesar 0,08% dari PDB.

Ternyata, jumlah tersebut hanya mengalami kenaikan sebesar 0,01% di tahun 2015. Bayangkan selama lebih dari dua puluh tahun Indonesia gagal mengembangkan dan memfasilitasi kreativitas dan kecerdasan anak bangsanya dalam investasi jangka panjang pada bidang sains dan pembangunan teknologi.

Menyedihkan sekali bila mengetahui statistik jumlah doktor sains dan teknologi Indonesia saat ini yang hanya berjumlah kurang dari 1.000 orang. Menurut fisikawan Yohanes Surya, Indonesia setidaknya memerlukan 30.000 doktor sains dan teknologi di tahun 2030 untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Sudah waktunya kebijakan visioner jangka panjang perlu diambil untuk membangun kekuatan sains dan teknologi. Pertama-tama, Indonesia perlu mengubah mindset bahwa tanpa inovasi sains dan pembangunan teknologi mutakhir maka ide tentang kemajuan manusia dan negara tidak akan tercapai.

Kedua, Indonesia harus berani menaikkan dana riset sampai 1% dari PDB melalui kolaborasi pemerintah dan swasta. Ketiga, pemerintah tidak hanya memikirkan bagaimana caranya mengirimkan anak-anak terbaik Indonesia ke universitas-universitas terbaik dunia, tetapi juga mempersiapkan pusat-pusat riset unggulan dan gaji yang memadai untuk mendorong mereka pulang dan mengabdi bagi tanah air.