Sebelum wabah Covid-19 melanda Indonesia, performa pertumbuhan investasi pada akhir kuartal 2019 lalu hanya 4,06 persen. Sedangkan jumlah pengangguran sampai 7 juta dan setiap tahunnya ada angkatan kerja baru yang baru lulus sekolah hingga 2 juta orang. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam satu kesempatan, menilai pertumbuhan investasi 4,06% itu di bawah target. Setidaknya pertumbuhan investasi bisa mencapai 6 persen. Sri Mulyani dan pemerintah optimis jika di tahun 2020 persentase pertumbuhan investasi di Indonesia akan naik.

Optimisme itu seakan runtuh. Saat ini ekonomi dunia, termasuk Indonesia, sedang dihantam wabah Covid-19. Tentu saja ini aka memengaruhi langkah para investor dalam memulai usaha di negara-negara terdampak, termasuk Indonesia. 

Saat artikel ini ditulis, sejumlah media memberitakan bahwa ada jutaan usaha yang lesu bahkan gulung tikar. Jutaan pekerja terpaksa dirumahkan dan di-PHK. Persoalan dampak wabah korona menjadi persoalan baru yang menambah pekerjaan rumah pemerintah terkait pertumbuhan investasi yang masih dibawah target.

Pertumbuhan investasi penting bagi perekonomian. Semakin tinggi presentase pertumbuhan ekonomi maka akan mendongkrak dan memperluas lapangan kerja. Hal ini dapat mengimbangi pertumbuhan angka angkatan kerja baru yang setiap tahun bertambah hingga dua juta orang dan dapat mengikis angka pengangguran yang pada akhir 2019 mencapai 7 juta jiwa.

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki iklim kemudahan berbisnis di Indonesia dengan melakukan langkah-langkah nyata. Salah satu langkah besar pemerintah adalah mengupayakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk segera disahkan. Ini perlu disambut baik karena salah satu tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia.

RUU ini akan mengatur ijin usaha yang lebih sederhana dan efisien. Harapannya, muncul UMKM-UMKM baru dan pengusaha-pengusaha lokal baru sehingga membuka lapangan kerja baru. RUU yang memuat 11 klaster yang salah satunya adalah klaster kemudahan dan dukungan pada UMKM ini juga akan memberikan pelaku UMKM kemudahan mengakses permodalan serta kemitraan dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan unit besar.

Selain itu, RUU ini dapat menstimulus para investor yang sebelumnya lebih tertarik menanamkan modal di negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam dan Singapura akan melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Sehingga lapangan kerja semakin terbuka luas dan mengimbangi jumlah angkatan kerja di Indonesia.

Apalagi momen perang dagang antara Tiongkok dan Amerika serta momen wabah korona membuat para investor berniat dan sebagian sudah memindahkan pabrik-pabrik industri padat karya mereka dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Saat ini yang menjadi tujuan para investor untuk membuka pabrik-pabrik industri padat karya adalah Vietnam dan Thailand.

Kondisi ini bisa berubah jika Indonesia mau memperbaiki iklim usaha dan aturan ketenagakerjaan yang lebih sehat dan membuat para investor juga akan melirik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Untuk itu, Penulis berharap, setelah wabah korona ini lenyap dan Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pemerintah dan media gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja yang mereformasi aturan-aturan sehingga mendukung kemudahan berusaha, kepada masyarakat, investor dalam negeri ataupun luar negeri.

Jika skema ini terjadi, niscaya investor akan berdatangan dan pertumbuhan investasi di Indonesia pun perlahan naik. Manfaatnya, lapangan pekerjaan baru terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik secara memastikan setelah wabah korona.

Apalagi, pertumbuhan investasi juga berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Makin banyak investor menanamkan modal di Indonesia, makin banyak dan luas lapangan kerja tersedia. Maka, semakin berkurang angka pengangguran.

Berkurangnya angka pengangguran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Punya pekerjaan, artinya punya penghasilan. Punya penghasilan, artinya punya kemampuan untuk belanja. Baik belanja untuk kebutuhan sehari-hari, ataupun belanja untuk pendidikan anak, kesehatan dan hiburan.

Singkatnya, semakin sedikit angkatan kerja yang menganggur, maka semakin banyak angkatan kerja yang bekerja dan memiliki penghasilan layak. Semakin banyak keluarga yang memiliki penghasilan yang layak, maka daya beli masyarakat semakin meningkat. Anak-anak mendapat pendidikan yang layak dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi yang berpengaruh pada pertumbuhan fisik ataupun kecerdasan mereka.

Ini akan berpengaruh bagi para pedagang dan produsen. Semakin banyak ragam produk-produk dibeli masyarakat maka semakin banyak produksi barang yang harus diproduksi. Makin banyak jumlah produksi maka makin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Demikian akan membuka lapangan kerja baru.

Performa lingkaran ekonomi yang positif ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini hanya mungkin terjadi jika terobosan reformasi regulasi berbisnis dalam Omnibus Law Cipta Kerja benar-benar dijalankan. Dengan kata lain, RUU Cipta Kerja perlu segera disahkan untuk menciptakan kondisi ini.  

Itu adalah tugas DPR RI dan Pemerintah untuk membahas, menyetujui lalu mensahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil sebagai entitas yang akan menerima efek positif langsung dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja adalah turut mendukung pemerintah dan DPR RI untuk menyepakati dan mensahkannya.

Upaya ini perlu kita lakukan untuk mengimbangi opini-opini dari kelompok masyarakat tertentu di media yang menekan DPR RI dan pemerintah untuk membatalkan RUU ini disahkan. Upaya mereka, jika ditujukan untuk memberikan masukan, kepada pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak atau kurang tepat bagi kesejahteraan tenaga kerja, patut didukung.

Tapi jika tujuan mereka adalah untuk menggagalkan RUU ini disahkan, patut kita counter dengan narasi yang berdasarkan isi draf RUU Cipta Kerja. Karena kebanyakan dari mereka yang santer menyuarakan penolakan, umumnya didasarkan pada opini dan asumsi yang tidak berdasar pada isi draf Omnibus Law Cipta Kerja.

Banyak dari mereka yang terpapar hoaks dan informasi palsu yang menyudutkan Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menganggap Omnibus Law Cipta Kerja akan menzalimi kaum pekerja. Padahal faktanya, jika kita merujuk langsung draf Omnibus Law Cipta Kerja, jelas jauh dari itu. Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah hanya aturan untuk menstimulus para investor berusaha di Indonesia.

Lebih jauh dari itu, Omnibus Law Cipta Kerja hadir juga untuk menciptakan lapangan kerja, menjamin dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan kaum pekerja. Baik pekerja tetap, pekerja kontrak ataupun outsourcing.

Mari kita bersatu mendukung Omnibus Law Cipta Kerja untuk masa depan Indonesia lebih maju dan sejahtera.