Salah satu bagian menarik dalam panggung debat Pilkada DKI adalah momentum ketika Anies Baswedan (Anies) bertanya kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bagaimana membangun kualitas hidup manusia DKI. Pertanyaan itu diajukan setelah Anies menekankan bahwa konsentrasi pembangunan harus diprioritaskan kepada manusia dan bukan pada benda-benda mati.

Jawaban Ahok, yang Anies nilai tidak sambung dengan pertanyaan yang ia ajukan, pada dasarnya mengangkat gagasan bahwa semua bentuk pembangunan “benda mati” yang ia upayakan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta bertujuan untuk membangun manusia Jakarta. Istilah beliau, kebijakannya bermuara pada terpenuhinya otak, perut, dan dompet warga DKI.

Terlepas dari bias dukungan politik entah kepada Anies atau Ahok tidak akan dapat dihindari, gagasan pembangunan itu sendiri merupakan topik yang menarik. Mana yang mesti dimulai: membangun manusia atau membangun fasilitas? Pertama-tama, harus disadari pertanyaan itu tidak bisa kita perlakukan sama dengan pertanyaan “Mana yang lebih dahulu: ayam atau telur?”

Pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan filosofis, sedangkan pertanyaan terdahulu lebih bermuatan sosiologis. Artinya, jawaban yang dicari tidaklah cukup didasarkan pada pertimbangan rasional-filosofis. Dibutuhkan juga pertimbangan dari pemetaan sosiologis yang lebih luas. Oleh karena itu, kerangka pikir kronologis mesti kita kesampingkan.

Persoalannya lebih kompleks dari sekadar “Saya melakukan A sebelum melakukan B” atau “Saya melakukan B dalam rangka melakukan A”. Meminjam konsep kapital Pierre Bourdieu, “A dan B” harus dilihat sebagai suatu kapital dalam suatu arena tertentu. Pembangunan manusia dan pembangunan fasilitas dengan demikian adalah upaya penguatan kapital budaya dan ekonomi dalam arena pembangunan DKI Jakarta.

Pembangunan manusia merupakan kapital budaya, sebab menurut Bourdieu, kapital budaya meliputi ijasah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Sedangkan pembangunan fasilitas adalah kapital ekonomi, karena kapital ekonomi meliputi sarana produksi dan sarana finansial.

Relasi kapital-kapital tersebut menjadi jelas dalam arena, yakni tempat, lingkup, atau sistem terstruktur yang di dalamnya para pelaku memperjuangkan kapital-kapital yang dimilikinya sesuai dengan kode dan aturan main.

Dalam hal ini, DKI Jakarta menjadi arena yang di dalamnya, para pelaku mengupayakan masing-masing kapital yang diperjuangkannya dapat menjadi dominan. Peran pemerintah, pertama-tama, adalah menjaga supaya dalam arena yang sama, masing-masing kapital dapat bertumbuh tanpa membunuh kapital yang lain.

Dalam kasus visi pembangunan DKI Jakarta di atas, pokok yang utama tidak terletak pada penentuan prioritas pembangunan: apakah manusianya atau fasilitasnya, tetapi justru pada bagaimana kedua kapital, kapital budaya (peningkatan kualitas hidup warga DKI) dan kapital ekonomi (pembangunan fasilitas) bertumbuh beriringan demi DKI Jakarta yang lebih baik.

Pandangan tersebut membantu kita untuk tidak secara dikotomis memisahkan pembangunan manusia dengan pembangunan fasilitas. Membangun DKI Jakarta tidak hanya membangun manusianya (kapital budaya), tidak pula hanya fasilitasnya (kapital ekonomi). Pemerintah yang berkuasa justru berperan sebagai pihak yang memastikan kedua kapital tersebut terbangun bersamaan secara sinergis.

Bourdieu menekankan pentingnya modalitas, yakni sistem tertentu yang menjamin perubahan dan perkembangan individu. Bagaimana caranya seorang dosen memastikan mahasiswanya untuk tidak mencontek dalam ujian? Seringkali himbauan, bahkan larangan, tidak cukup. Maka dosen memiliki kewenangan untuk menciptakan modalitas, misalnya menerapkan ujian lisan.

Mahasiswa pun tak dapat menyontek lagi, bukan karena imbauan, nasihat, atau larangan, melainkan pertama-tama karena dibentuk sistem yang memungkinkannya. Atau bagaimana supaya masyarakat dapat mengantre dengan baik di tempat pelayanan publik? Dibuatlah modalitas tertentu, yakni dengan sistem nomor antrean.

Dengan itu, yang datang lebih dahulu mendapatkan jaminan tidak diserobot dan yang datang belakangan tidak dapat menyerobot dalam antrean. Perubahan modalitas, bagi Bourdieu, menjadi prasyarat bagi perubahan mentalitas atau perilaku seseorang.

Dalam membangun DKI Jakarta, modalitas ini diperlukan. Fasilitas yang dibangun menjadi modalitas bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Ahok memang lebih terukur, misalnya penerapan e-budgeting dalam penyusunan RAPBD yang menutup celah korupsi, penutupan pusat prostitusi dan hiburan malam di Kalijodo untuk menjadi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), dan beasiswa pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disalurkan nontunai.

Poinnya, sekali lagi, bahwa diperlukan modalitas, yakni sistem tertentu yang mampu menjamin perubahan perilaku dan pertumbuhan manusianya.

Apa yang terjadi dengan istilah “pembangunan” dalam pemerintahan Orde Baru kiranya menjadi pelajaran sejarah yang berharga bagi kita. Kapital ekonomi, yang diagung-agungkan, mengesampingkan kapital budaya sedemikian rupa sehingga Indonesia sebagai arena menjadi tidak sehat dan seimbang.

Pemerintah gagal menciptakan modalitas, sehingga pembangunan ekonomi terpisah dari pembangunan manusia. Dan yang lebih pahit, ketiadaan modalitas itu justru menjadi celah bagi perilaku-perilaku koruptif yang merajalela.

Jadi, siapa yang perlu masyarakat Jakarta pilih? Apa yang tampak dalam debat Pilkada DKI Jakarta memang bukan satu-satunya faktor untuk menentukan obyektivitas keunggulan calon yang satu dibandingkan dengan yang lain.

Namun, masyarakat Jakarta seharusnya mampu untuk menangkap tanda: bagaimana visi pembangunan DKI Jakarta dikembangkan melalui modalitas tertentu untuk mengadministrasi kapital ekonomi dan kapital budaya supaya bertumbuh bersama secara sinergis.