Demokrasi telah disepakati oleh para founding father menjadi sebuah sistem politik terbaik yang pernah ada. Oleh sebab itu demokrasi harus senantiasa dijaga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Terdapat lebih dari 70 negara yang berada di seluruh belahan dunia telah melaksanakan reformasi demokrasi yang berujung pada desentralisasi pemerintahan lokal. Demokrasi lokal menghendaki dilakukannya pemilihan secara langsung oleh rakyat agar pemerintahan daerah selalu menjaga akuntabilitas serta tanggung jawabnya.

Dengan hadirnya pemerintahan daerah yang bersifat akuntabilitas dan bertanggung jawab tentu akan mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Menurut Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983), dengan diselenggarakan pilkada langsung akan dapat meningkatkan partisipasi politik lokal, seleksi pemilihan pemimpin politik lokal yang demokratis, mengembangkan budaya politik lokal yang akan menopang budaya politik nasional serta tersedianya kepastian peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.

Namun desentralisasi dan demokrasi lokal tak luput dari berbagai permasalahan. Menurut Muluk (2009), demokrasi lokal pada era desentralisasi menyebabkan beberapa pemasalahan yang kompleks, salah satunya adalah tingginya biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang bersumber dari APBN/APBD menelan biaya sekitar 10-20%.

Di sisi lain masih rendahnya moralitas politik juga mendorong para kandidat politik untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan kontes politik, seperti melakukan kampanye hitam sampai melakukan praktik politik uang.

Cara-cara tersebut akhirnya menjadikan para pemimpin terpilih berusaha untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan. Hal ini menjadi penyebab banyaknya pemimpin daerah yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Oleh sebab itu menjadi penting untuk membangun kesadaran masyarakat demi menjaga mandat demokrasi, yaitu dengan melakukan proses pemilihan langsung yang jujur, adil, dan transparan.

Demokrasi Berkeadaban yang Berbasis Kearifan Lokal

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan bentuk implementasi desentralisasi pada tataran daerah. Pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, komitmen, dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan benar-benar ikut terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan politik.

Pilkada merupakan pilar demokralisasi yang berperan besar untuk mewujudkan demokrasi dan good govermance pada daerah masing-masing dan diyakini mampu menjembatani dan menghasilkan berbagai keuntungan yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.

Desentralisasi dapat menjadi sarana pendidikan politik yang mengajarkan masyarakat tentang pentingnya proses debat politik, seleksi kepemimpinan dalam demokrasi lokal. Menjadi training dalam kepemimpinan politik, menjaga stabilitas, meningkatkan akuntabilitas serta meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat lokal.

Namun kenyataannya kondisi praktik politik lokal makin lama kian carut-marut, sehingga dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Salah satu solusi yang dapat menjadi tawaran adalah dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal pada daerah masing-masing dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepada daerah.

Kearifan lokal adalah bagian dari budaya masyarakat yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kepercayaan, aturan, norma, etika atau nilai-nilai kebijakan yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tercipta harmonisasi yang baik.

Menurut Nyoman dalam Sartini (2004), kearifan lokal mempunyai beberapa fungsi penting, seperti konservasi dan pelestarian alam, mengembangkan sumber daya manusia serta menjadi norma dan etika dalam hidup bermasyarakat, dan seterusnya.

Menurut Hargo dalam diskusi kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan Konsensus Bersama dalam Bernegara”, persoalan kebangsaan saat ini direduksi dari persolaan pemaknaan terhadap demokrasi yang dianggap sebagai demonstrasi saja (11/11/2018).

Hargo juga mengatakan bahwa esensi demokrasi seharusnya mengandung nilai-nilai keadaban sepersi sifat sopan santun yang sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu.

Sehingga dengan mengimplementasikan demokrasi lokal berbasis kearifan lokal, akan membangun sebuah sistem politik yang santun, beradab sehingga mampu menghasilkan produk-produk politik yang baik dan berkualitas.

Kebijakan Politik dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Berbicara tentang isu lingkungan memang tidak akan ada habisnya. Hal ini karena lingkungan memiliki arti penting dan fungsi vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Karena ulah manusia yang terus merusak dan mengeksploitasi alam membuat alam kini menjadi tak lagi ramah.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga cenderung mendukung praktik-praktik kerusakan lingkungan, tak terkecuali kebijakan yang dikeluarkan pada tataran pemerintahan daerah.

Hal tersebut dapat dilihat dari mudahnya proses perizinan yang diberikan kepada perusahan-perusahaan besar. Sehingga mengindikasikan adanya simbiosis mutualisme yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha dalam merusak lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengatur kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Negara perlu melakukan kerja sama politik untuk saling dukung dan bersinergi agar mengurangi dan menghindari terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan alam.

Dalam konteks politik, seharusnya isu-isu tentang lingkungan menempati agenda prioritas. Mengingat kondisi lingkungan saat ini yang makin hari kian memprihatinkan. Sehingga dalam membuat setiap kebijakan pemerintah harus mampu menimbang aspek lingkungannya.

Dengan membangun sistem politik yang sensitif terhadap isu lingkungan akan dapat menumpuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keberlanjutan alam.

Jangan sampai kita baru sadar tentang arti penting alam saat air terakhir telah habis diminum, makanan terakhir telah habis dimakan, dan seterusnya. Uang tidak berarti apa-apa tanpa adanya alam dan manusia tidak akan bisa hidup hanya dengan mengandalkan uang.

Namun karena uang manusia terus menerus mengeksploitasi dan menghancurkan alam. Padahal uang yang mereka dapatkan tidak akan bisa mengembalikan alam pada kondisi semula.

Dengan mewujudkan demokrasi yang berkeadaban diharapkan dapat membangun sebuah sistem politik yang baik dan berkualitas. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dan pro terhadap keberlangsungan alam